Saya, beberapa waktu yang lalu, pada hari yang luput dari ingatan, membaca dua buah artikel yang di-share oleh beberapa kawan pada salah satu media sosial, tentang ‘kaum buruh’. “Oh ya, ini adalah hari buruh,” kata saya dalam hati.
Artikel pertama yang saya baca adalah artikel yang ditulis di www.jurnalfootage.org oleh Afrian Purnama, tentang bagaimana perlawanan kaum kiri di era ’60-an hingga pertengahan ’70-an. Salah satu tokoh yang disoroti dalam tulisan tersebut adalah Chris Marker, seorang sutradara filem berkebangsaan Prancis yang lahir pada 29 Juli 1921. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bagaimana Marker tergabung dalam sebuah kelompok sutradara kiri yang diberi nama S.L.O.N (Société pour le Lancement des Oeuvres Nouvelles). S.L.O.N tidak seperti kumpulan sutradara lain yang memutar karya mereka di bioskop. Marker dan rekan-rekannya justru memutar filem mereka di hadapan para buruh tekstil. Kemudian pemutaran ini memicu mogok kerja dari buruh pabrik, mereka mempertanyakan eksistensi buruh dalam struktur masyarakat kapitalis, dan meminta keseimbangan antara kehidupan ekonomi dan kultural. Tulisan yang kedua yang saya baca adalah tulisan Rizky Anderax di junral online www.halamanpapua.org. Dalam tulisannya, Rizky membuka dengan sejarah May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei, sebagai hari mengenang kesuksesan ekonomi dan sosial buruh. Selanjutnya penulis dari Timika, Papua, itu memberikan keterangan lebih lanjut bahwa May Day merupakan rentetan dari sejarah panjang perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Rizky sendiri adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan bidang sinergi/energi listrik di Timika.
Kedua tulisan di atas, kemudian mengingatkan saya tentang buruh-buruh dan pekerja-pekerja pariwisata di Pemenang, khususnya Bangsal. Bagaimana perjuangan kaum pekerja pariwsata di Bangsal? Kira-kira, apakah para pekerja wisata di Pemenang memiliki semangat yang sama dengan rentetan sejarah kaum pekerja yang tertulis dalam dua artikel tersebut? Apalagi selama ini belum pernah ada catatan sejarah tentang perjuangan kaum pekerja di Bangsal, membuat saya merasa perlu juga untuk menuliskan hal yang, meski sama, memiliki bumbu dan bahan racikan yang berbeda.
Dalam dunia pariwisata di Pemenang, Lombok Utara, terbagilah masyarakat pekerja pariwisata itu menjadi dua bagian. Pertama adalah masyarakat yang bekerja untuk mencari makan, sedangkan yang kedua adalah mereka yang bekerja untuk mencari kekayaan. Buruh, pedagang-pedagang kecil, tukang ojek, kusir cidomo adalah jenis usaha pariwisata di Pemenang yang digeluti oleh masyarakat untuk mencari nafkah atau untuk makan sehari-hari. Sedangkan mereka, pemilik hotel, pemilik restoran, pengusaha jasa angkut fast boat, galeri, bar, adalah jenis usaha wisata yang kedua. Jenis usaha yang kedua ini, tujuannya bukan untuk makan sehari-hari, tetapi untuk menambah kekayaan.
Ada yang menarik dari hubungan kedua jenis usaha wisata ini. Ternyata keduanya sangat terkait satu sama lain. Keduanya bisa sama-sama saling menguntungkan. Juga bisa sebaliknya, sama-sama saling merugikan. Jika kita runut, misalnya, tibanya wisatawan ke Tiga Gili, kemudian menggunakan fasilitas dari mereka yang memiliki modal besar, adalah karena adanya kontribusi dari orang-orang kecil yang bermodal kecil. Segala kesalahan kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan merugikan kedua belah pihak. Oleh karenanya, kesadaran, mendesak untuk segera dibangun di masing-masing lini. Seperti permainan sepak bola, jika defender membuat kesalahan kecil yang membuat lawan menciptakan gol, maka semua pemain akan rugi. Ternyata, semua berada pada posisi vital untuk mengembangkan pariwisata yang, terutama, berpihak pada rakyat kecil.
Dua paragraf di atas saya rangkum dari hasil diskusi saya dengan salah seorang pegiat wisata, H. Muhammad Arsan, S.PdI. Selain menjadi pegiat wisata, beliau juga adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara. Ini adalah tahun pertama beliau menjabat. Beliau dipercayakan untuk memegang sektor pariwisata oleh anggota dewan yang lain.
Memilih beliau menjadi seorang narasumber, bukan tanpa alasan yang jelas. Beliau adalah kepala dusun Gili Trawangan yang pertama. Beliau masuk di Gili Trawangan pada tahun 1989. Yang mana saat itu, Gili Trawangan belum menjadi seperti yang kita lihat saat ini. Beliau adalah salah satu saksi hidup perkembangan Trawangan. Dari yang mulai menggunakan lampu tempel, kemudian ke petromaks, sampai gemerlapnya lampu-lampu Trawangan saat ini. Dari mulai suara jangkrik di malam hari yang diiringi gemuruh ombak, kemudian masuknya musik-musik pop dan disko, sampai riuh dan bisingnya musik pesta wisatawan. Selain itu, tentu sebagai seorang kepala dusun, beliau sangat mengerti permasalahan sosial dan permasalahan administratif kala itu. Masalah tanah, perizinan, investor, tata ruang dan tata letak, dan berbagai jenis permasalahan saat itu, sangat beliau mengerti. Bagaimana perubahan struktur sosial dan tatanan kehidupan masyarakat yang terbentuk dari berkembangnya pariwisata di Lombok Utara, khususnya Tiga Gili, terlebih Gili Trawangan.
Salah satu dari sekian banyak permasalahan menarik yang kami diskusikan saat itu adalah masalah pelayanan. Kenapa pelayanan? Sebab pelayanan menjadi masalah utama dalam dunia pariwasata di Pemenang saat ini. Yah, jika menyebut Pemenang, tentu maksudnya semua unsur kepariwisataan dan semua kawasan wisata di Pemenang. Yang menurut H. Arsan, masih sangat jauh dari harapan. “Dalam dunia pariwisata, yang kita hadapi adalah wisatawan. Wisatawan adalah tamu. Tamu adalah raja. Jika salah cara kita melayani, maka akibaanya akan fatal dan menjadi masalah. Kemudian masalah ini tidak hanya akan dibicarakan di berugaq (sejenis saung yang terdapat di halaman tiap-tiap rumah warga, sebagai tempat berkumpul dan bersantai—red), namun seluruh dunia akan membicarakannya. Apalagi sekarang jaman internet, salah sedikit, langsung diekspos…!” ungkap Pak Haji Arsan.
H. M. Arsan.
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ‘pelayanan’ adalah kata benda yang memiliki makna verba, yang bermakna bagaimana ‘kita’ melayani, perihal atau cara melayani, usaha untuk melayani, juga bisa bermakana kemudahan yang diberikan dalam melayani. Menurut H. Arsan, meski pelayanan itu sendiri sangat teknis, ia juga sangat dipengaruhi oleh psikis, etos kerja dan manajemen.
Ada ungkapan beliau yang sangat menarik terkait permasalahan ini. H. Arsan sedikit menyinggung keterkaitan orang-orang kecil dan keterkaitan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Beliau menyebut Bangsal. Dari sekian elemen yang ada di Bangsal, penekanan beliau adalah terhadap buruh atau porter di Bangsal. Bahwa, “…Jika kita berbicara tentang Trawangan atau Gili yang lain, maka tidak bisa terlepas dari Bangsal atau Teluk Kodek dan Teluk Nara. Bagaimanapun kami di Trawangan memberikan pelayanan yang maksimal kepada tamu, jika di Bangsal umpamanya para wisatawan tidak dilayani dengan baik, ketika mereka tiba di Bangsal, turun dari mobil, membeli tiket dan sebelum naik ke perahu, maka hal ini juga akan merusak nama baik kami dan berpengaruh tidak baik untuk Tiga Gili.
Tapi bukankah wisatawan tidak hanya datang ke Gili dari Pelabuhan Bangsal?
Benar bahwa bukan hanya Bangsal yang menjadi pelabuhan menuju ke Gili. Bahwa menurunnya tingkat pengguna Pelabuhan Bangsal oleh wisatawan, adalah karena pelayanan di Bangsal sangat tidak memuaskan. Yang terjadi kemudian adalah, pengguna jasa Pelabuhan Bangsal yang menurun, dimanfaatkan oleh sekian banyak penjual jasa: buruh, misalnya. Hal ini kemudian menuntut para buruh untuk menaikkan tarif. Naiknya tarif buruh di Bangsal tentu akan berpengaruh kepada fluktuasi harga barang di Gili. Hal ini kemudian secara otomatis berpengaruh kepada sistem pariwisata di Gili.
Pelayanan di Bangsal, menurut H. Arsan adalah sebuah PR besar. Karena sudah berapa tahun kondisi Bangsal bukannya semakin baik, malah semakin buruk. Buruh, misalnya, yang tidak jelas keorganisasiannya serta makelar yang sering bikin ulah, selalu menjadi sorotan utama. Di Bangsal, tidak jarang buruh mengeluarkan sumpah serapah kepada wisatwan. “…Misalnya tas orang (wisatawan) diangkat oleh buruh. ‘Berapa?’ kata turis. ‘Lima puluh ribu,’ jawab buruh. Terus, buruh tawar tiga puluh, dua puluh, sampai sepuluh ribu. Kemudian turis kasih lima ribu, disumpahi dah orang (turis) itu. Walaupun mereka tidak mengerti, tapi mimik kita itu dia tahu, kan?”
H. Arsan, menceritakan kepada kami bagaimana trauma seorang kawannya dari Jakarta, yang pernah berkunjung ke Gili Trawangan bersama keluarganya. Semenjak turun dari taksi, ia dan keluarganya merasa dikecewakan. Tas dan koper ditarik-tarik oleh buruh. Kemudian, waktu itu sahabat H. Arsan ini membeli tiket charter. Namun, ketika sudah berada di atas perahu, sahabat H. Arsan heran. Ternyata bukan hanya dia dan keluarganya yang yang ada di atas perahu, namun juga banyak penumpang yang lain. Ia dan keluarganya merasa dikibuli. Karena kecewa, ia berkata kepada H. Arsan, bahwa jika belum ada pintu masuk lain ke Gili selain Bangsal, ia tidak akan datang ke Gili lagi.
Yang dibutuhkan di Bangsal, hanyalah regulasi yang jelas. Terutama dari Pemda Lombok Utara. Jika regulasi tidak ada, buruh seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Buruh memiliki persatuan, tapi ketuanya juga tidak jelas. Manajemen dan pengelolaan dari organisasi buruh ini juga tidak jelas. Yang ditakutkan kemudian adalah dibuatnya peraturan yang seenaknya. Tentang tarif misalnya, ongkos buruh, harga tiket charter, dan lain-lain.
“Berapa ongkos buruh mengangkat barang dan koper ke atas perahu? Tidak jelas. Akhirnya harga dimainkan-mainkan. Banyak yang mengeluh, menaikkan barang dari pantai ke atas perahu yang jaraknya kurang 5 meter, dengan ongkos lima puluh ribu. Kan, tidak masuk akal…?!” H. Arsan terlihat sedikit kesal.
Ia memiliki pengalaman buruk tentang pelayanan buruh di Bangsal. Ia pernah bersitegang dengan buruh Bangsal, yang waktu itu meminta ongkos yang sangat mahal untuk menaikkan kasur ukuran 160 cm x 200 cm. Para buruh meminta ongkos lima puluh ribu untuk satu kasur. H. Arsan yang tidak senang mendengar ongkos yang terlalu mahal itu kemudian ngobrol dan mengajukan protes kepada para buruh. Buruh pun mempertahankan ongkos, karena mereka mengaku memiliki aturan dan ketetapan ongkos. H. Arsan marah, “Ketentuan apa? Siapa yang buatkan kalian peraturan seperti itu? Siapa ketua kalian? Ketua kalian saja tidak jelas! Masa lima puluh ribu satu kasur? Kalau 6 kasur, berarti tiga ratsu ribu! Ongkos perahu saja cuma 100 ribu! Orang setiap hari saya lewat Bangsal, saya mau dikibuli…???!!!”
***
Bukan tidak pernah pariwisata di Pemenang mengalamai kemajuan yang signifikan. Bangsal pernah benar-benar menjadi sumber ekonomi masyarakat. Banyak pegiat wisata yang aktif memproduksi kerajinan-kerajinan dan suvenir-suvenir khas. Bisa dikatakan, pariwisata sangat menguntungkan masyarakat yang bekerja untuk dapat makan. Itu sekitar tahun 1995.
Pariwisata Lombok Utara, khusunya dalam kasus Bangsal dan Gili, sebenarnya sudah cukup tua. Banyak kalangan yang ingin memajukan Bangsal dan Gili menjadi lebih baik. Ketika ada usaha untuk membuat sistem menjadi lebih baik, maka ada oknum-oknum yang merasa kepentingan mereka tergeser. Sehingga, Bangsal terutama, lokasi pariwisata itu kemudian menjadi salah satu sarang mafia. Ada monopoli perputaran ekonomi di Bangsal. Yang awalnya dimulai oleh agen travel yang membebaskan makelar untuk menjual tiket travel sembarangan, kemudian Koperasi Karya Bahari, yang dengan sistem yang tidak baik, memberikan peluang kepada makelar dan buruh untuk menjual tiket (umpamanya charter) tanpa pengawasan langsung, seolah-olah koperasi memberikan peluang kepada makelar dan buruh untuk melakukan tindak kejahatan (penipuan). Hal ini kemudian dinilai menimbulkan kesenjangan ekonomi. Biaya pariwisata menjadi tinggi. Yang memakasa beberapa elemen yang lain, mau tidak mau, juga melakukan hal yang sama. Termasuk juga buruh.
Akmaludin, seorang pegiat wisata yang belakangan terjun ke dunia politik, mengungkapkan sebuah fakta menarik tentang hal tersebut. Akmal menjelaskan, bahwa selama ini pariwisata dilihat hanya dalam bentuk fisik, dan tidak dilihat dari kacamata psikologis. Maka yang ada dalam pikiran para pelaku wisata hanya uang, bukan mengutamakan pelayanan. Akibatnya adalah kehancuran dalam tubuh pariwisata itu sendiri.
Akmaludin sudah sangat lama mengenal dunia pariwisata di Pemenang. Bahkan, ia termasuk salah seorang pendiri Koperasi Karya Bahari. Dia juga pernah mengorganisir buruh Bangsal. Karirnya dalam dunia pariwisata yang terakhir adalah, ia membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU), yang salah satu programnya adalah program jasa travel.
Sekitar tahun 1995, Akmaludin bersama Pemuda Pancasila, mengorganisir Bangsal dan Terminal Bangsal. Semua jenis transportasi darat yang ada di Bangsal ditarik ke Terminal Bangsal. Semua jenis kendaraan dan milik siapa pun harus menunggu dan menurunkan penumpang di Terminal Bangsal. Buruh dibagi menjadi dua. Ada buruh terminal dan ada buruh di pelabuhan. Semua buruh mendapat jatah dan tidak berebut. Buruh terminal bertugas membawa barang wisatawan dari Terminal Bangsal ke Pelabuhan Bangsal, yang selanjutnya buruh pelabuhanlah yang membawa barang wisatawan ke perahu. Buruh pelabuhan membawa barang ke terminal dan buruh terminal yang menaikkan barang ke atas mobil atau bus. Jika dengan sistem seperti ini, menurut Akmal, justru Bangsal akan kekurangan tenaga buruh. Cukup adil.
Lalu, cidomo hanya bertugas membawa wisatawan, sedangkan barang dibawa oleh buruh. Sehingga satu cidomo bisa digunakan oleh empat sampai enam wisatawan. Dengan demikian, Pelabuhan Bangsal tidak menjadi sebuah tempat yang dipenuhi oleh beragam jenis kendaraan, dan menyesakkan wisatawan. Pelabuhan Bangsal, dengan demikian, akan menjadi sebuah pelabuhan yang baik bagi wisatwan sembari menunggu keberangkatan ke Tiga Gili. Mengembalikan fungsi Bangsal sebagai pelabuhan yang baik seperti yang dicita-citakan selama ini: para wisatawan bisa duduk asik menikmati view Tiga Gili yang indah.
Saat itu bahkan, gerakan yang dilakukan Akmal menginginkan penjualan tiket tidak berada di Pelabuhan Bangsal, tetapi di Terminal Bangsal, yakni di deretan bangunan di sebelah Utara terminal, yang sekarang berdekatan dengan mushola Terminal Bangsal. Mereka menginginkan tidak ada jenis transaksi apa pun yang akan membuat ribet wisatawan di Bangsal. Namun, usulan ini tidak diterima.
Selain itu, sebagai ketua buruh saat itu, Akmaludin memberikan briefing-briefing khusus kepada para buruh, tentang bagaimana melayani, bagaimana menghormati tamu, memberikan pelatihan-pelatihan Bahasa Inggris, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan buruh kepada para wisatawan.
Seperti kata pepatah, jangankan untuk melakukan kejahatan, melakukan kebaikan saja banyak halangan dan rintangan. Banyak juga orang yang tidak suka, tidak setuju dan tidak senang melihat sistem yang coba diaplikasikan saat itu.
Akmaludin.
Cukup lama sistem itu berjalan, tiba-tiba muncul pihak-pihak yang melanggar. Mulai ada mobil yang berani masuk ke Pelabuhan Bangsal dengan membayar uang masuk kepada penjaga. Mulailah beberapa kusir cidomo berulah, menaikkan wisatawan dan barang mereka, dan kemudian hanya memberikan upah kepada buruh meski mereka tidak membawa barang wisawatan. Buruh keenakan. Mulai lagi para agen travel dan beberapa oknum memberikan izin kepada buruh, guide dan makelar untuk menjual tiket sembarangan.Yang berdampak kemudian, khususnya bagi buruh, sangat tidak baik. Keuntungan materi sesaat yang diterima dari menjual tiket membuat beberapa buruh meninggalkan profesi keburuhan mereka.
Nah! Kemudian terjadilah kesenjangan ekonomi. Regulasi yang seharusnya berjalan saling mendukung, malah menjadi bumerang. Biaya menjadi meningkat karena pembayaran tidak berjalan dengan seharusnya. Masing-masing oknum mengambil alih posisi yang lain. Mereka yang bertahan menjadi buruh, demi mendapatkan jatah uang lebih, menaikkan harga pembayaran jasa mereka. Pelayanan yang tadinya sangat mengutamakan manner, menjadi pelayanan yang mengutamakan money. Ketika uang tidak didapat, tidak jarang wisatawan dikata-katain, disuruh pulang ke negara mereka jika tidak punya uang.
“Sehinga, sekarang, jika kita sejenak mau memperhatikan Pelabuhan Bangsal, semua terasa kaku. Di pinggir-pinggir pantai berdiri gedung permanen yang megah, sementara di belakang gedung tersebut, masih ada perkampungan kumuh. Mobil-mobil travel memenuhi kawasan Pelabuhan. Cidomo, tukang ojek, tempat penjualan tiket, semua menumpuk di Bangsal. Tidak ada keleluasaan wisawatan. Begitu wisatawan datang, dikerumuni seperti lalat. Bagaimana wisatawan bisa betah. Maka, jangan heran wisatawan mengambil alternatif lain. Dari Senggigi, langsung ke Trawangan. Dari Bali, langsung ke Meno atau Trawangan. Yang seharusnya, mereka melalui Bangsal”
Akmal melihat, sekali lagi, seperti apa yang tercatat dalam perbincangan dengan Dr. Mochsin beberapa waktu lalu, regulasi pemerintah haruslah sangat jelas. Regulasi ini kemudian menjadi acuan semua kalangan di Bangsal. Ada 4D yang dilakukan oknum pemerintah menurut Akmal. Yaitu; datang, duduk, diam dan hanya memikirkan distribusi dari pariwisata ke instansi pemerintahan.
Satu hal yang juga disoroti dan menjadi kritik pedas pagi pekerja wisata dan juga pemerintah adalah, apa kontribusi pariwisata selama ini bagi generasi muda Pemenang? Selama ini, menurut penilaian Akmal, pemuda Pemenang terjangkiti oleh virus mafia. Banyak kalangan muda hanya berpikir bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Salah satu akibatnya adalah, pemuda Pemenang memilih untuk bekerja di pariwisata daripada melanjutkan kuliah atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian, ketika uang sudah didapat, dihabiskan dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Hanya sedikit pemuda yang mau menyimpan uang mereka untuk masa depan. Hal buruk yang terjadi selanjutnya adalah, dari akibat tidak adanya regulasi yang baik, munculnya pengusaha-pengusaha individualistik di Bangsal. Seperti munculnya tempat-tempat parkir pribadi, ataupun jenis usaha lain yang tidak memberikan kontribusi terhadap kemajuan generasi muda. Generasi muda Pemenang hanya dibiarkan menonton saja di tempat mereka. Belum ada upaya, terutama dari pemerintah, dan/atau dari pengusaha-pengusaha tersebut, untuk memberikan sedikit saja dari hasil pariwisata untuk mendukung kegiatan kepemudaan di Pemenang.
Pendapat Akmaludin bisa saja salah. Tapi bagaimana jika apa yang juga diungkapkan Akmaludin, hampir sama dengan hasil riset yang dibuat oleh beberapa orang remaja Pemenang, pada saat pembuatan Video Jalan Remaja, yang pada waktu itu, Komunitas Pasirputih mengajak beberapa rekan remaja untuk meneliti apa penyebab remaja Pemenang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Salah satunya adalah mengejar kerja di dunia pariwisata. Padahal, dari segi pendidikan, pengalaman dan sumberdaya manusia, para pemuda belum memungkinkan untuk bekerja dalam ranah itu. Yang mengagetkan lagi, ketika salah seorang remaja yang diwawancara ketika itu, mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ‘bajingan’. Pertanyaanya adalah, bagaimana persiapan sekolah, ketika sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi lokal dengan adanya otonomi sekolah? Apakah sekolah belum melihat pariwisata sebagai salah satu potensi lokal yang baik, yang dekat dengan remaja, dan sangat memungkinkan jika suatu ketika, selepas sekolah remaja tersebut terjun ke dunia itu? Dan faktanya, sudah sangat banyak remaja yang setelah selesai SMA tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Apakah kemudian bergelut dalam dunia pariwisata di usia yang masih belia, lebih menguntungkan dan menjanjikan daripada menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan? Tentu saja, jika saja kontribusi pariwisata juga digunakan untuk membangun pengetahuan sadar wisata di tiap-tiap sekolah, maka paling tidak remaja Pemenang memiliki kesiapan dalam hal tersebut. Sebab, pertanyaannya kemudian adalah, apakah remaja dan masyarakat Pemenang selamanya akan menjadi kaum pekerja? Pekerja yang kemudian tidak pernah berpikir tentang status sosial, seperti yang terjadi pada serangkaian peristiwa sejarah yang mencoba mengangkat harkat dan martabat kaum pekerja? Apakah akan seperti cerita dalam filem La Tera Trema (Luchino Viscinti, Italia, 1948), di mana kaum pekerja nelayan di Sicilia saat itu yang semakin kerdil karena ulah para pemilik modal dan pengusaha rakus, namun tidak bisa berbuat banyak karena mereka berada di bahwa kuasa sistem itu?
Semua pertanyaan yang saya kemukakan di atas, membutuhkan jawaban segera. Sebab Pemenang, sekali lagi sudah cukup tua dalam pariwisata. Tentu setiap pekerja pariwisata sudah sangat mengerti bagaimana membangun dan menciptakan suasana pariwisata yang baik dan kondusif.
Beberapa hari tulisan ini sempat mandeg. Pasalnya, seorang kawan saya yang kebetulan menjadi sekretaris buruh di Bangsal, memilih untuk tidak mau berkomentar perihal para penjual jasa tersebut. Saya menduga-duga, menerka apa yang sebenarnya terjadi.
Suatu malam, saya teringat obrolan saya dengan Akmal. Dia menyebut sebuah nama, Datu Panji. Datu Panji sendiri hanya saya kenali wajahnya. Saya tahu dia dari poster-poster dan baliho kampanye pencalonannya di ajang Pemilihan Legislatif beberapa waktu lalu. Datu Panji berasal dari Tanjung dan menetap di Pemenang. Saya bertanya sana-sini untuk tahu di mana rumahnya. Setelah tahu, saya dan Gozali yang malam itu memang sedang berdiskusi, memutuskan untuk mengunjunginya.
Sebuah Berugaq berukuran 2 m x 3 m berdiri di depan rumahnya. Dua orang gadis remaja sedang memainkan smartphone menyambut salam kami. Ternyata salah seorang dari mereka adalah anaknya. Dia memanggil bapaknya yang ternyata waktu itu baru mau beristirahat.
“Maaf, jadi mengganggu istirahat,” ujar Gozali.
“Tidak apa-apa. Ada apa? Tumben malam-malam…,” Datu Panji langsung bertanya sambil memperbaiki kancing baju batik yang ia pakai.
Saya langsung saja menyampaikan maksud kedatangan kami. Alasan kedatangan kami membuat rasa kantuk Datu Panji hilang. Sebab, ternyata sudah cukup lama ia ingin mendiskusikan kondisi Bangsal, apalagi persoalan buruh yang ia tangani.
“Ti, buatkan adik-adik saya ini kopi,” Datu Panji meminta istrinya.
“Waduh…! Jadi ngerepotin ini, Kanda,” ucap Gozali malu-malu.
Datu Panji memperbaiki duduknya, “Jika kita melihat secara kasat mata, Bangsal sepertinya baik-baik saja. Tapi jika kita masuk, sesungguhnya banyak masalah yang menjadi fenomena di masyarakat. Ketika orang masuk ke Bangsal, tidak ada keinginan untuk membangun Bangsal dengan kesadaran bahwa Bangsal adalah milik masyarakat Pemenang. Semua masuk membawa kepentingan masing-masing, kelompok dan golongan serta individu. Di satu sisi, pemerintah belum secara serius dan tegas ingin menyelesaikan masalah di Bangsal. Masalah yang sebenarnya adalah masalah perut dan ekonomi. Perebutan ekonomi kemudian memaksa orang yang ada di Bangsal untuk berbenturan satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah perut mereka. Jika kita berbicara sistem untuk mengembalikan Bangsal seperti ‘dulu’, semestinya semua pihak yang ada di Bangsal berani mengaku salah. Kemudian, tidak hanya pihak-pihak yang berkepentingan di Bangsal, tapi juga pemerintah harus mau memperhatikan masalah ini. Contoh kecil, bukan berarti saya menyalahkan pemerintah, di Bangsal ada Polairud (Polisi Air dan Udara), ada Syah Bandar, Ada Dinas Perhubungan, Ada Dinas Pariwsata, Ada Koperasi, jika semua itu memahami Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing, saya rasa Bangsal akan jadi lebih baik.”
“Lalu, apa yang melatarbelakangi Anda sendiri untuk terjun ke Bangsal, dan mengelola Buruh Bangsal? Yang saya sempat dengar juga dari beberapa orang, bahwa ada dualisme organisasi Buruh Bangsal. Itu bagaimana?”
“Bukan hanya buruh, saya juga menjadi ketua Ojek Bangsal. Dan buruh yang saya pegang bukan hanya Buruh Bangsal, tapi juga Buruh di Pasar Pemenang, dari buruh-buruh di Tanjung, sampai Kecamatan Bayan. Saya sekarang menjadi ketua FSNTB untuk Kabupaten Lombok Utara. FSNTB, “NTB” bukan Nusa Tenggara Barat, tapi Nelayan, Tani dan Buruh. FSNTB itu sendiri singkatan dari Federasi Serikat Nelayan Tani Buruh. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang dualisme Buruh Bangsal ini. Dulu, ada namanya SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indoensia. Buruh-buruh yang ada di Bangsal ini, dulu semuanya menjadi anggota SPSI. SPSI dulunya ingin menambah mereka punya anggota. Tetapi dari cerita teman-teman buruh itu, mereka tidak pernah dilibatkan terkait keiginan untuk penambahan anggota ini. Semestinya, karena ini adalah sebuah lembaga dan ada unit di situ, mestinya mereka dilibatkan. Saat itu, keinginan para buruh adalah jika memang ingin menambah anggota, silahkan ambil dari kampung-kampung yang ada di Pemenang, kerena Bangsal adalah milik masyarakat Pemenang. Namun, yang terjadi berbeda. Bahwa memang ada kawan saya yang ingin menambah jumlah buruh itu, dua kali lipat dari jumlah buruh yang ada saat itu. Akhirnya, mereka anggota buruh yang lama itu keluar dan mencari saya. Saya kemudian mencarikan kawan-kawan itu payung hukum. Nah, beberapa waktu lalu, kami sudah sepakat untuk menggabungkan kedua organisasi buruh ini, dan membentuk PBB, Persatuan Buruh Bangsal. Semua buruh bertanggung jawab ke PBB, namun untuk kepentingan administrasi masih bertanggung jawab kepada organisasi masing-masing. Saya sendiri tetap menjadi ketua FSNTB, dan SPSI-nya adalah Pak Sumardi.”
“Di PBB ini dibentuk kepengurusan baru lagi?”
“Beda. Di PBB ini, istilahnya kolaborasi, fusi atau peleburan dari masing-masing organisasi itu.”
“Sekarang, Buruh Bangsal jumlah berapa?”
“70 orang…”
“Lalu, regulasinya seperti apa? Karena setahu saya, saat ini dengan jumlah buruh yang banyak itu, terjadi perebutan dan kebingungan tentang shift, sehingga pelayanan buruh tidak maksimal dan sering terjadi gap di antara para buruh.”
“Emmm…! Baik, untuk masalah ini, kalau boleh saya katakan, pemerintah sekali-kali…dulu pernah ada rencana untuk membuat regulasi. Tiga hari kerja untuk kelompok A, dan tiga hari untuk kelompok B. Tapi dari pihak buruh sendiri, tidak mau. Mereka meminta untuk dibiarkan saja seperti ini. Persoalan gap ini, saya tidak menganggap ada permasalahan yang signifikan. Yang sering terjadi adalah masalah miskomunikasi. Yang sering terjadi itu, misalnya, si ini ingin berbeda dengan si ini. Maksud saya, lebih secara individual, bukan masalah organisasi.”
Gozali lanjut bertanya, tapi pertanyaan yang kemudian disusul jawaban oleh Datu Panji itu, sama sekali luput dari fokus saya. Saya masih memikirkan jawaban yang baru saja disampikan oleh ketua buruh tersebut. Saya menggaris bawahi adanya perbedaan ‘keinginan’ individu dalam organisasi buruh. Bagaimana ini bisa dikatakan permasalahan yang tidak signifikan? Bagaimana pelayanan akan maksimal oleh kelompok ini, jika dalam tubuhnya saja masih ada perbedaan. Perbedaan yang sering terjadi, keterangan yang saya dapatkan dari Datu Panji sendiri, pada obrolan-obrolan selanjutnya, setelah saya fokus kembali, adalah masalah tarif yang tidak merata. Kadang-kadang, tarif buruh menjadi sangat tinggi, dan kadang (kerena terpaksa) menjadi sangat rendah. Hal ini kemudian menjadi permasalahan serius, baik antara buruh maupun antara buruh dan penumpang. Dan, ini salah satu yang menjadi bahan protes oleh para wisatawan, jika kita kembali kepada cerita-cerita beberapa narasumber tentang kondisi buruh.
“Kalau begini, saya pernah dengar cerita dari beberapa orang, ketika ada tamu tidak puas terhadap pelayan, salah satu contoh cidomo misalnya, para wisatawan tidak tahu harus komplein kepada siapa? Kalau buruh sendiri seperti apa? Sebab setahu saya juga di Bangsal tidak ada sekretariat atau kantor buruh. Jika terjadi hal-hal seperti itu, siapa yang akan bertanggung jawab, dan kepada siapa buruh bertanggung jawab?”
“Ini yang saya maksud! Ini yang saya maksud! … Yang saya maksud adalah adanya Syah Bandar. Ke-Syah Bandar-an ini, adalah orang pemerintah yang punya kewenangan untuk mengatur wilayah Bangsal itu sendiri. Artinya, ketika ada persoalan seperti itu, Syah Bandar harus bertaggung jawab. Di sana ada Polisi Pariwisata, ada Polairud, ketika ada permasalahan seperti apa yang Anda katakan tadi, Syah Bandar harus tanggap. Saya mohon maaf, kenapa saya katakan Syah Bandar, karena Bangsal adalah teritorial mereka. Mereka yang berhak mengelola.”
“Saya melihat, dengan semrawutnya tata kelola di Bangsal, misalnya dengan banyaknya oknum di Bangsal yang tidak tertata rapi, saya curiga bahwa Syah Bandar yang seharusnya mengatur, justru diatur oleh kelompok-kelompok ini. Atau jangan-jangan ada permainan?”
“Kalau bicara masalah ini…saya katakan, sejauh ini saya tidak pernah berbicara masalah itu. Saya hanya sering berbicara bagaimana menata Bangsal secara bersama. Terkait pertanyaan Anda, ya…mungkin ada juga orang yang berasumsi seperti itu. Tapi, selama ini saya tidak pernah jauh berpikir seperti itu. Konsep saya, bagaimana agar berkembang pariwisata Bangsal. Bahkan kemarin, kalau saja saya jadi (anggota) DPR, bukan berarti saya akan melawan pemerintah, tapi akan saya keluarkan semua ide-ide saya bagaimana agar Bangsal ini maju. Karena Bangsal ini merupakan aset dan gate, pintu gerbang pariwisata Lombok Utara menuju Tiga Gili itu. Yang mana dalam satu hari, ratusan juta bisa didapat. Nah, ini, jika tidak dikelola dengan baik, maka kita akan menjadi penonton di Bangsal.”
Referensi:
http://jurnalfootage.net/v4/artikel/le-fond-de-lair-est-rouge-gejolak-kiri-pada-periode-60-dan-70an
