Sore Kelabu Di Selatan Singkarak

Sore itu adalah sore yang kelabu, sore yang akhirnya biasa dirasakan warga Muaro Pingai, Saniang Baka, dan Paninggahan. Merah dan kuningnya bunga-bunga menjadi pudar, hijaunya daun menjadi abu-abu tua yang sama sekali tidak mencitrakan kesegaran. Kaca-kaca mobil yang parkir penuh dengan coretan dari jari-jari yang iseng. Seakan menegaskan betapa tebalnya debu yang melapisinya sejak beberapa menit ia diparkirkan. Banyak kedai di pinggir jalan terlihat sepi, kadang terlihat tidak niat untuk jualan. Hanya separuh pintu saja yang dibuka. Bagian depannya ditutupi terpal, spanduk, atau kain apa pun yang bisa menutupi warung. Bukan untuk menutupi, sebenarnya, tapi untuk menangkal debu. Ada juga yang malah membuat becek jalanan di depan warungnya.

Sore itu sore yang kelabu. Rumah-rumah yang berdiri rapat di sepanjang jalan, pintunya selalu tertutup rapat. Tidak banyak yang berlalu lalang. Tidak banyak tawa dan teriakan. Tidak banyak tegur-menegur. Hanya mulut-mulut yang tertutup, ditutup, dan dimasker, sampai magrib memerintah azan untuk menyuruh sembahyang, lalu kampung ini menjadi sepi.

Muaro Pingai adalah sebuah desa yang berada di Selatan-nya Danau Singkarak. Ia adalah salah satu desa yang berada di tepian danau, bersama beberapa desa lainnya. Desa ini berbatasan dengan Desa Paninggahan di sebelah Utara sementara sebelah Selatan berbatasan dengan Saniang Baka. Kalau hendak mengelilingi Danau Singkarak, mau tak mau akan melewati desa-desa ini.

Secara garis besar, lalu lintas yang bersinggungan dengan Danau Singkarak terdiri dari dua jalur: jalur utama berada di sebelah Timur-nya danau, kalau berangkat dari Solok, Nagari yang mengelilingi Danau Singkarak berawal dari Sumani/Singkarak – Kacang – Simawang/Ombilin/Pasir Jaya – Sumpur, terus ke Utara menuju Kota Padangpanjang. Namun, jika di Sumpu, kita berbelok ke kiri, dan kita akan memasuki jalur Barat-nya danau. Berawal dari Sumpu – Malalo – Paninggahan – Murao Pingai – Saniang Baka – dan kembali ke Sumani.

Di lintas Barat ini, sebenarnya adalah jalur favorit saya jika berjalan dari Padangpanjang menuju Solok. Suasana begitu berbeda, kita akan bertemu dengan banyak rumah gadang, suasana pertanian, pasar-pasar kecil, anak-anak yang bermain bola, ibu-ibu ataupun pemuda yang berkumpul di pingir jalan. Apalagi kalau sore hari, banyak anak-anak muda bermain sepeda dan bermain voli.

Mungkin karena saya sudah bosan di jalur utama, jalur Timur-nya danau. Memang, jalur Timur lebih cepat, bukan karena jarak, tapi karena jalanannya lebih luas sehingga kendaraan-kendaraan dapat melaju cepat, tidak banyak aktivitas masyarakat yang menyita perhatian, tidak ada polisi tidur. Mungkin karena mereka yang tinggal di tepian danau bagian Timur ini rata-rata memang pendatang bertujuan dagang, yang bikin macet paling-paling karena banyak peminta sumbangan untuk masjid dan polisi razia tanpa plang razia yang sering kali membuat pengendara kaget.

Selama dalam keadaan yang tidak buru-buru, biasanya saya akan memilih lewat jalur Barat danau, tapi belakangan jalur ini mulai menjadi jalur yang menyebalkan, terutama setelah memasuki pertengahan daerah Paninggahan hingga Sumani. Jalanannya rusak parah, berdebu, dan aktivitas masyarakat yang dulu ramai sudah mulai sepi. Yang ramai hanyalah truk yang bolak-balik, mulai dari bukit Paninggahan, melewati desa berikutnya (yakni, Muaro Pingai dan Saniang Baka) sampai pintu lintas utama. Perubahan menyedihkan ini semakin terasa sejak dua tahun terakhir.

Di antara debu tebal jalanan itu, masih ada saja anak-anak dengan santainya makan di pinggir jalan. Masih juga banyak pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan masker—belum lagi kondisi jalan yang sempit, menyulitkan mereka mendahului iringan truk sehingga berlama-lama menghirup debu truk di depannya—siang ataupun malam.

Seorang polisi yang bertugas di Polsek Junjung Sirih, Paninggahan, pernah berkata pada saya, “Coba saja kamu perhatikan pada malam hari,” lalu ia menoleh pada teman polisi lainnya yang merupakan warga lokal. “Ketika kamu main domino di pinggir warung itu. Saya sering perhatikan, ketika truk lewat, lalu ada mobil lain yang menyenter dari belakang maka debu itu akan terlihat dengan jelas… Jelas sekali terlihat debu itu menampar kita dan dihirup orang-orang di pinggir jalan… Saya pikir, kalau saya yang tinggal di pinggir jalan itu, lama-lama bisa TBC saya.”

Dugaan polisi ini sebenarnya tidak salah. Saya, di awal Agustus lalu, bertemu dengan bidan Sinta, salah seorang bidan di desa Muaro Pingai.

“Benar,” katanya, menjawab pertanyaan terkait dampak debu. “Sebulan, bisa lebih 50 orang yang mengidap ISPA, Asma semakin menjadi-jadi, begitu juga dengan TBC. Tidak salah lagi itu gara-gara debu di jalanan.”

“Bahkan,” katanya, melanjutkan dengan suara yang sengaja dipelankan, “Satu setengah bulan lalu, ada penderita TBC yang batuknya berdarah dan meninggal. Tapi itu di daerah Muaro Pingai Selatan, coba tanya bidan yang di sana!”

Bidan Muaro Pingai Selatan yang dimaksud adalah bidan Yati. Tidak susah mencarinya. Ada sebuah rumah di pinggir jalan, di seberang masjid raya Muaro Pingai. Bidan Yati tinggal di rumah Dinas Puskesri itu. Seperti yang diutarakan bidan Sinta, ISPA, Asma, dan TBC memang menjadi-jadi sejak dua tahun terakhir, dan benar pula berita tentang salah satu pasien TBC-nya yang penyakitnya semakin parah, sering batuk berdarah, lalu meninggal dunia. Bahkan, Bidan Yati mengaku, dirinya sudah mengajukan surat pindah, karena keadan lingkungan di situ yang tidak lagi sehat. Banyak sekali yang mengeluhkan debu itu, katanya, bahkan guru-guru yang datang dari Solok sering mengadu padanya.

***

Sejak awal tahun 2005, di Paninggahan terdapat sebuah operasi tambang yang cukup luas. Tambang ini mengeksploitasi sumber daya galian C, berupa cadas, batu, dan kerikil. Menurut sekretaris Walinagari Paninggahan, waktu itu mereka memberikan rekomendasi agar tiga perusahan tambang—yang juga dari Paninggahan—dapat beroperasi di daerah tersebut. Tambang tersebut kemudian diizinkan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten setempat. Tapi sayang sekali, sulit bagi saya untuk menemukan dan melihat atau meninjau surat kesepakatan atau izin pertambangan tersebut.

Awalnya saya menemui Camat setempat. Menurut Pak Camat, tambang-tambang itu memang memiliki izin, tapi ketika saya ingin melihat izinnya, Pak Camat tidak menyanggupinya. Itu karena baru bertugas 5 bulan yang lalu, demikian alasannya. Ia mengaku tidak tahu surat izin itu di mana. Ia sempat memanggil sekretarisnya yang sudah cukup lama bekerja di sana. Saya lupa nama bapak itu, yang mengaku bahwa tembusan izin itu tidak ada di kecamatan. “Mungkin di Dinas Pertambangan Kabupaten,” katanya. “Eh, tapi mungkin sekarang di Dinas Pertambangan Provinsi. Soalnya, sekarang perizinan berdasarakan Undang-Undang baru, mengenai perizinan satu pintu, dikeluarkan Provinsi.”

Saya juga pernah mendengar ada demo dari warga, mengenai pertambangan ini. Demo itu dilakukan oleh ibu-ibu dari Muaro Pingai. Ibu-ibu yang dapat dikata mewakili warga Muaro Pingai secara keseluruhan. Menurut suami Bidan Sinta dan juga beberapa pemuda setempat, waktu itu sengaja demo dilakukan oleh ibu-ibu untuk mencegah perkelahian.

Muaro Pingai mempunyai sejarah buruk mengenai perang antarkampung. Pada tahun 2008, Muaro Pingai pernah berperang dengan Nagari Saniang Baka, kampung tetangga. Perang itu dipicu oleh persoalan klaim tanah hasil perkebunan. Perang yang cukup hebat, mengakibatkan beberapa rumah terbakar dan memaksa banyak polisi daerah Sumatera Barat turun tangan untuk menengahi persoalan tersebut. Hinga saat ini, isu konflik tanah itu masih menjadi pesoalan sensitif. Apalagi ketika berbicara soal demo tambang ini, yang menurut warga, mau tidak mau ini (persoalan tambang) nantinya menyangkut dengan ketegangan antar-Nagari, yaitu termasuk juga ketegangan antara Nagari Muaro Pingai dan Paninggahan.

Paninggahan merupakan kampung tetangga dan juga pintu keluar Muaro Pingai ke arah Utara. Hanya ada dua pintu itu—yang satu lagi, pintu perbatasan dengan Saniang Baka—untuk keluar dari Muaro Pingai.

“Jadi, kalau terjadi perselisihan lagi, kami bisa terapit,” kata beberapa pemuda Muaro Pingai yang saya temui.

“Memangnya Saniang Baka tidak ikut berdemo? Kan, jalanan mereka juga rusak cukup parah?”

“Tapi debunya tidak separah kami di Muaro Pingai, sebetulnya… Tapi entahlah, hingga saat ini (14 Agustus 2015—red), kami tidak pernah dengar mereka mempersoalkan tentang itu. Lagian, kami tidak bisa mengajak mereka. Kami pernah berselisih.”

“Takutnya nanti, kalau kita laki-laki yang ikut demo dan akhirnya berperang, orang-orang yang pro-tambang tentu nanti dengan mudahnya memprovokasi kami juga untuk berperang lagi dengan Saniang Baka.”

“Kenapa ini menyangkut perang Nagari Paninggahan? Bukannya ini perusahaan individu? Lagian sedikit jalan di Paninggahan juga rusak,” tanya saya kembali … tak berjawab.

***

Awal Agustus 2015 lalu, saya juga bertanya soal demo ini pada Camat Junjung Sirih, yang terletak di Nagari Paninggahan. Sewaktu demo terjadi, massa terpusat di kantor Camat ini. Kantor Camat tak jauh dari tambang itu, mungkin hanya berjarak sekitar 200 meter. Setiap hari, mobil-mobil itu pun berlalu-lalang di depannya. Pak Camat mengaku tidak tahu soal demo itu. Ya, dengan alasan yang sama: ia baru bertugas lima bulan. Maka, pertanyaan pun lagi-lagi dilemparkan kepada Sekretaris Camat. Sekretaris yang juga berasal dari Paninggahan ini, mengaku bahwa ia sendiri hadir sebagai notulen pada demo itu.

“Bukan demo, tapi pengaduan. Memang, masyarakat sering menyebutnya demo. Aksi itu sudah terjadi dua kali, kedua-duanya dijembatani oleh Camat. Pada aksi yang kedua, memang dari kecamatan saya sendiri yang mencatat hasil-hasil dari pertemuan itu.”

“Boleh saya lihat hasil pertemuan itu?”

“Memang saya sendiri yang mencatat, tapi rasanya Camat tidak menyimpannya. Coba lihat di Wali Nagari Paninggahan dan Muaro Pingai…! Pasti ada.”

“Masa iya tidak ada copy-annya di sini?” tanya saya heran, yang dijawab dengan wajah yang tak kalah heran Pak Camat baru itu.

“Oh, mungkin ada, mungkin disimpan oleh kasi, tapi kasi tidak masuk hari ini,” sekretaris itu mulai ragu. “Oh, coba tanya Polsek sebelah, mungkin mereka juga punya! Kapolsek juga hadir pada waktu itu.”

Langsung saja saya menuju kantor Kapolsek yang kebetulan berada di belakang Kantor Camat. Sayang sekali, Pak Kapolsek sudah pulang. Tapi di sanalah saya mendapatkan narasi soal kabut, dari dua orang polisi yang sedang piket malam itu. Dua kali kunjungan ke sana, di jam dinas, sungguh disayangkan saya tidak pernah bertemu Kapolsek. Selain itu, menurut petugas yang piket, sepertinya surat itu memang tidak ada pada Kapolsesk. Dua polisi itu juga prihatin melihat kondisi Muaro Pingai.

Salah seorang polisi berseru, “Untung saja kantor ini membelakangi jalan (jalur truk tambang yang juga rusak parah–red). Kalau pintunya menghadap jalan, mungkin saya tidak sanggup bertugas di sini.”

***

Dua tahun terakhir, tambang semakin menjadi-jadi. Menurut masyarakat, truk yang beroperasi bertambah banyak, durasi kerja semakin rapat. Akibatnya, jalanan semakin hancur, debu semakin tebal. Pada tahun 2014, warga sempat mempersoalkan keberadaan tambang ini pada Camat.

Ibu-ibu dari Muaro Pingai yang waktu itu berdemo berkata, “Pada demo pertama malah kami dimarahi, katanya kami tidak sopan, katanya kami tidak punya izin…,”

“Malah datuk-datuk dari Nagari Paninggahan itu membentak-bentak kami…,”

Menyadari keterlibatan datuk-datuk (niniak-mamak, atau pemimpin kaum–red) inilah warga yang berdemo mulai sadar, bahwa masalah ini nantinya bukan hanya akan menjadi persoalan antara pemilik tambang dan warga yang berdemo, tapi bisa berujung persoalan Paninggahan dan Muaro Pingai.

Ibu-ibu ini terus bergumam menyampaikan keluhannya.

“Katanya kami tidak berhak berdemo, karena truk-truk yang lewat itu bayar pajak, dan jalanan di kampung kami adalah jalanan umum…,”

“Camat atau bos-bos tambang itu mana tahu pedihnya kami, toh mereka pakai mobil setiap kali lewat sini…?!”

“Malah waktu kami berkumpul di depan kantor Camat itu, mereka mengarahkan mobil mewahnya pada kami, hampir saja kami ditabrak. Ada, loh rekamannya…,”

“Bahkan, ada datuk yang bilang, kalau takut sama debu, tinggal (pindah) saja ke dalam rimba, di pegunungan…!”

Saya pun mengunjungi Wali Nagari Paninggahan dan Muaro Pingai, yang diduga kuat oleh Camat memegang surat hasil “demo” warga itu. Pertama, saya mengunjungi Wali Nagari Paninggahan, Menurut sekretarisnya, surat itu juga tidak ada pada dirinya, “Kami dari Nagari Paninggahan tidak pernah berdemo soal tambang ini. Di Paninggahan sendiri, orang-orang tidak terlalu heboh, walau pernah ada yang mengadu ke Wali Nagari, tapi, ya, pengaduan begitu saja…”

Di Paninggahan sendiri, rusaknya jalan hanya bagian ujung saja, kurang dari 10% jika dibandingkan dengan Saniang Baka dan Muaro Pingai. Hanya di pintu keluar Paninggahan menuju Muaro Pingai. Lagipula, tidak banyak rumah warga Paninggahan di sekitar situ.

“Yang berdemo cuma warga dari Nagari Muaro Pingai. Paling surat itu ada di Wali Nagari Muaro Pingai,” tegas si Sekretaris Wali Nagari Paninggahan.

***

“Panduto urang tu mah! Dek ambo ndak ado do…,” (Bohong mereka! Tidak ada pada saya…!) demikian respon Wali Nagari Muaro Pingai ketika saya bertanya soal surat perjanjian itu. ‘Mereka’ yang dimaksud Wali Nagari Muari Pingai ini adalah pihak Wali Nagari Paninggahan dan pihak Kecamatan tadi.

Lebih lanjutnya, ia mengatakan,“Nyo demo lah duo kali, demo partamo, ndak berhasil do, kami yang diberangan… demo kaduo ambo ndak sato do, ambo di Padang. Jadi surek tu ndak ado diambo do,” (Demonya sudah terjadi dua kali, demo pertama tidak ada hasilnya, malah kami yang dimarahi… Demo kedua, saya tidak hadir, sedang ada kegiatan di Padang. Jadi, surat itu tidak ada pada saya,) aku Wali Nagari itu.

Setelah ketegangan warga dan tambang itu, menurut Wali Nagari Muaro Pingai, dilakukan sebuah pertemuan yang waktu itu dihadiri oleh Dinas Pertambangan, Dinas Perhubungan, KLH (Kantor Lingkungan Hidup), turut pula dihadiri oleh Wali Nagari Paninggahan serta Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)-nya.

“Dari Muaro Pingai sendiri, yang saya herankan, yang ada cuma saya, Wali Nagari. Perwakilan KAN tidak ada, ntah tidak diundang, ntah tidak bisa hadir, saya juga tidak tahu.”

Dari narasi warga dan Wali Nagari Muaro Pingai, saya akhirnya mendapat gambaran mengenai hasil kesepakan pada demo kali kedua itu. Menurut mereka, waktu itu pengusaha tambang dibela oleh berbagai pihak (selain warga) karena mobil-mobil yang beroperasi adalah mobil yang membayar pajak, dan tambang pun memiliki izin. Tidak ada yang mempertanyakan soal jumlah truk yang beroperasi serta kondisi lalu lintas dan jalur sirkulasi truk tambang. Tapi, akhirnya ada beberapa kesepakatan terhadap penambang dan warga. Di antaranya: penambang harus mengatur jarak konvoi, truk-truk tidak boleh melaju berdekatan, jaraknya harus lebih dari lima belas menit (karena hal ini akan membuat kemacetan. Dalam area jalan yang sempit itu, pengendara motor sulit untuk memotong dan malah terkena debu yang parah). Aturan kedua, setiap truk tambang tidak boleh mengenakan knalpot yang menghadapkan moncong ke bawah, karena akan menebar debu. Aturan ketiga, penambang harus menimbun jalan yang berlobang serta menyiram jalanan, minimal tujuh kali dalam sehari. Aturan terakhir, berdasarkan yang saya himpun, penambang hanya boleh beroperasi sampai sore hari, paling lama hingga jam 8 malam.

Tapi, seperti dugaan saya, yang telah melihat langsung, tidak satu pun aturan itu ditepati.

“Malah…,” kata seorang pemuda lokal, “Mereka semakin tidak sopan, kadang ngebut tidak karuan dekat kami, kadang sengaja meperlihatkan otot kasarnya di jendela mobil. Bahkan, pernah mengancam akan mendatangkan banyak masa dari Paninggahan ketika kami tegur.”

“Warga di sini sangat trauma dengan perperangan, apalagi bagi ibu-ibu…”

“Ketika terjadi perselisihan antara Muaro Pingai dan Saniang Baka beberapa tahun lalu, polisi dan tokoh-tokoh masyarakat se-Kabupaten Solok menjamin keamanan, tidak akan terjadi perang. Kampung-kampung dijaga polisi, katanya, tapi lusanya satu rumah di Muaro Pingai dibakar, beberapa warga kami bahkan dibunuh di hadapan polisi.”

“Di hadapan polisi…?!”

“Sebenarnya kami tahu, yang menyerang kampung kami bukanlah warga Saniang Baka secara langsung, tetapi orang ‘luar’, semacam orang bayaran. Kerumunan pemuda Muaro Pingai diamankan di satu titik yang jauh dari perbatasan oleh banyak aparat. Tapi di dekat perbatasan, ada beberapa tokoh masyarakat kami yang waktu itu ada pertemuan dengan warga Saniang Baka, itu dikawal polisi. Satu warga kami terbunuh, bagaimana mungkin polisi tidak tahu? Tapi mereka hanya mengatakan, waktu terjadi kerumunan, susah menentukan pelaku…”

“Di sini memang begitu, Diak,”seorang pemuda lain mencoba menyimpulkan. “Sebelum Irwan Prayitno jadi Gubernur sekarang, dia juga sudah tebar janji untuk membenahi kampung ini. Waktu itu jalan sudah cukup rusak. Tentu saja kami menganggap itu sebagai harapan, jarang-jarang kami berinteraksi dengan pejabat. Lagian, kalau soal hati nurani, mereka pasti akan berupaya mencarikan solusi buat kami, seperti adiak, misalnya, yang bukan pemimpin atau warga sini saja merasa prihatin dengan ini.

“Pada pemilihan, suaranya menang di kampung ini. Tapi, dia—yang sudah tahu masalah besar di sini—tetap aja gak ngasih perubahan berarti di sini. Sama saja dengan Bupati Solok, Syamsurahim.

“Kelemaham kami, kami tidak punya orang yang suaranya didengar, orang berpengaruh di pemerintahan…

“Jangankan pejabat berpengaruh, pekerjaan tukang sapu di kantor Bupati saja, tidak mereka terima dari warga sini…

“Itu makanya kami tidak mau menaruh harapan lagi degan janji-janji pemerintah, kini biar Tuhan yang membalas semuanya…”

Persoalan ini memang sudah berada pada kerumitan luar biasa, keberadaan tambang ini telah mengubah pola kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya, telah menimbulkan ketegangan antarmasyarakat. Lebih dari itu, dampaknya terhadap lingkugan sangat buruk untuk kesehatan. Kelemahan Muaro Pingai dan Saniang Baka, mereka kesulitan menyatukan suara, karena sejarah masa lalu yang kelam. Andai saja ada keberanian dan kerendahan hati yang melebarkan celah cahaya. Tapi, sungguh pun begitu, sekiranya tambang harus ditutup, kini ia telah melibatkan banyak pekerja dari Nagari Paninggahan sendiri ataupun di luar Paninggahan. Apa mereka juga pelaku kesalahan? Mungkin hanya sistem yang salah.

Seorang teman menyebut, tindakan terbaik yang paling mungkin adalah membuatkan jalur baru khusus tambang. Seperti yang pernah disebut Wali Nagari Muaro Pingai, sebenarnya sudah ada jalur yang bisa dilewati truk itu selain melewati jalur perkampungan, tinggal dibangun jembatan saja. Tapi, entah siapa yang serakah. Kalau bagi pemerintah kecil sekali kemungkinannya untuk membangun jalan itu karena itu bukan jalan yang dilewati oleh publik, mungkinkah perlu dari pihak pengusaha tambang sendiri yang membangun jalan tersebut?

Itu juga yang dipikirkan oleh Niniak Mamak dan Wali Nagari Muaro Pingai. Tapi, benar juga kata teman saya: dalam prinsip ekonomi kapitalis, kalau jalur kampung mampu menawarkan keuntungan lebih besar daripada jalur lain, mereka tidak akan memilih jalan lain. Barang kali, yang kita butuhkan saat ini adalah keberanian Pemerintah untuk menertibkan kembali pertambangan itu dan menemukan solusi-solusi yang saling menguntungkan berbagai pihak.

***

Suatu sore, seorang anak berusia kurang lebih enam tahun, berlarian bersama teman-temannya. Lubang-lubang jalan yang sengaja digenangi air itu jadi arena permainan baru bagi mereka. Mereka kemudian saling melempar lumpur, berlari dengan ceria. Di suatu rumah, anak-anak lainnya asik menikmati makanannya di pinggir jalan, di depan rumahya tidak digenangi air, tidak tahu kenapa, hanya menimbulkan lumpur. Tapi, debu-debu yang kasat mata tidak pula menakutkan bagi mereka. Sayang sekali, ibunya terlalu sibuk mengupas bawang. Tahu apa anak kecil itu?

“Yang saya tahu, ini bukan bencana dari Tuhan, ini ulah perbuatan sekelompok orang yang rasa kemanusiaannya dibutakan oleh uang.”∎

Solok, 10 September, 2015