Tepatkah Keputusan Jokowi Dengan Menolak Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba?

Narkoba adalah hal yang rumit, ketika dia hadir dan bersinggungan dengan masyarakat. Di beberapa negara, antara lain seperti Belanda, narkoba memang tidak legal secara hukum, namun ditolerir dan diawasi secara ketat peredarannya. Di negara Indonesia, penyalahgunaan narkoba dilarang dalam Undang-Undang, dan pemerintah berusaha bertindak tegas dalam membasmi penyebarannya di masyarakat.

Seperti dalam kasus terbaru akhir-akhir ini, Presiden Joko Widodo menolak grasi dari 64 terpidana kasus narkoba yang dijatuhi hukuman mati. Alasan beliau adalah perbuatan terpidana itu tidak bisa dimaafkan. Sebab, atas kepentingan dirinya dan segolongan orang, mereka tega merusak masa depan generasi bangsa. Dapat dilihat secara kritis bahwa pemerintah tidak melihat bentuk lain dari hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati, dan Presiden ingin memberi contoh kepada para pelaku lainnya tentang tanggapan apa yang bisa dijatuhkan pemerintah terhadap permasalahan ini.

Tepatkah keputusan tersebut? Apa bacaan masyarakat terhadap kasus ini? Sekrusial itukah kasus penyalahgunaan narkoba sehingga pencabutan nyawa dari pelakunya merupakan hukuman yang setimpal? Bagaimana dengan pengaplikasian hukuman mati pada kasus-kasus lain? Adilkah hukuman tersebut? Adakah alternatif lain? Untuk mendapat gambaran akan hal tersebut, saya mencoba mewawancarai beberapa orang mengenai kasus ini.

Angga Cipta (Acip) berpendapat bahwa ada kasus-kasus khusus di mana hukuman mati pantas untuk dijatuhkan, seperti pemerkosaan, pembunuhan berantai, atau pelaku mutilasi.

“What the F*** dengan HAM, karena dia sendiri udah melanggar HAM!” serunya keras.

Belum lagi akibat dari kejahatan tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dipulihkan kembali, seperti nyawa atau keperawanan dan keadaan psikologis dari sang korban. Untuk kasus-kasus lain, masih ada alternatif hukuman, semisal pencurian, pelakunya bisa membayar denda; dan untuk kasus narkoba, masih ada cara rehabilitasi untuk mereka yang kecanduan.

“Dalam menjatuhkan hukuman mati, aparat hukum harus sangat selektif,” ujar Acip. Ia juga tidak menyetujui pernyataan Jokowi mengenai kasus tersebut karena masih ada banyak faktor yang lebih penting lagi untuk diperhatikan.

Berbeda dengan Acip, Berto Tukan, peneliti dan penulis di Jurnal IndoPROGRESS, dengan keras tidak menyetujui pidana mati, apapun alasannya. Hukuman penjara seumur hidup, baginya, lebih menyiksa dan efektif dibandingkan hukuman mati. Menyangkut soal penghilangan nyawa, kendati Berto tidak percaya bahwa nyawa adalah milik Tuhan, secara etika, manusia tidak berhak mengambil nyawa orang lain, apapun alasannya, terkecuali untuk medis (euthanasia).

Untuk masalah narkoba ini, Berto berpendapat bahwa hukuman terberat yang bisa diberikan adalah hukuman seumur hidup dan tak ada grasi sama sekali. Berto juga melihat bahwa masalah ini bukan hanya persoalan kriminal. Ada hal-hal lain, seperti kebijakan dan infrastruktur negara. Pemerintah harus memperkuat penjagaan negara itu sendiri, untuk menutup segala peluang tersebarnya narkoba. “Negara jangan menghukum-menghukum saja,” ujar Berto.

“Kecenderungannya, yah.. mati, ya. Mati aja…!” respon peneliti dan penulis di jurnal IndoPRGORESS lainnya, Windu Jusuf, ketika mengemukakan pendapatnya langsung di awal wawancara kami. Namun, sesungguhnya, apabila dilihat secara sederhana dan menjauh sedikit dari isu HAM, Windu beropini bahwa hukuman mati itu terlalu “lembut”.  Hukuman penjara seumur hidup justru jauh lebih menyakitkan. Dari sana, muncul pertanyaan lagi untuk direnungkan: untuk apa orang dihukum?

Hukuman tidak lain adalah normalisasi masyarakat, ketika pelaku tersebut melanggar konsensus yang ada. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan, ia berhak menentukan hidup dan mati seseorang yang diperintahnya. Ia membaca bahwa, dengan diputuskannya sebuah hukuman mati, jangan-jangan poinnya bukanlah menciptakan efek jera, namun ingin kembali ke konsensus awal begitu ada suatu penyimpangan nilai. Apakah dengan seperti itu, hukuman mati bisa bersifat menyeimbangkan? Windu berasumsi juga bahwa bisa saja yang kita butuhkan sebenarnya adalah sebentuk rehabilitasi, di mana orang akan dididik untuk bisa membaur kembali ke masyarakat, bersatu kembali dalam konsensus.

Penjara sebenarnya dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, menurut Windi, pada faktanya, penjara adalah sekolah yang membuat alienasi. Penjara adalah tempat orang dihukum dengan mematikan kekuatan produktifnya. Windu bercerita bahwa ada sebuah penjara di Swedia yang justru mirip seperti asrama, dengan berbagai fasilitas yang mendukung dan menyenangkan untuk produktivitas penghuninya. Berbeda dengan penjara di Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum terkait seluk-beluk dan problematika di dalamnya. Windu justru menganggap penjara di Swedia lebih totaliter dan diktator, sedangkan penjara di Indonesia, ironisnya, malah lebih liberal.

Mengenai keputusan Jokowi, Windu memahaminya sebagai potongan karakter dari Jokowi yang terkenal sebagai orang yang selalu berpikir tentang efektifitas. Hukuman mati, mungkin, dianggap sebagai jalan cepat untuk memberantas permasalahan narkoba ini.

Secara pribadi, Leonhard Bartolomeus, penulis, peneliti, kurator dan juga seorang pengajar, menyatakan menolak hukuman mati. Menurutnya, agak kompleks masalahnya untuk menyatakan suatu posisi. Misalnya, argumennya adalah seseorang harus dihukum mati karena sudah membunuh orang banyak. Akan tetapi, hal itu tidak serta merta menjadi solusi. Barto mengambil contoh di Meksiko dan Kolombia: berbagai gembong-gembong narkoba ditembak mati, namun pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Pada kasus-kasus korupsi, ia juga tidak setuju jika harus dihukum mati, tetapi tidak menutup kemungkinan akan efek signifikan yang bisa didapat.

Bagi Barto, menghentikan peredaran narkoba akan menutup lapangan pekerjaan, dan itu adalah salah satu hal yang  tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Secara mendasar, menurut Barto, memutuskan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba berawal dari logika berpikir yang salah. Hal itu, semestinya, menjadi tanggung jawab pemerintah. “Ada banyak celah bagi penyalahgunaan narkoba, mengapa bukan hal itu yang ditelusuri dan diselesaikan?”

Barto membuat perbandingan antara kasus pemberontakan politis dan narkoba. Untuk kasus-kasus seperti pemberontakan, gerakan separatisme, yang berbasis ideologi, terdapat potensi untuk berubah dan bisa terselesaikan pada tingkat negara. Seperti kasus di Aceh, misalnya, terdapat kesepakatan untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa, atau Papua dengan pemberian otonomi khusus, walaupun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prakteknya tidak langsung mampu meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Pada kasus narkoba, solusi menjadi jauh lebih kompleks, karena pemerintah tidak bisa membuat kesepakatan antara si pengedar dan posisi hukum. Misalnya, seseorang menjadi bandar narkoba karena alasan finansial, sedangkan pemerintah tidak (atau belum) bisa menyelesaikan langsung masalah-masalah yang bersifat mikro ini.

Logika berpikir menjadi pokok permasalahan dari fenomena ini. Hukuman mati dianggap sebagai jalan cepat, jalan populer untuk menyelesaikan masalah. “Jokowi seharusnya memberikan grasi,” ujar Barto. Keputusan menolak itu bukanlah cara pencitraan yang tepat karena tidak akan berdampak banyak dalam penyelesaian sesungguhnya. Barto tidak sepenuhnya menyalahkan Jokowi, mengingat ada banyak orang dalam pemerintahannya yang ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut. Namun, seperti yang ia katakan di awal, ia tidak melihat alasan untuk mendukung penjatuhan hukuman mati.

***

Walaupun saya mendapat bayangan yang jelas tentang posisi yang dapat diambil untuk menyikapi keputusan Jokowi tersebut, saya masih merasa ada jarak dan missing link untuk memahami masalah ini. Saya belum tahu bagaimana posisi dari korban, apa dampak sesungguhnya yang dialami keluarga sang korban, dan bahaya apa sesungguhnya yang diakibatkan oleh narkoba.

Dengan berat hati, saya bertanya kepada seorang teman saya (via chatting) yang salah seorang adiknya pernah terjerumus narkoba dan menimbulkan goncangan yang sangat hebat pada keluarganya. Saya tahu, membuka luka yang mendalam—atau mungkin sudah coba dilupakan oleh teman saya itu—cukup menyakitkan. Namun, apabila kita mau melihat ini sebagai permasalahan serius yang harus dituntaskan, cerita tentang pengalaman teman saya tersebut akan  sangat berguna untuk kembali memetakan posisi keputusan tersebut. Berikut saya mencantumkan kisah dari teman saya mengenai dampak narkoba yang hadir di keluarganya.

Saya memahami keketusan dan betapa tajamnya teman saya dalam menyetujui hukuman mati tersebut. Dampak penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya jatuh pada adiknya, tetapi juga pada teman saya itu. Sering kali ia melewatkan kuliahnya karena harus mengurus bayi dari adiknya dan menahan geram ketika prioritas finansial keluarga harus dialihkan ke adiknya.

Apakah latar belakang pengalaman sepenuhnya menjadi dorongan untuk mendukung hukuman mati? Dari beberapa wawancara yang saya lakukan, beberapa orang menunjukkan kecenderungannya untuk melihat bahwa keputusan hukum tersebut dapat dianggap sah.

“Hukuman adalah hukuman!” tukas Dolorosa Sinaga, seorang perupa, aktivis dan juga dosen.

Itu adalah pernyataan pertamanya menanggapi paparan awal saya tentang maksud wawancara menyoal hukuman mati. Ia sendiri merasa keberatan dengan pertentangan ‘setuju atau tidak setuju’ mengenai hukuman mati.

“Untuk apa kita memperdebatkan hukum?!” serunya lagi.

Yang bisa diperdebatkan atau dikritisi adalah implementasinya, menurut Dolorosa. Kalau hukuman mati diperdebatkan, itu akan  menjadi pertentangan cara pandang, apakah jadi  persoalan budaya atau jadi persoalan keadilan. Menurut Dolorosa, bagaimana mungkin mempertentangkan persoalan budaya dengan keadilan? Karena pada hakekatnya, persoalan tersebut memiliki substansi yang  sama.

“Apabila ada orang yang bertanya pada saya mengenai pro dan kontra hukuman mati, saya tidak akan menjawab!” ujarnya. Menurut Dolorosa, itu pertanyaan BBW alias ‘buang buang waktu’.

Hukuman adalah hukuman. Tidak ada hukuman yang menyelesaikan masalah. Namun, hukum itu berdampak sebagai pendidikan moral pada generasi yang tumbuh, untuk melihat bahwa keadilan adalah norma kemanusiaan. Oleh karena itu, harus menjadi landasan hidup. Ia juga tidak sependapat dengan alasan bahwa hukum melahirkan “efek jera”. Kalau dipahami seperti ini maka keadilan itu memiliki nilai teror, padahal hukum itu adalah pendidikan dan pengetahuan tentang keadilan. Mengatakan hukum memberikan efek jera sama saja dengan membangun ilusi.

Negara yang berdaulat harus menjalankan hukum secara bertanggung jawab.  Dalam penegakannya, ada gradasi hukuman yang  diterapkan.  Hukuman mati, tidak bisa dikoreksi, oleh karena itu  hukuman mati harus dijatuhkan tanpa keraguan sedikit pun, agar tidak terjadi pelanggaran atas azas keadilan. Kalau masih ragu, ada jalan keluar, yaitu hukuman seumur hidup.

Dian, anggota Komunitas Serrum, berpendapat bahwa terdapat perlakukan berbeda dalam menangani kasus narkoba. Ia merasa bahwa untuk para pengedar, mereka pantas dihukum mati, sedangkan untuk pengguna, ia melihatnya sebagai korban sehinnga tidak bisa mendapat ganjaran yang sama.

“Kalau pengedar gak ada, pengguna gak bakalan ada…,” ujarnya.

Pengedar memiliki kesadaran penuh dalam aksinya, di mana jelas-jelas sudah diketahui bahwa narkoba dapat merusak orang-orang dan memiliki banyak bahaya pada berbagai aspek kehidupan seseorang, misalnya kesehatannya, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan pengguna, banyak ditemukan kasus di mana mereka tidak sengaja jatuh menjadi pecandu, yang dimunculkan dari banyak faktor.

“Mungkin untuk mereka hukumannya potong tangan…,” kata Dian.

Saya berkesempatan mewawancarai Roxy Capriles, mahasiswa Willem de Kooning Academy-Rotterdam, Belanda, yang sedang mengikuti pertukaran pelajar di Jakarta dan mengikuti lokakarya ajang 2 tahunan Jakarta 32°C. Perspektif Roxy sangat membantu saya untuk melihat penanganan lain yang lebih jauh mengenai permasalahan ini.

Roxy bercerita bahwa kasus ini seperti amat sangat jarang ditemui di negaranya, karena, seperti yang telah saya kutip di atas, narkoba ditolerir dan dikontrol peredarannya oleh hukum. Ia tidak setuju dengan hukuman mati, dan ia pun mempertanyakan konsep penjara. Baginya, memenjarakan seseorang berarti mengambil kebebasannya. Sementara, manusia tetaplah manusia. Ia juga meragukan pentingnya hukuman mati di masyarakat modern sekarang ini. Mungkin akan sangat efektif pada seribu tahun yang lalu, ketika hukuman gantung disaksikan oleh banyak orang, namun tidak untuk sekarang ini.

Sistem hukum pemerintahan dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Belanda, diakui Roxy cukup menyelesaikan masalah. Orang-orang memahami akan fungsi rekreasionalnya, penghormatan akan keputusan individu sebagai bagian dari masyarakat yang bebas. Narkoba pun bisa dengan mudah didapatkan di tempat-tempat umum, agar dapat dikontrol dan menyediakan keamanan bagi para pengaksesnya.

“Untuk apa diedarkan di bawah tanah, yang belum tentu aman, ketika bisa diberikan di tempat-tempat terbuka?” kata Roxy.

Taktik mereka adalah tidak dengan menakut-nakuti, namun dengan memahami pokok permasalahannya, seperti: untuk apa orang menggunakan narkoba?  Dengan cara itu, secara statistik, Roxy mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba pun lama kelamaan menurun.

Belanda memang memiliki fokus pada pencegahan, misalnya untuk masalah penyakit kejiwaan. Jika sedari kecil, seseorang sudah menampakkan tanda-tanda ketergangguan mental, mereka akan diurus hingga tuntas dan bisa hidup nyaman di tengah-tengah masyarakat. Menjegal masalah dilihat dengan cara memahami  penyebab masalah tersebut.

Beberapa wawancara telah saya lakukan, dan saya rasa jawaban Bunga Siagian, mahasiswi  STF Driyakara dan kurator Arkipel—Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival (Forum Lenteng), dapat merangkum dan menyimpulkan kasus tersebut.

Peredaran narkoba adalah kerja kolektif, yang tidak hanya ada pada masyarakat biasa saja, namun juga ada pada jaringan aparat pemerintahan yang mungkin bisa terlibat. Karena itu, menurut Bunga, sangat naif apabila meletakkan kesalahan hanya pada bandar atau satu orang saja. Belum lagi, dengan menjatuhkan hukum pada segelintir orang, masalah tidak akan selesai karena ada banyak tangan-tangan di bawahnya yang saling berjaringan.

Jika ingin membuat efek jera, menurut Bunga, Jokowi harus mengusut hingga ke bagian paling internal pemerintahannya sendiri. Perangkat-perangkat atau aparatus negara, juga merupakan ruang atau badan yang potensial dan sering ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di dalamnya. Apalagi, tak jarang, kita bahkan menemukan hakim yang juga memakai narkoba. Dengan kata lain, tidak adil apabila hanya satu pihak yang dihukum, apalagi menerapakan hukuman mati untuk pelaku kasus ini.∎