Blue Print Yang Buram, Masa Depan Suram

Peta wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Ada sebuah permainan yang sangat saya suka. Meski tidak bisa terinstal di laptop, permainan ini tetap saya simpan. Age Of Empire. Ya, sebuah permainan yang membutuhkan strategi matang untuk bisa menguasai daerah lain. Strategi yang sering saya gunakan adalah menciptakan pekerja kayu yang banyak. Semakin banyak pekerja kayu, semakin cepat pembangunan daerah kita dan pasokan senjata selama perang akan aman, serta jika sewaktu-waktu daerah kita diserang dan bangunan-bangunan kita hancur, tidak perlu khawatir sebab persediaan kayu masih banyak. Sepertinya, strategi ini cukup jitu. Sebab, kita memang bertujuan untuk berperang dan menguasai daerah lain. Namun, bagaimana jika tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan ekonomi?

Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Suatu ketika, seorang sahabat sekaligus kakak dan guru saya, Herman Zohdi, S.Pd.I., memberikan kabar bahwa dia baru saja mengikuti rapat bersama Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Lombok Utara, terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang pembangunan di Kecamatan Pememenang, mulai dari Desa Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur dan Desa Gili Indah. Ia hadir sebagai perwakilan dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Selama ini, ia memang dikenal aktif terjun dalam urusan kemasyarakatan, mulai dari lingkup dusun sampai kabupaten. Maka tidak jarang ia sering diundang, baik sebagai fasilitator, narasumber maupun sebagai tamu undangan. Sesuatu yang sedang dibicarakan dalam rapat tersebut ada kaitannya dengan sebuah baliho besar berisi informasi visual tentang rencana pembangunan infrastruktur di kawasan Bangsal, yang terpajang di sebuah perempatan jalan di Pemenang, sekitar satu tahun yang lalu. ‘Informasi visual’ pembangunan tersebut memperlihatkan bagaimana jalan menuju Bangsal akan diubah menjadi dua jalur, dengan deretan pertokoan di sisi kiri dan kanan.

Di sekretariat komunitas saya pun, terjadi perbincangan hangat antara saya dan teman-teman mengenai informasi visual di baliho tersebut. Secercah bayangan tentang tata ruang yang lebih baik di daerah kami. Kecemasan kami, saat itu, masih sebatas bagaimana pesatnya pariwisata di daerah kami, yang merupakan gerbang menuju Tiga Gili, akan menggerus nilai-nilai tradisi masyarakat kami. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya pembangunan fisik, kecemasan itu kian saling berkaitan.

Herman Zohdi.

Namun, bagi Herman Zohdi, adanya informasi tersebut sangat membingungkan dan menjadi pertanyaan besar. Sebab, informasi itu muncul sebelum Perda Tata Ruang disahkan. Lalu, atas dasar apa informasi dalam baliho itu disusun? Bagaimana sosialisasinya ke masyarakat? Semua terlihat belum jelas. Sementara itu, masyarakat sedemikian percaya pada informasi tersebut, dan berharap-harap sekaligus cemas sejak kehadiran baliho besar di perempatan jalan.

Perempatan Pemenang. Terlihat dalam foto, gerbang Bangsal dan jalan menuju Bangsal yang akan menjadi prioritas pembangunan.

Pertumbuhan pariwisata yang cukup pesat di wilayah Pemenang memicu cepatnya pembangunan, khususnya untuk menunjang sektor pariwisata. Menurut data yang bisa diakses di web site Kabupaten Lombok Utara, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok Utara, terutama ke kawasan wisata di Kecamatan Pemenang, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pariwisata, sejak gencar-gencarnya Pemerintah Lombok Utara menjadikannya sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi masyarakat, memang menjadi sorotan semua pihak. Bahkan, sempat muncul beragam isu pembangunan untuk mengakomodir kebutuhan pariwisata. Salah satu isu yang sempat kami dengar, yakni akan dibangunnya Bandara Domestik di kawasan Bangsal. Bandara ini akan mempermudah akses para wisatawan yang akan berkunjung ke Lombok Utara. Selama ini, Lombok hanya mendapatkan sisa-sisa dari Bali atau daerah lain. Wisatawan tidak benar-benar —dari negaranya— datang ke Lombok. Maka, diharapkan dengan adanya fasilitas Bandara ini, wisatawan memang menjadikan Lombok, khususnya Lombok Utara, sebagai tujuan awal wisata, bukan sisa-sisa.

Data wisawatan di Pemenang. (Koleksi arsip Komunitas Pasirputih).

Data wisatawan di Pemenang (koleksi arsip Komunitas Pasirputih).

Bangsal merupakan nama pelabuhan yang ada di Pemenang. Pelabuhan ini menghubungkan Pulau Lombok dengan Tiga Gili (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan). Di Bangsal, banyak masyarakat Pemenang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, seperti menjadi penjual karcis, pedagang kacamata, buruh pikul, kusir cidomo, tukang ojek, pedagang dan berbagai jenis usaha lainnya. Usaha-usaha ini berkembang seiring berkembangnya Pariwisata di Tiga Gili.

Awal munculnya wacana pembangunan Bandara Domestik di sebelah Barat Pelabuhan Bangsal ini adalah ketika Lombok Utara masih  menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Barat, yang pada saat itu dipimpin oleh H. M Izzul Islam. Saat itu, ada investor yang mau berinvestasi membangun ‘Bandara Mini’ dengan hajatan untuk melayani turis yang akan masuk ke Tiga Gili. Selain itu, pembangunan Bandara Mini ini adalah untuk kenyamanan wisatawan, terutama dari segi transportasi.

Ketika Lombok Utara sudah memisahkan diri dari Lombok Barat, wacana serupa kembali muncul. Saat itu, Lombok Utara masih dipimpin oleh Drs. H. L Bakri. Bahkan, semasa kepemimpinan M. Ridwan, wacana serupa muncul kembali. Sekarang ini, ketika kepemimpinan H. Djohan Sjamsu, SH, wacana yang serupa diangkat kembali, dan kali ini wacana itu sempat diperbincangkan bersama beberapa tokoh masyarakat di Pemenang, salah satunya Herman Zohdi. Dari keterangan Zohdi, perbincangan tentang Bandar Domestik ini muncul setelah forum membicarkan Perda Tata Ruang Kecamatan Pemenang. Terlalu banyaknya ide yang mengemuka saat itu, menyebabkan tidak cukupnya waktu untuk membicarakannya secara keseluruhan. Hal ini kemudian berdampak pada tidak sempurnanya Perda Tata Ruang dibahas secara detail. Oleh Forum, Herman Zohdi diberikan mandat untuk menyempurnakan Perda Tata Ruang tersebut.

“Saya konfirmasi dan menunggu. Ketika saya diserahkan untuk menyempurnakan Perda Tata Ruang itu, bagaimanapun saya butuh sedikit anggaran untuk mengumpulkan orang-orang berkompeten di bidangnya, untuk mendiskusikan hal tersebut. Saya tunggu-tunggu sampai sekarang, tapi belum ada kepastian dari Pemda,” ungkap Zohdi.

Mengenai persoalan masa kepemimpinan siapa, saya dan teman-teman pernah mendengar keluhan para kusir cidomo yang menganggap masa lalu, saat Lombuk Utara belum memisahkan diri dengan Kabupaten Lombok Barat, sistem pegaturan jalur sirkulasi transportasi umum lebih baik. Namun pada intinya, carut marut tentang Perda ataupun rencana tata ruang itu sendiri selalu digulirkan pada tiap pergantian pemegang kebijakan. Dan masyarakat, toh, hanya akan menerima saja pada akhirnya.

Namun saat itu, beberapa tokoh terkemuka di Kecamatan Pemenang termasuk juga Herman Zohdi menjadi orang yang pertama menentang Perda Tata Ruang tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum adanya klausul yang menyebut siapa yang akan bertanggung jawab dan seberapa banyak nilai pertanggungjawaban terhadap tanah-tanah masyarakat yang akan dieksekusi jika ada pembangunan infrastruktur tersebut. Misalnya, tentang bagaimana sistem ganti rugi lahan antara mereka yang memiliki sertifikat tanah dan mereka yang tidak memiliki serifikat tanah. Dari sekian banyak warga Pemenang, tidak semuanya memiliki sertifikat tanah yang jelas. Beberapa kali Zohdi mempertanyakan hal tersebut, tetapi pihak Pemda belum bisa menjawab, dan menilai itu hanya masalah teknis yang gampang diselesaikan.

Belum ada kejelasan tentang Tata Ruang Kecamatan Pemenenang, begitu juga Perdanya. Satu hal yang jelas saat ini bagi semua pihak adalah, bahwa status Bangsal sudah berubah. Sekarang, Bangsal menjadi Pelabuhan Internasional. Perubahan status ini, di satu sisi, menjadi sangat baik. Namun, di sisi lain justru menjadi bumerang. Saat ini, dengan pesatnya wisata, masyarakat juga berpacu mendirikan bangunan, dengan harapan tentunya apa yang mereka bangun bisa menjadi ladang perkembangan ekonomi. Posisi yang menjanjikan adalah mereka yang memiliki tanah di pinggir jalan. Kemudian, jika tidak segera disosialisasikan tentang Tata Ruang di Kecamatan Pemenang ini, kemungkinan akan muncul konflik yang semakin besar. Apalagi dengan berubahnya status Bangsal menjadi Pelabuhan Internasional. Perubahan status ini, akan memperbesar peluang percepatan pembangunan, misalnya jalan. Jika jalan raya diperlebar maka masyarakat yang sudah terlanjur membangun akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, Perda Tata Ruang tersebut harus segera diselesaikan. Perda adalah payung. Jika ada masyarakat yang membangun pada zona yang sudah ditentukan oleh Pemda, maka Pemda bisa menekan. Tapi tentu bukan itu yang kita inginkan. Yang diinginkan adalah adanya kesadaran oleh semua lapisan masyarakat bahwa pembangunan sangat penting untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan di KLU (Kabupaten Lombok Utara-ed) adalah tanggung jawab semua orang. Sehingga jika pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, masyarakat bisa menolak dan membatalkan,” ungkap Zohdi.

Keterangan Herman Zohdi sedikit banyak telah memberikan jawaban. Sebelum beranjak dari rumahnya, Herman Zohdi memberikan kami beberapa nama yang mungkin bisa memberikan keterangan lebih jelas tentang hal ini. Salah satunya adalah Dr. Mochsin Mochtar. Salah seorang tokoh terkemuka di Kecamatan Pemenang. Malam itu, meski suasana sedikit gerimis, saya dan Gozali mengunjungi beliau. Sebelumnya sempat kami bertukar kabar lewat SMS. Dr. Mochsin juga tidak asing bagi kami. Beliau pernah membantu komunitas kami. Beberapa waktu lalu, ketika produksi Filem Elesan Deq A Tutuq, beliau sempat menulis untuk katalog. Kemudian, beliau juga pernah mengadakan pemutaran filem tersebut bersama mahasiswa beliau di IAIN Mataram. Malam itu, kami sempatkan untuk membahas beberapa hal terkait kegiatan Komunitas Pasirputih dan beberapa kegiatan beliau, baik itu di kampus maupun di Pondok Pesantren Al-Hikmah Pemenang. Barulah, ketika kami mengutarakan maksud kami dan memberikan beliau sebuah pertanyaan, beliau sedikit menghela nafas lalu menjelaskan bahwa permasalahan yang kami utarakan adalah masalah yang sejak dulu sampai saat ini, masih menjadi perdebatan.

Dr. Mochsin Mochtar, MA

Apa yang disampaikan oleh Herman Zohdi, tidak jauh beda dengan keterangan yang disampikan oleh Dr. H. Mochsin Mochtar, MA. Kebetulan, ia juga hadir dalam rapat yang saya maksud di atas. Menurut keterangan beliau, rapat itu awalnya adalah Musrenbang (Musyarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan, yang membahas rencana pembangunan di masing-masing desa, dalam usulan Perencanaan Pembangunan mereka. Namun, pembicaraan melebar ke arah tata ruang. Pembicaraan ini melebar karena banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan kondisi wisata meskipun sebenarnya banyak desa yang tidak menyentuh permasalahan yang ada di Bangsal. Padahal, menurut Dr. Mochsin, jika saja permasalahan infrastruktur di Bangsal diusulkan oleh desa dan terus dikawal sampai ke kabupaten, kemungkinan pembangunan infrasturktur di Bangsal bisa direalisasikan. Usulan yang disampaikan oleh desa biasanya usulan yang sama yang tidak terealisasikan pada tahun sebelumnya. Jika masyarakat saja sudah tidak memahami kondisi sekitarnya, maka jangan heran semrawutnya tata ruang di kawasan Bangsal. Hal ini mengindikasikan bagaimana ketidaksiapan masyarakat menyongsong pariwisata yang lebih maju. Sebab, masyarakat itu sifatnya realtif, masih normatif atas kebijakan-kebijakan. Masyarakat menjadi pasif dalam usulan-usulan pembangunan. Dan tentu hal ini berdampak tidak baik bagi masyarakat itu sendiri.

Bagi Dr. Mochsin, sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk membicarakan Tata Ruang Pemenang, terutama Bangsal, dengan lebih baik. Mendudukkan semua pihak di satu tempat, dan mulai memikirkan secara serius pembanguan di Bangsal. Menimbang baik dan buruknya bagi semua pihak. Tidak adanya ketegasan dari Pemda terkait hal ini, akan banyak menimbulkan kecemburuan sosial yang akan berdampak pada ketimpangan.

“Sekarang, karena belum ada peraturan, orang bebas. Itu artinya apa? Pemerintah belum serius. Mestinya lewat Perda…,” ungkap beliau dengan tegas.

Ia ingat pernah bertanya kepada seseorang pegawai Pemerintah Daerah, terkait informasi visual yang pernah dipampang di perempatan jalan Pemenang sekitar setahun yang lalu itu. Bahwa, apa yang tertera itu, ditujukan hanya untuk membuat masyarakat Pemenang menjadi girang. Keterangan mengagetkan itu didengar oleh Dr. Mochsin melalui mulut dari pegawai Pemda sendiri. Sungguh ironis sekali hubungan antara Pemerintah dan masyarakatnya, jika benar komunikasi yang dibangun dengan cara demikian.

Namun, hal awal yang harus kita perbaiki adalah sudut pandang dalam melihat Bangsal. Terkendalanya laju pembangunan di Bangsal selama ini disebabkan karena Bangsal hanya dilihat sebagai tempat transit. Karena itu, kawasan Bangsal belum diperhatikan secara serius, baik oleh Pemda maupun masyarakat sendiri. Dr. Mochsin pernah ke Losari, Sulawesi Selatan. Ia sedikit membandingkan apa yang dia lihat di Losari dengan kondisi Bangsal saat ini. Ia membayangkan jika saja Bangsal bisa seperti itu. Artinya, tidak hanya memikirkan keberadaan wisatawan asing, tetapi juga menjadi tempat untuk masyarakat lokal.

“Masyarakat lokal pun butuh tempat untuk sekedar refreshing melepas lelah…,” ungkapnya.

Luas lahan basah dan kering di daerah Pemenang (koleksi arsip Komunitas Pasirputih).

Data pembagian lahan sawah di daerah Pemenang (koleksi arsip Komunitas Pasirputih)

Dr. Mochsin pun menyadari, untuk tahap awal, bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Pemenang saat ini bukanlah pembangunan Infrastruktur, tetapi memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Selama ini, yang terjadi adalah minimnya sumber daya manusia, mengakibatkan beberapa pihak hanya mengambil keuntungan dari keberadaan Bangsal. Dengan fasilitas yang ada sekarang ini saja terjadi banyak masalah, apalagi jika terus yang diutamakan adalah pembangunan fisik. Apalagi pada dasarnya, masyarakat Pemenang bukan masyarakat pariwisata. Masyarakat Pemenang adalah masyarakat petani, dan kawasan sebelah Timur dan Barat Bangsal merupakan ladang subur atau lahan basah untuk para petani. Dari data Kabupaten Lombok Utara, memang diketahui bahwa Kecamatan Pemenang memiliki lahan basah sekitar 32. 910 Ha, atau sekitar 71, 5 % dari total lahan basah di Lombok Utara, yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam jenis budidaya, termasuk juga pangan. Kawasan Pemenang sendiri berkontribusi sebesar 417 Ha padi sawah, dan 5.151 Ha padi ladang. Sementara itu, Lombok Utara termasuk yang memproduksi lumbung beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi pada dasarnya, masyarakat Pemenang memiliki ingatan yang sangat kuat tentang bertani dan berladang, yang mana ketika pariwisata berkembang, masyarakat dihadapkan pada realitas yang polemis.

Hamparan sawah berada di sepanjang jalur menuju Kawasan Wisata Senggigi.

Dr. Mochsin melihat hal ini dengan pikiran yang terbuka, bahwa hampir di seluruh wilayah di Indonesia, yang namanya petani pasti rugi. Syukur-syukur jika sepadan pengeluaran dan pendapatan. Hal ini, menurut beliau, menjadi salah satu faktor mengapa petani bergeser. Hampir di semua daerah Indonesia, lahan pertanian berkurang. Sebab, jika dibandingkan dengan pekerjaan lain, bertani menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit. Apalagi dalam dunia pertanian, banyak sekali spekulan-spekulan yang bermain. Selain itu, menurut beliau, kendala utama pertanian khususnya di Kecamatan Pemenang adalah permsalahan distribusi air. Dr. Mochsin memiliki banyak kenangan dengan sawah. Dulu, air melimpah ruah. Namun, sekarang air sudah sangat terbatas.

“Kalau sekarang, Anda harus punya mesin air. Kalau tidak, Anda tidak akan dapat air sehingga itu larinya kepada masalah keuntungan. Jerih payah petani itu tidak terbayar. Di samping cara bertani yang masih tradisional, yang berarti hasilnya akan sedikit, dan ketika Anda butuh pupuk, pupuknya terbatas sehingga harga menjadi mahal. Namun, ketika panen raya, harga padi sudah mulai turun. Sekarang, di masa pemerintahan Jokowi ini, sudah berapa banyak ditemukan orang-orang yang suka mempermainkan harga pupuk dan lain-lain…?!” ujarnya.

Beliau melanjutkan, secara psikologis, ketika sedikitnya keuntungan dari hasil bertani, maka para petani ini pun tergiur dengan keuntungan yang lebih besar yang didapat dari jenis usaha yang lain, misalnya menjadi buruh di Bangsal. Oleh karena itu, memang tidak bisa disalahkan ketika banyak petani yang menjual lahan mereka. Mereka butuh uang setiap saat. Sementara panen hanya terjadi tiga bulan sekali.

Lebih lanjut lagi, tentang isu akan dibangunnya Bandara Domestik atau Bandara Mini di Kawasan Bangsal, Dr. Mochsin mengaku bahwa ia pun pernah mendengar isu tersebut. Namun, ia sendiri tidak begitu yakin hal ini bisa terwujud. Apalagi isu-isu seperti ini selalu ada hubungannya dengan kepentingan politik. Apalagi jika isu itu muncul saat ini, saat suasana perpolitikan di Lombok Utara sedang memanas. Sebab, sebentar lagi masyarakat Lombok Utara akan menentukan siapa yang memimpin mereka sampai lima tahun yang akan datang.

“Oke…! Mungkin itu dulu, Kak Tuan. Terimakasih,” Gozali menutup pertemuan dengan Dr. Mochsin malam itu.

Kami pulang dengan sedikit beban. Sebagai masyarakat Pemenang, yang pola hidupnya, dalam keadaan tertentu, dipengaruhi oleh perkembangan kondisi Bangsal dan Wisata Gili, saya merasa penting untuk mengerutkan dahi. Memikirkan bagaimana, mengapa dan apa sebenarnya yang terjadi. Muncul kecurigaan-kecurigaan atas ketidakjelasan rencana pembangunan di Bangsal, sedangkan isu terus berkembang dan menjadi perbincangan semua kalangan. Seperti memunculkan asa-asa baru, namun kemudian meledak seperti balon. Lalu sebenarnya, bagaimana draft yang jelas tentang Pemenang? Sampai kapan isu pembangunan selalu menjadi wacana politis? Sementara itu, ketika masyarakat yang siap menyusun renca tata ruang yang baik tidak disambut oleh Pemda Lombok Utara, lantas bagaimana kondisi masyarakat yang—dalam pembangunan—pasti akan terlibat? Apakah mereka akan menjadi objek atau subjek pembangunan?

Hamparan sawah yang diisukan akan menjadi Bandara Mini (pemandangan ke arah Utara).

Hamparan sawah yang diisukan akan menjadi Bandara Mini (pemandangan ke arah Timur)

Terlepas dari benar atau tidaknya akan dibangun ‘Bandara Mini’ di kawasan sebelah Barat Pelabuhan Bangsal, yang tetap menjadi perhatian kita semua adalah banyaknya potensi masalah yang ditimbulkan akibat tidak segera dirancang Tata Ruang kawasan Pemenang. Pernahkah terbayangkan, jika kita tidak benar-benar serius ingin bermain Age of Empire? Benar! Semua akan berantakan. Dalam waktu cepat, musuh akan menguasai daerah kita, menghancurkan dan melululantahkannya. Apa yang saya sebut dengan ‘tidak benar-benar serius’ adalah, jika kita tidak mengukur strategi pembanguan, kapasitas sumber daya manusia, dan tentunya sumber daya alam juga. Age of Empire, memiliki empat masa yang berbeda. Dark Age, Feudal Age, Castle Age dan Imperial Age. Dalam setiap perubahan waktu tersebut, kita dituntut untuk meng-upgrade sumber daya manusia juga. Misalnya, dari pemanah yang menggunakan satu busur menjadi pemanah yang menggunakan busur bersilang. Dari yang bisa berperang satu lawan satu, menjadi tentara yang bisa menghadapi dua sampai tiga orang musuh.

Anggaplah semua elemen kesemrawutan yang ada di tanah ini—agenda (politis)P, rancangan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, harapan-harapan (semu) masyarakat—merupakan  sebuah ‘blue print‘ di Pemenang, bisa kita bandingkan dengan hal serupa dalam ‘Age of Empire’. Jika kalangan pihak berkepentingan tidak benar-benar memikirkan betapa perlunya mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia, kesiapan sumber daya alam dan kematangan strategi pembangunan yang baik, maka hal yang diharapkan oleh semua pihak tidak akan bisa terwujud dengan maksimal. Tentu, hal ini akan berdampak pada cita-cita peningkatan ekonomi masyarakat. Alih-alih ingin menciptakan kawasan wisata yang baik dan kondusif, justru kekacauanlah yang akan terjadi.