Wates Bermedia Membangun Desa

Tulisan pengantar workshop akumassa Jatiwangi [Direvisi 19 Februari, 2015, 16:08].

Di Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, terdapat sebuah dusun bernama Dusun Wates. Dusun ini terletak di bagian Utara desa dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ligung, diantarai oleh kali kecil dan sawah. Kata ‘wates’ sendiri berasal dari Bahasa Sunda, berarti ‘batas’ dalam Bahasa Indonesia.

Pembagian wilayah dengan batas kawasan tertentu merupakan salah satu program pemerintah untuk menata kehidupan warga negaranya. Seiring dengan wacana modernitas, pemekaran suatu kawasan yang dibagi menjadi wilayah-wilayah administratif adalah bentuk dampak yang wajar dari perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri: peningkatan jumlah penduduk, taraf hidup dan pembangunan infrastruktur desa hingga kota/kabupaten. Di tengah perkembangan ini, narasi-narasi kecil di setiap wilayah terus ada—pada waktu tertentu juga bergesekan—berdampingan dengan arus zaman dan kepentingan-kepentingan di sekitar konstelasi sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mengiringinya. Tidak terkecuali Dusun Wates, yang sejak puluhan tahun lalu, masih berurusan dengan persoalan sengketa tanah yang belum juga selesai hingga detik ini.

Ketika saya dan Otty, Direktur Program akumassa Forum Lenteng, datang ke markas Jatiwangi Art Factory (JaF)—sebuah komunitas seni dan budaya yang berada di Desa Jatisura—untuk merencanakan kegiatan workshop akumassa untuk daerah ini, Ginggi (biasa dipanggil Pak Kuwu) dan Arief (pendiri JaF) banyak mengulas persoalan tanah. Isu ini memang telah menjadi perhatian utama dari para penggerak komunitas lokal di Majalengka itu. Sebagaimana yang pernah ditulis Ismal:

“Sekalinya menginjak tanah di Jatiwangi maka akan terus berurusan dengan tanah. Dua puluh tahun lalu, urusan itu sangat serius. Tanah adalah emas baru. Banyak orang-orang Jatiwangi yang kemudian menjadi kaya raya dengan…membakar tanah…untuk dijual. Jatiwangi merupakan salah satu penghasil genteng terbesar se-Asia Tenggara. Melambungnya bisnis properti di Indonesia pada dekade 1980-1990-an, secara otomatis, membuat industri genteng di Jatiwangi ikut tancap gas.… Persaingan industri memicu kondisi sosial yang ‘memanas’: premanisme, perang antar desa hingga penjarahan.”^[1]Muntaha, I. (2014), “World Premiere: rangjebor”, ARKIPEL. Dipetik pada 17 Februari, 2015, dari situs web ARKIPEL: http://arkipel.org/world-premiere-rangjebor/

Jatiwangi memang terkenal dengan fenomena pabrik gentengnya. Kecamatan Jatiwangi menghasilkan ragam model genteng, seperti palentong, mardional, morando dan turbo. Selain Desa Jatisura, ada juga desa penghasil genteng, bernama Desa Burujul Wetan, yang disebut-sebut sebagai penghasil genteng Jatiwangi terbaik. Di Desa Jatisura, Dusun Wates merupakan lokasi penghasil genteng terbesar dan kualitas terbaik, yang salah satunya diindikasi dari hasil produksi pabrik genteng yang dikelola oleh H. Nani.

Selain fenomena genteng, isu tanah yang berkembang di Jatiwangi bukan semata persoalan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga bersangkutpaut dengan kesadaran filosofis tentang bagaimana manusia di masa kini menghargai warisan leluhur akan sebuah landasan di mana kita dapat berpijak dan mengembangkan kehidupan. Bagaimana pun terjadinya gejolak zaman, manusia tidak akan pernah lepas dari tanah.

Berbicara soal tanah dan kaitannya dengan pembangunan, kita tahu bahwa sejak tahun 2006, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merencanakan pembangunan Bandar Udara Internasional yang baru di Majalengka dalam rangka menyesuaikan potensi jalur lalu lintas bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan dan kargo.^[2]Yuli Tri Suwarni (22 Desember, 2006), “Province looks forward to international airport”, The Jakarta Post [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web The Jakarta Post: http://www.thejakartapost.com/news/2006/12/22/province-looks-forward-international-airport.html Realisasi dari pembangunan bandara itu kemudian dirintis sejak tahun 2008 di Kecamatan Kertajati^[3]Helmi (1 Oktober, 2014), “Bandara Kertajati untuk Mendukung Pembangunan Jawa Barat”, Berita TRANS [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web Berta TRANS: http://beritatrans.com/2014/10/01/bandara-kertajati-untuk-mendukung-pembangunan-jawa-barat/ dan ditargetkan akan dapat beroperasi di tahun 2017.^[4]Wan (18 September, 2014), “Bandara Internasional Jabar Siap Operasi 2017”,JPNN [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web JPNN:http://www.jpnn.com/read/2014/09/18/258452/Bandara-Internasional-Jabar-Siap-Operasi-2017- Agenda ini sangat didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka^[5]Ahmad Fikri (21 Januari, 2015), “Majalengka Akan Tanam Saham di Bandara Kertajati”, Tempo [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web Tempo: http://www.tempo.co/read/news/2015/01/21/058636595/Majalengka-Akan-Tanam-Saham-di-Bandara-Kertajati dan bahkan pada Bulan Oktober 2014, pembebasan lahan Bandara Kertajati sudah mencapai 80%.^[6]Elisa Valentina Sari (7 Oktober, 2014), “Pembangunan Bandara Kertajati Dikebut”, CNN Indonesia [online[. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web CNN Indonesia: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141007141751-78-5577/pembangunan-bandara-kertajati-dikebut/ Pembuatan bandara tersebut, tentu saja akan berdampak juga bagi kehidupan warga di Jatiwangi yang berjarak lebih kurang setengah jam jika ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dari Kertajati. Di area dekat Dusun Wates, terdapat Lanud Sugiri Sukani yang berkemungkinan besar akan meningkatkan kualitas lapangan udaranya untuk menyesuaikan infrastruktur demi menyokong bandara kelas internasional. Peningkatan kualitas itu akan berhadapan dengan persoalan sengketa tanah antara warga di beberapa desa^[7]Ada sembilan desa yang bersengketa dengan TNI AU: tujuh desa di Kecamatan Ligung (Desa Beusi, Desa Gandawesi, Desa Beber, Desa Kertasari, Desa Buntu, Desa Cibogor dan Desa Wanasalam), satu desa di Kecamatan Dawuan (Desa Salawana) dan satu desa di Kecamatan Jatiwangi (Desa Jatisura). Faktanya, tidak hanya warga di Dusun Wates yang melakukan perlawanan, tetapi juga warga dari desa dan kecamatan lain yang tanahnya juga diklaim oleh TNI AU dan TNI Angkata Udara yang mengklaim daerah tersebut.

Menurut kisah-kisah orang tua, sengketa tanah di Wates bermula dari kedatangan penjajah Jepang ke Majalengka di tahun 1942. Saya mendengar cerita ini dari warga dusun tersebut pada Jum’at Malam, 13 Februari, 2015, saat kami berkumpul di saung yang baru saja mereka bangun sebagai salah satu pusat kegiatan warga. Pak Maman (Kepala Dusun), Pak Iing dan Pak Didik bercerita bahwa di masa perjuangan kemerdekaan, Jepang merampas tanah milik penduduk seluas lebih kurang seribu hektar untuk dijadikan pangkalan militer. Penduduk desa-desa di area tanah itu dipindah-pindahkan oleh tentara Jepang, kecuali warga di Dusun Wates. Mereka justru pindah sendiri karena ketakutan dengan aktivitas perang. Konon, warga di dusun itu sempat-sempatnya menggotong rumah panggung milik mereka agar bisa ditempati di area pengungsian.

Di tahun 1949, setelah Indonesia merdeka, ketika masyarakat asli tanah tersebut belum berani kembali, Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI, sebutan TNI AU saat itu) terlanjur menempati kawasan tersebut dan menjadikannya lapangan udara (yang kini dikenal sebagai Lanud Sugiri Sukani). Konflik soal kepemilikan tanah pun terjadi saat penduduk desa mencoba kembali bertempat tinggal di area itu. Begitu pula dengan warga Dusun Wates. Area tanah di dusun mereka, tanpa ada pemberitahuan apa pun, telah dipatok-patok oleh AURI sebagai bentuk klaim kepemilikan atas tanah tersebut.

Ada yang bilang bahwa TNI AU berhak karena tanah itu adalah rampasan perang. Tapi warga Dusun Wates, sejak dulu hingga sekarang, percaya bahwa tanah di dusun mereka tidak pernah diduduki oleh Jepang. Dalam lirik sebuah lagu lokal berbahasa Sunda yang dikenal masyarakat setempat pun, hanya tujuh desa yang disebut pernah diduduki Jepang. Nama Wates tidak ada. Namun, klaim TNI AU seakan tak bisa disangkal ketika mereka mengeluarkan surat Kepala Staf Angkata Udara (KSAU) Nomor 1140/A/C, tanggal 29 Maret, 1951, yang menyatakan bahwa semua tanah yang disengketakan ini berasal dari ML (singkatan dari Militaire Luchtvaart, yakni tanah penerbangan militer peninggalan Belanda)^[8]Forum Dulur Rakyat Wates (1 Desember, 2014), Mengapa Tanah Kampung Wates Diambil Dan Dikuasai TNI-AU Lanud S. Sukani Jatiwangi, Sedangkan Oleh Pemerintah Pendudukan Jepang Tidak Diganggu-gugat. Pamflet, paragraf 11. meskipun Belanda juga tidak pernah menduduki tanah di Wates. Menurut logika saya, wajar saja jika warga Wates tidak terima klaim TNI AU tersebut.

Berbagai usaha telah dilakukan warga untuk menyelesaikan sengketa itu. Mulai dari mengadu ke Ombudsman (yang tidak ditanggapi dengan memuaskan) hingga mengirim kado akhir tahun kepada Jokowi di Istana berupa surat pengaduan yang menuntut pemerintah untuk mau meninjau ulang persoalan sengketa tanah di kampung mereka.^[9]Metro TV (30 Desember, 2014), “Penggusuran Tanah di Kampung Wates Majalengka”, Metro TV News [online]. Dipetik pada 17 Februari, 2015, dari situs web Metro TV News:http://foto.metrotvnews.com/view/2014/12/30/338623/penggusuran-tanah-di-kampung-wates-majalengka# Namun, usaha-usaha penyelesaian dari kedua belah pihak ini belum lagi mencapai titik temu, titik terang pun belum sama sekali.

Menariknya, di tengah perhatian mereka terhadap sengketa tanah itu, warga Dusun Wates tidak berhenti membangun wilayah lokalnya. Mereka menyelenggarakan banyak kegiatan kolektif (gotong-royong) yang kreatif untuk mengembangkan usaha perkebunan, perdagangan (kampung kuliner) dan pertanian.

Di depan balai kampung Dusun Wates, melintas Jalan Lanud Sukani, dan di seberangnya terdapat petak sawah yang disebut oleh warga sebagai “tanah segitiga”. Saya perhatikan, bentuknya mirip seperti segitiga sama kaki. Kaki yang satu dibentuk oleh Jalan Lanud Sukani, dan kaki yang lain dibentuk oleh sebuah jalan yang jika ditelusuri, dapat menuju Kampung Pilangsari (Kecamatan Jatitujuh). Sedangkan sisi yang terakhir berbatasan dengan desa tetangga. Warga telah mendirikan lumbung padi di sudut sawah itu meskipun pada saat pembangunannya, sempat menjadi polemik di antara pihak yang saling mengklaim tanah tersebut.^[10]
Tati Purnawati (11 Juli, 2014), “Pembangunan Lumbung Padi Dihentikan Sementara”, Pikiran Rakyat [online]. Dipetik pada 18 Februari, 2015, dari situs web Pikiran Rakyat: http://www.pikiran-rakyat.com/node/303762 Menurut saya, di “tanah segitiga” itu warga Desa Jatisura—terwakili oleh warga Dusun Wates—sedang mendirikan tonggak haknya: berdirinya sebuah lumbung padi yang pada saat musim panen nanti akan membuktikan bahwa persoalan tanah adalah masalah hajat hidup warga.

Forum Lenteng, bekerjasama dengan Jatiwangi Art Factory, menyelenggarakan workshop akumassa di Dusun Wates untuk mengembangkan jaringan kesadaran media demi kemajuan masyarakat. Setelah apa yang dilakukan oleh JaF melalui program-program pemberdayaan medianya untuk warga di Jatiwangi, metode yang dikembangkan akumassa akan menjadi pelengkap dan peluas wawasan warga dalam memahami aksi literasi media. Program akumassa Forum Lenteng berpeluang menjadi katalisator bagi pengembangan desa, terutama di bidang pengelolaan media warga.

Aktivisme warga melalui media akan dapat melipatgandakan dampak positif dari kegiatan kolektif warga tersebut sekaligus juga menjadi wadah refleksi warga itu sendiri. Dengan mengelola media, warga akan terdorong unutuk memahami persoalan-persoalan di wilayah lokalnya secara lebih mendalam serta mengembangkan jaringan lebih luas ke luar wilayah Jatiwangi.

Melalui tulisan pengantar ini, kami, Organisasi Forum Lenteng, menyambut hangat dan semangat warga Jatiwangi, khususnya Dusun Wates, untuk terlibat di dalam Program akumassa. Harapannya, hasil dari workshop ini dapat bermanfaat bagi warga Dusun Wates, Desa Jatisura, Jatiwangi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lokalnya.

Selamat bergabung, Kawan-kawan! Mari kita bersukacita membangun desa dengan media!