Kado Natal dan Tahun Baru

Kado apa yang paling anyar di akhir tahun 2011 untuk masyarakat Indonesia?: KEKERASAN APARAT.

D i penghujung tahun 2011 ini, kita dikejutkan dengan berita tentang kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Negara dan Pamswakarsa (yang dibentuk oleh para pemilik modal) di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, karena persoalan lahan yang dikuasai oleh perusahan kelapa sawit. Lalu, tindak kekerasan yang sama juga terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan penyebab yang hampir sama—pemberian izin tambang kepada perusahaan swasta tanpa persetujuan dari masyarakat setempat.

Dari dua peristiwa di atas, yang menjadi korban adalah masyarakat. Akar persoalan kekerasan tersebut juga hampir sama, yaitu; kurangnya sensitifitas negara tentang persolan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama persoalan pertanahan (agraria). Para pemilik modal sering menjadi arogan dalam menghadapi protes-protes masyarakat, karena merasa memilki ‘kuasa sakti’ yang diberikan oleh pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan Kementerian terkait). Dua kekerasan yang terjadi dalam selang beberapa hari, merupakan sebuah gambaran yang paling jelas bagaimana negara abai dalam memfasilitasi keluhan dari warganya. Sejatinya, negara berdiri di tengah sebagai mediator dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Apapun alasan Aparat Negara, tidaklah pantas terjadi korban jiwa di pihak warga, yang notabene adalah yang membiayai peluru-peluru yang aparat tembakan tersebut. Kepolisian Indonesia, selalu bangga dengan semboyan mereka “Melayani dan Melindungi Masyarakat.” Tapi dalam dua kasus terakhir, semboyan itu telah berubah kami “Melayani dan Melindungi Yang Memberi Uang”.

Dua bulan lalu, persoalan yang sama juga terjadi di Papua—di PT Freeport Indonesia. Persoalan yang berkepanjangan ini memakan korban, beberapa masyarakat sipil dan juga aparat. Namun, yang paling menyedihkan adalah; ternyata selama bertahun-tahun para Polisi yang menjaga pertambangan emas terbesar di dunia ini menerima “bayaran” dari perusahan Amerika Serikat tersebut. Hal ini terbukti dari laporan tahunan perusahaan yang menyebutkan milyaran rupiah dikeluarkan untuk jasa keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Dari ulasan singkat di atas, akumassa merasa perlu menyatakan keprihatinannya dengan persoalan di masyarakat ini. Saat penghujung tahun 2011 ini, seharusnya menjadi momen yang membahagiakan, seperti kegembiraan hari natal dan perayaan malam tahun baru 2012. Kita tentu tidak ingin mendapat “kado-kado” yang sama pada tahun berikutnya. Kami berharap tindak kekerasan yang jelas-jelas melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) itu, tidak terulang kembali. Pengelola Negara diharapkan dapat introspeksi pada persoalan-persoalan yang belum tuntas dalam masalah HAM ini. Persolan HAM dan kasus-kasus pertanahan yang menjadi salah satu akar persoalan konflik di masyarakat, semoga dapat diselesaikan.

Selamat Natal dan Tahun Baru.