Minggu 27 Februari 2011, adalah hari yang ditetapkan dalam pelaksanaan Pemilukada Tangerang Selatan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan. Gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh pasangan Arsid-Andre Taulany dan pasangan Yayat Sudrajat-Norodom Soekarno. Bagi penggugat, kemenangan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie penuh dengan indikasi kecurangan dan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif selama Pemilukada yang melibatkan unsur-unsur di birokrasi pemerintahan dan masyarakat luas. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPUD Kota Tangerang Selatan untuk menggelar kembali pemungatan suara ulang dan instruksi MK tersebut dipatuhi dengan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada pada Minggu, 27 Februari 2011.
Banner sosialisasi Pemilihan Ulang Pemilukada Tangerang Selatan
Pemungutan suara ulang Pemilukada Tangerang Selatan dilaksanakan di 1.890 TPS yang tersebar di tujuh kecamatan Kota Tangerang Selatan. Pemungutan suara ulang ini diikuti oleh 732.195 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah termasuk tambahan jumlah pemilih sebanyak 5.000 pemilih. Pemungutan suara ulang ini terlihat spesial karena mendapat perhatian yang cukup luas dari berbagai pihak, termasuk para pemantau asing. Bahkan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menerjunkan sebanyak 1.890 mahasiswa sebagai relawan pengawas dan pemantau Pemilu. Pengawasan dan pemantauan ditempatkan di setiap TPS-TPS untuk mengawasi dan memantau penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Para relawan ini tergabung dalam Asisten Pengawas Pemilu Lapangan (APPL) yang direkrut dari kalangan kampus yang tersebar di Kota Tangerang Selatan seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), STIE Ahmad Dahlan, Universitas Pamulang, dan kampus-kampus lainnya di Kota Tangerang Selatan. Panitia Pengawas Pemilu Tangerang Selatan dalam pekerjaannya tetap mendata dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai laporan pelanggaran yang terjadi dan juga meminimalisir terjadinya ‘serangan fajar’ (money politic) dan kampanye hitam (black campaigne) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Suasana pencoblosan di TPS 21 RT 04 RW 08 yang bertempat di sebuah ruang kelas SD Madrasah Pembangunan
Hari itu cuaca di kawasan Ciputat dan Kota Tangerang Selatan pada umumnya diguyur hujan deras dan gerimis. Aku bersama teman-teman menyebar di berbagai TPS untuk memantau, meliput dan merekam pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Tangerang Selatan. Aku bersama Marifka Wahyu Hidayat, Mufti Al Umam menyambangi TPS 21-22 RT. 04/08 di ruangan kelas Madrasah Pembangunan UIN Jakarta Pisangan Ciputat Timur, sedangkan Choiril Chodri dan Rizky Aditya menyambangi TPS-TPS yang tak jauh keberadaannya dari kantor Komunitas Djuanda seperti TPS RT 01/07, TPS-TPS di kawasan kompleks Ciputat Molek Pisangan Ciputat Timur. Begitu pula Rizky Muhammad Zein yang juga tak jauh dari daerah sekitar Mandor Baret Legoso. Lain halnya dengan Farabi Ferdiansyah yang memantau sebuah TPS di kawasan Serua, Pamulang Tangerang Selatan. Sementara itu, Dwi Anggaraini Puspa Ningrum memantau TPS di sekitar kediamannya di BSD Serpong Tangerang Selatan.
Saat aku memantau bersama teman-teman di TPS 21-22 Madrasah Pembangunan, kebetulan ada Inspeksi Mendadak (SIDAK) oleh Badan Pengawas Pemilu Pusat (Bawaslu). Anggota Bawaslu Pusat yang memantau ialah Wahidah Syuaib. Menurutnya banyak terjadi kesalahpahaman dan kekurangtahuan karena minimnya sosialisasi peraturan, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi pemilih tetap asalkan sudah mendapat undangan pemilih dari panitia KPPS setempat dan dari 7 TPS yang dipantau hal serupa pun terjadi.
Anggota Bawaslu, Wahidah Syuaib, sedang melakukan inspeksi mendadak
Sebelumnya, Wahidah Syuaib memantau di TPS 09 RT 5 dan 6 RW 03 Kelurahan Pakulonan, Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, tempat Airin Rachmi Diany mencoblos. Di TPS tersebut ia memantau guna mencegah kecurangan-kecurangan yang bisa saja berpotensi terjadi. Dalam komentar penutupnya, ia menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai aturan teknis daftar pemilih ini bisa mengakibatkan berpotensi memunculkan gugatan dari salah satu pasangan kandidat.
Di tempat yang sama, TPS 21-22 Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, aku menanyakan mengenai pemungutan suara ulang ini kepada salah satu pemilih yang telah menggunakan hak suaranya, bernama Pak Syamsuddin. Ia merupakan seorang pensiunan PNS yang dulu bekerja sebagai pegawai di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia mengaku tidak tahu menahu seputar Pemilukada Tangerang Selatan, apalagi adanya pemungutan suara ulang. Baginya pemungutan suara ulang itu menghabiskan biaya yang mahal dan dari keempat kandidiat tersebut, ia mengaku tidak pernah mengenalnya. Pak Syamsuddin, mengaku dari keempat pasangan kandidat walikota dan wakil walikota tersebut ia sama sekali tidak mengetahui visi dan misi kandidat tersebut. Namun, selaku warga Tangerang Selatan (Tangsel) ia pun turut serta menyukseskan perhelatan pesta demokrasi di Tangsel. Sebagai warga, ia berharap siapapun kandidat yang terpilih tidak melakukan tindak korupsi, mengelola pemerintahan dan kota dengan benar, dan dapat memperbaiki sistem transportasi di Tangsel agar bebas dari kemacetan. Ia juga berharap walikota yang baru dapat melakukan pembenahan pasar Ciputat, mengatasi kemiskinan, anak-anak terlantar dan gelandangan serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama pemudanya biar nggak nganggur. Harapan seorang warga pada umumnya.
Pak Syamsuddin menunjukkan kelingkingnya setelah mencoblos di TPS 21
Sementara itu, Bapak H. Syukri Hadi, selaku Ketua KPPS TPS 21 Rt. 04/08, yang mengatakan pelaksanaan pengumutan suara ulang berjalan dengan baik dan lancar meskipun cuaca kurang mendukung dengan disertai guyuran hujan dari pagi hari. Baginya cukup sudah pemungutan suara dilakukan dua kali dan berharap tidak ada lagi pemungutan suara ulang berikutnya karena ia merasa lelah. Di tengah kesibukannya, aku tak begitu banyak menanyakan seputar pemungutan suara ulang ini, namun ia sempat menjelaskan bahwa antusiasme warga yang memilih biasa-biasa saja dan memang ada penurunan dibandingkan pada pemungutan suara pada 13 November 2010 lalu. Aku tak menanyakan lagi kenapa adanya penurunan tersebut karena ia begitu sibuk sekali membolak-balik berkas-berkas yang ia pelajari karena aturan yang diterapkan oleh KPU sangat rumit dan banyak. Asumsiku mungkin penurunan tersebut bisa saja dilatari oleh faktor cuaca yang terus diguyur hujan sehingga membuat enggan warga datang ke TPS dan bisa juga karena warga sudah tidak begitu antusias dan apatis terhadap penyelenggaraan Pemilukada Tangerang Selatan ini. Wallahu alam.
H. Syukri, Ketua KPPS TPS 21 sedang membacakan hasil pencoblosan dari Surat Suara 1
Aku dan teman-teman Komunitas Djuanda turut ambil bagian dari penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan meskipun tidak seperti pihak-pihak yang sangat berkepentingan yang begitu intens dan punya perhatian besar terhadap penyelenggaraan Pemilukada yang untuk pertama kali diselenggarakan setelah 2 tahun berdirinya Kota Tangerang Selatan ini.
Kami bukan bagian dari tim sukses salah satu pasangan kandidat calon walikota dan wakil walikota, bukan pula pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Kota Tangerang Selatan, bukan Panwaslu, bukan lembaga pemantau, bukan juga elemen-elemen yang punya kepentingan terhadap Pemilukada. Aku dan teman-teman Komunitas Djuanda hanya mencoba merekam bagaimana momentum Pemilukada ini menjadi sebuah titik awal bagi kemajuan Kota Tangerang Selatan dari segi aparatur pemerintahan yang nanti terbentuk setelah mempunyai walikota dan wakil walikota defenitif dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang tentunya baik dan berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Itulah mimpi yang terlihat utopis bahkan sarkastis, tetapi mimpi itu terus kami coba gapai untuk kemajuan Kota Tangerang Selatan. Menurut kami mimpi ini bisa terealisasi, apalagi mengingat tipologi dan karakteristik masyarakat kota Tangerang Selatan yang dinamis, terbuka dan terpelajar—walaupun masih banyak yang masih eksklusif dan masih mempertahankan status quo.
Pada tanggal 3 Februari 2011, Komunitas Djuanda sengaja mengadakan kegiatan untuk merespon dinamika perpolitikan Kota Tangerang Selatan khususnya juga menyangkut seputar Pemilukada sebagai pintu gerbang bagi proses demokratisasi di Kota Tangerang Selatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi Kota Tangerang Selatan. Kegiatan yang kami adakan berupa diskusi publik dengan mengambil tajuk “Dinamika Perpolitikan Tangerang Selatan: Tantangannya bagi Proses Demokratisasi Menuju Good Governance dan Penguatan Masyarakat Madani”. Diskusi publik ini mengundang Ray Rangkuti sebagai pembicara. Ia merupakan salah seorang aktivis pro demokrasi yang berkonsentrasi di bidang perpolitikan. Pembicara lain yakni Dani Setiawan, yang punya sorotan terhadap prospek politik dan demokrasi di Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini melibatkan partisipasi warga sekitar kantor Komunitas Djuanda yang berada di Jalan Mandor Baret dan sekitarnya, RT 01/07, Legoso, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
Diskusi publik seputar perpolitikan di tangerang Selatan yang diadakan oleh Komunitas Djuanda
Diskusi berlangsung sangat menarik dan pemaparan dari pembicara sangat membuka cakrawala berpikir dan tukar gagasan mengenai substansi politik dan demokrasi. Menurut kami, kegiatan ini dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya lingkungan terdekat di kantor Komunitas Djuanda. Diskusi berlangsung dengan seru, dan berlangsung hingga larut malam. Warga yang menghadiri diskusi pun merasa puas serta merasa lebih mengerti tentang perpolitikan, khususnya di Tangsel.
Sampai tulisan ini dibuat (28 Februari 2011), www.kompas.com memuat hasil penghitungan cepat (quick count) dari Lembaga Survei Indonesia (LSI),bahwa tetap saja pasangan Airin-Benyamin memimpin perolehan suara dengan jumlah 54,31 % sedangkan pasangan Arsid-Andre masih bertengger di posisi 43,4 %.
Dalam hitung cepat LSI, pasangan Arsyid-Andre hampir selalu memperoleh dukungan suara lebih dari 40 % di semua kecamatan. Persentase tertinggi ada di Kecamatan Serpong, di mana keduanya memperoleh 46,89%. Jumlah ini masih kalah dibanding perolehan Airin-Benyamin di kecamatan tersebut, yakni sebesar 51,11 %. Di kecamatan lain, Airin-Benyamin selalu memperoleh lebih dari 52 % suara. Dalam pilkada putaran pertama, November 2010, pasangan Airin-Benyamin juga unggul dibanding duet Arsyid-Andre. Waktu itu, Airin dan pasangannya memperoleh 188.893 suara atau 46,43 &, sedangkan Arsyid-Andre di urutan kedua dengan perolehan suara 187.778 suara atau 46,16 %.
Ada yang menarik dari berita yang aku dapatkan bahwa merosotnya perolehan suara Arsid-Andre disebabkan oleh turunnya hujan sepanjang hari pemungutan suara. Apakah ini berpengaruh? Entahlah tapi yang pasti menurut sumber yang aku baca ternyata hujan turut mempengaruhi perolehan suara Arsid–Andre hal ini disebabkan keengganan warga datang ke TPS. Menurut peneliti LSI, Deni Irvani, kedua pasangan kandidat tersebut memiliki karakter pendukung yang berbeda. Airin-Davnie lebih ke kalangan menengah ke bawah sehingga mudah untuk dimobilisasi, sedangkan pemilih Arsid-Andre cenderung kalangan menengah ke atas yang notabene tinggal di komples perumahan, artinya mereka berpotensi mempunyai keengganan mendatangi tempat TPS karena hujan. Meski begitu, Deni mengelak apakah bila hujan tidak turun maka posisi pemenang akan berubah.”Jangan berandai-andai,” katanya yang dikutip oleh Tempo Interaktif.
Rasanya, bagiku aneh benar kalau turunnya hujan menjadi faktor X yang menyebabkan kekalahan salah satu kandidat. Terlepas dari benar atau tidaknya, begitulah mitos politik yang aku pahami yang berada di luar sisi rasionalitasnya dan berpeluang menjadi sangat irasional dan terkadang bertabrakan dengan akal sehat kita semua. Ya begitulah dunia politik dengan gegap gempitanya, dengan riuh rendahnya, dengan mitos-mitos yang melatarinya dan dengan ‘jampi-jampi’ retoris elitnya yang mengsugesti para rakyatnya. Politik tetap saja berada dalam lingkup mencari kekuasaan bukan menjadikan politik sebagai instrumen bagi pengabdian kepada kemaslahatan umat.
Logo Tangerang Selatan
Dari banyak kasus yang terjadi hampir sebagian besar proses Pemilukada menyisakan permasalahan serius dan celakanya menjadi ancaman bagi kelangsungan proses demokratisasi di sebuah tingkatan lokal. Pemilukada rupanya banyak dijadikan ajang ‘aji mumpung’ dalam mempertahankan pola-pola lama warisan mentalitas orde baru yang korup dan anti demokrasi. Selain itu juga ancaman yang tak kalah hebatnya datang dari pengaruh luar yang sama berbahayanya bagi kehidupan demokrasi, seperti globalisasi dan kebijakan pembangunan yang berorientasi padat modal. Sistem inilah yang rupanya telah menggurita yang diperparah oleh lahirnya raja-raja kecil entah itu bupati/walikota di mana sistem oligarki ‘membonceng’ prosedur aturan main dalam sistem demokrasi—atau yang dikenal publik dengan istilah politik dinasti. Di sinilah paradoksnya, sebuah tantangan yang harus dihadapi bagi dinamika Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta tak lupa bagi penguatan masyarakat madani sebagai prasyarat bagi tumbuh kembangnya sebuah iklim politik yang demokratis.
Diharapkan Kota Tangerang Selatan dengan dukungan sumber daya yang telah tersedia sekiranya mampu mewujudkan citra ideal sebuah kota yang demokratis. Potensi-potensi ke arah tercapainya kehidupan yang demokratis di mana hukum sebagai katub stabilisasi, hak-hak sipil yang berdaulat, institusi pemerintahan yang mengutamakan ke-publik-an, budaya yang saling menghormati dan toleran sesama warga, ruang publik yang bebas dan diskursif, berkembangnya berbagai macam entitas-entitas kelompok seperti kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group) di antaranya peran LSM dan juga pers di samping entitas kelompok penekan lainnya termasuk organisasi sosial dan keagamaan, kelompok bisnis (business group) dan lain-lain berkembang dengan normal di Tangerang Selatan sesuai dengan karakteristik psikologis masyarakatnya yang dinamis.
Salah seorang pemilih sedang membaca visi dan misi kandidat walikota dan wakilnya
Ya, ini memang sebuah harapan. Sebuah mimpi yang utopis atau sebuah kata-kata suci yang didambakan bagi kehidupan demokrasi yang lebih baik. Namun, aku masih punya optimisme terhadap kelangsungan demokrasi di negeri ini minimal yang terjadi di kotaku Tangerang Selatan. Bagiku mimpi adalah nada optimisme yang dapat diukur dari segenap potensi yang sudah ada dan pelan tapi pasti bergerak ke arah kehidupan kota yang ideal dan demokratis. Aku dan kita semua janganlah berdiam diri tapi mulai melibatkan diri dalam agenda-agenda strategis bangsa ini, ya minimal apa-apa saja yang menurut kamu bisa membawa sebuah perubahan, entah itu di kotamu ataupun di lingkungan sekitarmu. Tak perlu memikirkan sesuatu yang besar tapi lakukanlah apa yang sekiranya mampu kamu lakukan untuk mengawali dan melangsungkan agenda perubahan. Change or Not!
—
Foto: Mufti Al Umam
