Tiga Bulan Memantau, Proporsi Isu Tidak Seimbang

Laporan pemantauan terhadap media lokal yang dilakukan oleh sepuluh orang pemantau (warga lokal) di sepuluh kota berbeda (Nanggroe Aceh Darussalam, Ciputat, Tangerang Selatan; Depok, Jawa Barat; DKI Jakarta, Jember, Jawa Timur; Lebak, Banten; Pemenang, Lombok Utara; Surabaya, Jawa Timur; Padangpanjang, Sumatera Barat; dan Yogyakarta), untuk periode bulan ketiga ini dapat dikatakan berjalan cukup maksimal. Hal itu terbukti dengan terkumpulnya semua data dari seluruh kota. Yogyakarta, yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan Bulan I dan Bulan II perihal kendala teknis, untuk Bulan III ini hadir melengkapi tigaribuan artikel berita yang terpantau selama periode dari tanggal 9 April hingga 6 Mei 2012 lalu. Sebagai hasil laporan bulanan, tulisan ini mencoba menghadirkan garis besar hasil kerja para pemantau selama 28 hari tersebut, dengan menyajikan grafik kecenderungan isu di masing-masing kota.

Selama periode bulan tiga, total artikel yang terkumpul berjumlah 3932 artikel, dengan jabaran: 59% isu good governance; 4% isu hak asasi manusia (HAM); 6% isu perempuan dan/atau anak; 19% isu kriminalitas; dan 11% isu lingkungan hidup. Jika dijumlah dengan hasil pemantauan sebelumnya, yakni 7111 artikel^[1]lihat “Serunya Berita Lokal Sebulan Ini: Ternyata Perilaku Media Jelas Terlihat dari Penyajian Beritanya”, hasil pemantauan Bulan Kedua. Diakses dari https://akumassa.org/informasi/serunya-berita-lokal-sebulan-ini-ternyata-perilaku-media-jelas-terlihat-dari-penyajian-beritanya/, pada 19 Mei 2012, jumlah keseluruhan artikel yang berhasil dipantau selama tiga bulan terakhir adalah 11043 artikel berita.

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan, apa yang menjadi perhatian dari rekan-rekan pemantau, begitu juga dengan tim kajian akumassa, ialah ketimpangan isu yang termuat dalam media-media lokal di masing-masing kota. Proporsi antara isu satu dengan isu yang lain tidak tersebar secara merata. Berdasarkan gambaran grafik, terlihat bahwa ketimpangan proporsi tersebut menjadi satu masalah yang cukup serius, mengingat bahwa isu-isu lain yang tidak dominan sama pentingnya dengan isu yang dominan.

Hasil pemantauan yang dilakukan di Kota Aceh Besar (NAD), terhadap Serambi Indonesia dan Prohaba, menunjukkan bahwa isu good governance merupakan isu yang paling mendominasi. Namun demikian, di penghujung minggu, grafik pemantauan menunjukkan bahwa isu kriminalitas mengalami peningkatan. Isu lingkungan hidup mengalami penurunan dari minggu awal ke penghujung minggu. Sementara grafik HAM tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan di setiap minggu, isu perempuan dan/atau anak justru tetap berada di angka rata-rata dua puluh artikel di setiap minggu.

Hasil pemantauan yang dilakukan di Tangerang Selatan, terhadap Tangsel Pos dan Suara Tangsel, menunjukkan bahwa dominasi isu good governance ‘menenggelamkan’ empat isu lainnya. Di minggu ketiga bulan ketiga, good governance mengalami peningkatan yang sangat tajam, dan kembali menurun di minggu keempat hingga 33% dari jumlah sebelumnya. Sedangkan empat isu yang lainnya tidak mengalami peningkatan yang berarti, malah menurun di penghujung minggu.

Sama halnya dengan Tangerang Selatan, isu good governance di Kota Depok juga merajai halaman-halaman surat kabar lokal di kota tersebut, yakni Radar Depok, Monitor Depok, dan Jurnal Depok. Dari minggu pertama bulan ketiga, isu good governance tetap bertahan pada jumlah di atas angka 70. Isu lingkungan hidup dan kriminalitas justru mengalami penurunan di penghujung minggu, sementara dua sisanya, isu perempuan dan/atau anak serta isu HAM mengalami peningkatan. Namun demikian, proporsi dua isu terakhir ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan isu good governance.

Jakarta juga didominasi oleh isu good governance, yang selama empat minggu di bulan ketiga, jumlah artikel yang terkumpul oleh si pemantau—pemantauan dilakukan terhadap Warta Kota dan Berita Kota—rata-rata adalah 60-an artikel. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak daripada isu kriminalitas, yang setiap minggunya terus mengalami penurunan hingga hampir 40% di minggu keempat. Persoalan tentang lingkungan hidup kurang mendapat perhatian dari media lokal Jakarta, terlihat dari grafik, bahwa lingkungan hidup memiliki garis yang tidak signifikan, bahkan berada di bawah dua isu HAM dan perempuan dan/atau anak.

Grafik yang cukup aneh terlihat di Kota Jember. Isu good governance dan kriminalitas mendominasi halaman-halaman harian lokal di kota tersebut, yakni Radar Jember dan Jemberpost.com, meskipun good governance memiliki proporsi yang lebih banyak ketimbang kriminalitas. Pada minggu kedua, dua isu dominan ini mengalami penurunan yang tajam di saat isu perempuan dan/atau anak mengalami peningkatan yang tajam. Terlihat pada tabel di bawah grafik bahwa pada minggu kedua bulan ketiga, pesebaran sajian artikel lebih proporsional terhadap semua isu. Namun demikian, ketimpangan isu kembali terjadi di minggu ketiga dan keempat.

Di Lebak, pantauan terhadap Kabar Banten dan Baraya Post, isu HAM benar-benar terabaikan oleh media lokal di kota tersebut. Terlihat pada grafik, dalam satu bulan tersebut, isu HAM hanya menempati angka di bawah 10 artikel. Hal yang sungguh berbeda terjadi pada isu good governance yang terlalu mendominasi, yang setiap minggunya selalu berada di atas angka 50 artikel. Grafik lingkungan hidup mengalami penurunan dari minggu pertama ke minggu keempat. Isu kriminalitas tetap stagnant pada jumlah 20 hingga 30 artikel setiap minggu, sedangkan isu perempuan dan/atau anak hanya mampu menarik perhatian media lokal Lebak di minggu kedua dengan jumlah melebihi angka 10 artikel.

Isu good governance juga dominan di Pemenang, Lombok Utara, yaitu di halaman-halaman surat kabar Radar Lombok dan Lombok Post. Rata-rata, lebih kurang 60 artikel dari seluruh artikel yang terpantau merupakan isu good governance setiap minggunya. Sementara itu, isu HAM mengalami peningkatan yang cukup signifikan di dua minggu terakhir setelah tidak dilirik sama sekali oleh media lokal di Lombok Utara di dua minggu awal. Isu lingkungan hidup tetap stagnant dengan angka satu digit sementara isu perempuan dan/atau anak serta kriminalitas tidak memiliki garis grafik yang begitu berarti.

Dominasi isu good governance yang paling terparah, di antara sepuluh kota, terlihat di Kota Surabaya. Grafik pemantauan selama bulan ketiga, yang merupakan hasil pantauan terhadap Radar Surabaya dan Surabaya Post, menunjukkan bahwa proporsi antara isu good governance dengan empat isu lainnya benar-benar bagaikan bumi dan langit. Keempat isu, yakni kriminalitas, perempuan dan/atau anak, HAM dan lingkungan hidup tidak mencapai angka 20 artikel setiap minggunya, bahkan terus menurun dengan jumlah tidak sampai lima artikel di minggu ketiga hingga keempat. Sedangkan isu good governance, selalu berjumlah di atas 100 setiap minggunya.

Padangpanjang, yang saat ini hanya diwakili oleh satu media lokal, Padang Ekspres—Serambi Pos tidak dipantau karena kesulitan akses yang dialami oleh pemantau—menunjukkan bahwa good governance juga menjadi isu yang dominan, menyusul setelahnya isu kriminalitas. Isu HAM dan isu perempuan dan/atau anak, sama seperti kota-kota lainnya, tidak mendapat perhatian yang cukup berarti dari para pewarta Padang Ekspres. Untuk isu lingkungan hidup, grafik juga mengalami penurunan.

Kota Yogyakarta menghasilkan grafik yang ‘berantakan’. Dalam hal jumlah, good governance dan kriminalitas memang menjadi isu yang paling banyak dibahas dalam satu bulan pada periode bulan ketiga, di tiga koran Tribun Jogja, Bernas Jogja, dan Merapi. Namun demikian, grafik memperlihatkan bahwa media lokal di Yogyakarta tidak mempunyai arah yang jelas dalam menyajikan isu di halaman-halaman surat kabar mereka. Mungkin cukup terlihat pada isu kriminalitas, yang cukup stabil dengan jumlah rata-rata 16 artikel setiap minggunya. Sementara itu, terlihat bahwa isu good governance mengalami peningkatan yang tajam di minggu kedua, penurunan yang drastis di minggu tiga, dan menukik naik lagi di minggu keempat. Isu HAM serta perempuan dan/atau anak, yang sempat meningkat di minggu ketiga, mengalami penurunan kembali di akhir bulan. Sedangkan isu lingkungan hidup, tetap bertahan menjadi isu minoritas di Kota Yogyakarta.

Tidak seimbangnya proporsi isu dalam pemberitaan tersebut cukup mendapat perhatian dari para  pemantau. Mereka, sebagai aku yang mewakili massa di lingkungan kota setempat, melaporkan ketidaksamarataan perhatian pewarta media lokal terhadap kelima isu: good governance, HAM, kriminalitas, perempuan dan/atau anak, dan lingkungan hidup.

Maina Sari, pemantau di Aceh Besar, menjelaskan dengan sedikit lebih detail dalam empat tulisan naratifnya yang dimuat di jurnal akumassa^[2]“Gempa Menjelang Perolehan Hasil Pilkada”, “Otak Penembakan Terungkap”, “Ada Apa dengan PTS Aceh?”, “Kriminal Isu Paling Dominan”. Lihat di Author: Maina  bahwa harian Prohaba masih belum seimbang menyajikan kelima isu. Prohaba lebih menaruh perhatian pada isu kriminalitas, tetapi “Berita yang disajikan malah berita dari luar Aceh. Yang kebanyakan menggunakan bahasa dan kalimat yang cukup ekstrim. Seperti bahasa-bahasa yang mampu membuat psikologis seseorang terbentuk menjadi psikologis yang psikopat.”^[3]lihat “Gempa Menjelang Perolehan Hasil Pilkada”, tanggal 18 April 2012.

Merujuk pada grafik Tangerang Selatan, sedikitnya isu good governance yang tertangkap oleh Renal Rinoza Kasturi, pemantau di kota tersebut, dapat dipahami karena kevakuman yang sempat terjadi pada surat kabar Suara Tangsel. Berdasarkan keterangan Renal, “ketiadaan harian Suara Tangsel disebabkan adanya perubahan tampilan koran tersebut.”^[4]lihat “Suara Tangsel Tampil Baru Seiring dengan Mencuatnya Kasus Pembunuhan dan Banjir”, tanggal 16 April 2012 Dengan tampilan barunya, Suara Tangsel menyajikan isu good governance dengan lebih banyak. Di laporannya yang lain, Renal secara tidak langsung juga menunjukkan bagaimana perhatian kedua surat kabar Suara Tangsel dan Tangsel Pos yang lebih fokus pada isu good governance^[5]lihat “Banjir Yang Mendapat Sorotan dan Dominannya Isu Good Governance”, tanggal 7 Mei 2012.

Semantara itu, Manshur Zikri, pemantau di Kota Depok, benar-benar mengeluhkan ketidakseimbangan sajian berita oleh koran lokal di wilayah tersebut. Zikri sangat menyayangkan, isu HAM kurang mendapat perhatian dari pers setempat. “Menurut pemantau, ini menjadi persoalan yang serius, mengingat sesungguhnya permasalahan tentang hak asasi manusia sering kali terjadi di lingkungan masyarakat. Seharusnya, media massa dapat lebih jeli dan bersikap dalam mengarahkan pemberitaannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan isu ini,” ujar Zikri dalam laporannya yang berjudul “Ham oh Ham”.^[6]Lihat di “Ham Oh Ham“, tanggal 1 Mei 2012.

Hal yang serupa terjadi di Jember. Muhammad Qomarudin sempat menyentil dengan tajam sikap abai para pelaku media di kota tersebut yang tidak proporsional dalam menyajikan isu. Hal itu terlihat dalam laporan minggu kedua di bulan ketiga, “Isu HAM, yang muncul untuk pertama kalinya, mengetengahkan soal pengrusakan Pesantren Robbaniy di Jalan Semeru Puncak, Kecamatan Sumbersari, oleh warga setempat,” tulis Qomar.^[7]“Berita Kriminal di Radar Jember Menurun, Isu HAM Muncul Untuk Pertama Kalinya”, tanggal 23 April 2012.

Laporan dari Lulus Gita Samudra (Jakarta), memang tidak menyebutkan secara langsung ketidakseimbangan pembagian isu, namun hal itu tetap terlihat dari isi laporannya yang menyajikan hasil pantauan terhadap isu dominan, good governance, terutama terkait dengan soal Pemilukada DKI Jakarta. Sepertinya, euforia pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang di Jakarta mengalihkan perhatian para pewarta lokal Jakarta terhadap isu-isu lainnya.

Keluhan terhadap sajian berita yang melulu good governance, justru datang dari Lalu Maldi, pemantau di Pemenang, Lombok Utara. “Hasil pantauan saya selama ini, kedua media dalam menyajikan berita terlalu banyak menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan masalah pemerintahan. Di mana, menurut saya, masyarakat  lokal enggan untuk membacanya karena tidak sesuai dengan kebutuhannya,” keluh Maldi.^[8]lihat di “Genderang Politik Jelang Pemilukada 2013”, tanggal 16 April 2012. Dengan nada yang hampir sama, keluhan juga datang dari Firmansyah, pemantau di Lebak: “Selama hampir tiga bulan pemantau melakukan pemantauan, hingga memasuki Minggu ini, kedua media lokal Banten Raya dan Kabar Banten masih terfokus sama pemberitaan-pemberitaan yang terkait isu good governance. Sementara untuk isu yang lainnya seperti HAM dan isu perempuan dan/atau anak masih sangat minim.”^[9]lihat “Pemilukada Makin Ramai”, tanggal 15 Mei 2012.

Sementara itu, di Surabaya, Juventius Sandy Setyawan, memaparkan secara objektif masalah yang masih terlihat pada koran-koran lokal di Surabaya:

“Sebenarnya kedua surat kabar lokal ini juga sudah mengutamakan berita di daerah dibandingkan dengan yang terpusat. Tapi, jika dilihat dari hasil persentase yang dihimpun, sepertinya keberagaman berita lokal berdasarkan kategori isu sangatlah kurang dan selisihnya terlampau jauh. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang beragam dan menyeluruh. Walaupun ini sudah menjadi kebijakan redaksional maupun kepentingan politik sebuah media, setidaknya media lokal ini dapat memaksimalkan fungsinya agar masyarakat dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan.”^[10]lihat di “Dominasi Good Governance”, tanggal 1 Mei 2012.

Dua kota yang terakhir, Padangpanjang yang diwakili oleh Chandra Zefri Airlangga, dan Yogyakarta yang diwakili oleh Irvin Domi, memang tidak memperlihatkan keluhan-keluhan terhadap ketimpangan proporsi isu. Namun demikian, dari hasil persentase artikel dalam laporan naratif dua pemantau ini selama periode bulan ketiga, terlihat jelas bahwa isu good governance dan isu kriminalitas yang terlalu dominan menyebabkan tiga isu lainnya tidak dapat disajikan secara maksimal.

Berdasarkan hasil jabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaku media di tingkat lokal masih terjebak pada penyajian yang hanya terfokus pada satu isu, umumnya good governance dan mengesampingkan isu yang lain. Padahal, hakikatnya, isu-isu lain memiliki tingkat kepentingan yang sama untuk dikonsumsi oleh publik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Juve, masyarakat kita perlu mendapatkan informasi yang beragam dan menyeluruh. Harapannya, media-media lokal di sepuluh kota dapat lebih aware untuk menyajikan berita dengan proporsi yang seimbang sehingga dapat memenuhi kebutuhan warga masayarakat pembaca lokal di kota mereka.