Dulu, sekitar tiga belas tahun yang lalu.

Rumahku (yang ada jemurannya) dilihat dari pinggir rel kereta

Sekarang, area ini telah berubah menjadi area pemukiman masyarakat. Tidak ada lagi terlihat sawah di sekitar sini. Yang ada hanyalah rumah-rumah warga RT 04/04, Desa dan Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Jika dilihat dari pemandangan jauh, dari daerah atas, atau dari pinggir rel kereta, misalnya, rumah-rumah warga ini membentuk petak-petak bangunan yang berdiri samping-menyamping atau saling depan/belakang dengan rapat. Di antara rumah-rumah, jalan-jalan tikus menyempil; setapak yang setiap harinya kulalui: dari dan ke pasar, dari dan ke stasiun, dari dan ke jalan raya, dari dan ke mana pun. Dari sekian banyak rumah itu, salah satunya adalah rumahku yang sekarang.

Teras rumahku

Aku menempati rumah ini sekitar penghujung tahun 2001, saat Indah, adik bungsuku, berumur dua tahun. Waktu itu, aku duduk di kelas 6 tingkat Sekolah Dasar. Keluargaku membeli rumah ini seharga enam belas juta rupiah, dengan dua kali pembayaran. Aku lupa pada tanggal berapa kami mulai pindah ke rumah ini. Yang jelas, angsuran pembayaran pertama, seharga sepuluh juta rupiah, dibayar oleh ayah beberapa saat sebelum kami pindah, sedangkan enam juta sisanya dibayarkan beberapa bulan setelah kami menempati rumah ini. Aku ingat, pembayaran kedua itu adalah Bulan Juli di tahun 2002, ketika aku akan masuk ke Sekolah Menengah Pertama.

Rumahku (di seberang kolam) dilihat dari depan rumah Wa Eye (perempuan berbaju ungu yang duduk di depan pintu rumahnya).

Ada cerita yang tak pernah kulupa, hari-hari yang mengesalkan bagiku, ketika keluargaku harus membayar sisa uang rumah ini. Saat itu, ibu dan ayah sedang berada di Jambi sementara tenggat waktu pembayaran rumah telah lewat. Si pemilik rumah sebelumnya menuntut uang pembayaran tanpa mau peduli bahwa kedua orangtuaku sedang berada di luar kota. Tanpa ada pemberitahuan apa-apa, rumahku dikunci oleh si pemilik sebelumnya sehingga aku terpaksa mengungsi ke rumah Wa Eye, kakak ibu, yang ada di depan rumahku (rumahku dan rumahnya dipisahkan oleh kolam ikan). Karena kesialan ini, aku mengalami kesulitan ketika mengambil surat-surat yang aku perlukan untuk mendaftar ke SMP. Namun, pada akhirnya, berkat bantuan Wa Eye yang memohon kepada orang yang mengunci rumah, aku diijinkan untuk mengambil surat-surat, meskipun akhirnya rumah itu dikunci lagi. Aku tinggal di rumah Wa Eye sekitar satu minggu. Aku sendiri tidak tahu bagaimana proses penyelesaian masalah tenggat pembayarannya. Tahu-tahu, aku sudah diijinkan oleh si mantan pemilik untuk menempati rumah ini kembali.

Rumah Wa Eye (di seberang kolam, sebelah kiri) di lihat dari depan rumahku.

Cukup lama, aku hanya mengetahui bahwa rumahku ini, tanah dan bangunannya, adalah sepenuhnya milik keluargaku. Namun, aku salah. Beberapa hari yang lalu, tersebar sebuah isu bahwa tanah rumahku ini akan digusur oleh pemiliknya. Wajar saja jika aku kaget karena aku mengira tak akan ada lagi persoalan terkait bayar-membayar usai berurusan dengan si pemilik rumah yang lama. Aku baru mengetahui bahwa ternyata, yang kami miliki sebagai aset hanyalah rumah ini, sedangkan tanah tempatnya berdiri berada dalam status tanah sewaan. Faktanya, hampir semua warga masyarakat yang memiliki tanah di sini, termasuk anggota keluarga besarku yang juga memiliki rumah di sini, menyewa tanah ini kepada pihak PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) yang kini berganti nama jadi PT Kereta Api Indonesia. Ini menjadi sebuah alasan mengapa ibu, Wa Eye, Wa Eel, dan yang lainnya mulai gelisah memikirkan nasib rumahnya masing-masing meskipun penggusuran tanah itu baru sekedar isu.

Aku bertanya satu kali pada ibu, “Terus, kita bisa tinggal atau bangun rumah di sini, gimana caranya?”

“Kan, kita bayar, tiap tahunnya,” jawab Ibu.

“Emang na bayar baraha? Ageung tara nempo bayar na.” (Memangnya bayar berapa? Ageung tidak pernah lihat bayarnya.)

“Saratus rebu satahun na. Ageung we tara nempo bayar na!” (Seratus ribu rupiah setahunnya. Ageung saja yang tidak pernah lihat bayarnya!)

Teras rumah Wa Eye (dijadikan warung rumahan)

Tadinya, aku berpikir, tanah ini akan diperluas oleh PJKA dalam rangka perbaikan fasilitas kereta api, seperti perluasan tanah di pinggiran rel agar warga masyarakat aman dari bahaya kereta yang melintas. Lagi-lagi, pikiranku ini salah. Menurut kabarnya, rencana penggusuran tanah ini disebabkan oleh PJKA yang akan menyewakan area ini ke sebuah perusahaan air minum.

Hingga di detik aku menuliskan cerita tentang rumah ini, aku belum mendapatkan kabar terbaru terkait dengan isu penggusuran itu, baik dari gosip-gosip warga sekitar maupun dari kabar resmi pihak PJKA. Semoga saja itu memang hanya sekedar isu. Paling tidak, aku bisa sedikit merasa lega (walau untuk sementara) bahwa area di mana rumahku berdiri ini, bisa dibilang sebagai area yang aman dari proyek penggusuran. Jikalau misalnya pikiranku benar, bahwa penggusuran ini adalah untuk perbaikan fasilitas kereta api dan bukan untuk disewakan kembali ke perusahaan air minum, rumahku tidak akan terkena penggusuran karena letaknya cukup jauh dari pinggir rel kereta api. Kalaupun misalnya nanti area pinggir rel akan diperluas, kuat dugaanku bahwa perluasannya tidak akan menjangkau pekarangan rumahku ini.

Akan berbeda masalahnya jika ternyata tanah ini benar-benar akan disewakan ke perusahaan swasta. Aku berpendapat bahwa warga yang telah lama tinggal di sini akan mengalami kerugian. Bolehlah dikatakan, misalnya, dengan berdirinya sebuah perusahaan atau pabrik swasta di area ini, akan mendatangkan lapangan pekerjaan besar-besaran bagi warga masyarakat. Namun, apa artinya sebuah pekerjaan jika tidak memiliki rumah? Jika rumah-rumah ini digusur, ke tanah mana warga akan dapat membangun rumah yang baru? Kebutuhan sandang, pangan dan papan tak akan setimpal jika hanya digantikan oleh seragam-seragam pekerja.

Aku jadi termenung. Jika lagi-lagi sebuah pabrik besar berdiri, dia akan menjadi hantu baru bagi warga Parungkuda. Masyarakat menjadi tak pernah bisa lepas dari kultur masyarakat buruh pabrik, yang tak mendapatkan kesejahteraan yang semestinya. Jika terus begini, bisa-bisa kesadaran warga tentang kebutuhan akan rasa aman, nyaman, dan ketentraman akan semakin ditenggelamkan oleh para pemilik modal menjadi sekedar kolam harapan melalui iming-iming pekerjaan yang menggiurkan.

_______________________________________________________________________

Artikel ini sudah pernah dimuat oleh penulis pada blog pribadinya, yakni www.dariwarga.wordpress.com, Februari 2013.

Sejak tanggal 1 Juni 2013, PT KAI menerapkan sistem e-ticketing dengan harapan dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi saat menggunakan sistem tiket kertas. Namun begitu, dalam sosialisasinya, masih terdapat masalah, antara lain ialah fasilitas yang kurang memadai serta kesiapan masyarakat terhadap hadirnya teknologi e-ticketing tersebut. Pada kenyataannya penerapan program e-ticketing oleh PT KAI belum memberikan dampak perubahan yang lebih baik secara signifikan bagi pengguna KRL.

Stasiun Bogor

Pagi, Hari Senin, adalah waktu yang benar-benar sibuk di Stasiun Bogor. Kerumunan massa berpacu dengan waktu agar tak ketinggalan kereta pertama. Sebelum memasuki Bulan Juni 2013, kesibukan ini sudah menjadi rutinitas yang dianggap wajar. Namun, ketika spanduk-spanduk yang mengumumkan tentang penggunaan tiket elektronik mulai dipajang di pagar-pagar stasiun kereta, Bulan Juni menjadi awal perubahan irama dan pola mobilisasi para pengguna jasa KRL.

Spanduk e-ticketing (Sumber foto: Wisnu Widiantoro, Kompas.com)

Fenomena e-ticketing KRL Commuter Jabodetabek bagi saya sudah menjadi sebuah masalah. Saya menangkap adanya ‘ketidaksiapan’ masyarakat, khususnya pengguna jasa KRL, terhadap kebijakan baru dari PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ). Buktinya, pada tanggal 1 Juni 2013, hari e-ticketing diberlakukan, ketika saya ingin keluar dari Stasiun Bogor—hari itu, pintu keluar-masuk utama Stasiun Bogor sudah dirombak dan dipindahkan ke tempat yang baru, yakni bukan lagi keluar menuju Pasar Anyar dan Taman Ade Irma Suryani (Taman Topi), tetapi langsung di pinggir Jalan Kapten Muslihat—terjadi sedikit kerusuhan di pintu masuk stasiun. Para penumpang yang hendak keluar stasiun secara serentak bersorak “Huuu!” karena para petugas menahan dan menyuruh mereka berbaris antri agar bisa menempelkan kartu e-ticketing di mesin-mesin yang sudah ditempatkan di pintu keluar-masuk itu. Seruan yang menyalahkan itu wajar terjadi karena memperlambat gerak para penumpang yang, mungkin saja, sedang buru-buru agar tiba di tempat tujuan tepat waktu. Puluhan penumpang akhirnya menerobos palang yang ada di mesin pembaca kartu e-ticketing tersebut, ada yang melewatinya dengan melompati palang, ada juga yang merunduk lewat di bawah palang. Intinya, kehadiran mesin dan kartu e-ticketing itu menjadi percuma.

Antrian panjang e-ticketing di Stasiun Depok Baru (Sumber foto: Nurfahmi Budi Prasetyo, PenaOne.com)

Tak jauh beda dengan hari itu, sekitar seminggu setelahnya, saya melihat hal yang sama. Kerumunan mengantri di depan tempat pemesanan tiket, lalu harus mengantri lagi di depan mesin, bersabar menunggu giliran menempel kartu. Keluhan-keluhan serupa masih terdengar meskipun tidak bersifat kolektif. Karena terusik dengan peristiwa massa itu, tangan saya terasa gatal lantas mengambil kamera untuk mengabadikan adegan para pengguna jasa KRL yang masih harus diajarkan oleh para petugas bagaimana menempatkan kartu e-ticketing dengan benar agar palangnya bisa terbuka.

Namun, saya ingat dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya: PT KAI takut dengan kamera dan dokumentasi yang ‘disalahgunakan’. Atas dasar niat yang baik, saya pun menghampiri salah seorang petugas untuk meminta izin ingin mengambil gambar barang sejepret dua jepret dengan dalih tugas kuliah. Kira-kira begini percakapan saya dengan salah seorang petugas:

“Dosen saya ngasih tugas suruh menulis esai tentang e-ticketing, Pak. Ambil gambar, boleh, ya?!” kata saya dengan polosnya. Jawabannya, seperti yang sudah saya tebak sebelumnya, “Surat izinnya mana?”

“Gak ada surat izin, Pak!” terang saya. “Soalnya, ini tugas kuliah biasa, bukan penelitian. Lagian juga ambil gambar dikit, Pak. Di sini doang, mau foto para penumpang make mesin e-ticketing-nya itu. Untuk bukti dokumentasi saja, Pak!” saya mencoba merayu.

“Ya, gak bisa. Harus ada izin dulu!”

“Emangnya ada larangan, ya, Pak kalau mau ambil gambar di stasiun?”

“Bukan begitu, Mas. Kita bukannya ngelarang!” jelas si petugas. “Tapi ini sudah prosedural, biar jelas. Kalau misalnya terjadi apa-apa, gimana? Kalau yang di atas marah, nantinya saya juga yang kena.”

“Ya, kan gak bakal diapa-apain juga, Pak. Buat tugas kuliah ini, kok!” saya masih mencoba merayu.

“Nanti kalau atasan saya tahu, terus kitanya dimarahin atau dipecat, situ mau tanggung jawab?”

“Kalau begitu, cara ngurus izinnya gimana, Pak?”

“Silahkan datang ke bagian informasi, tanya di sana. Atau langsung temui Kepala Stasiun saja!”

Akhirnya saya mengikuti saran si petugas. Saya mendatangi kantor bagian informasi untuk meminta izin. Hal ini saya lakukan agar saya bisa benar-benar leluasa mengambil gambar tanpa ditegur.

“Wah, itu harus ada surat izinnyaa dulu! Urusnya ke (Stasiun) Kota!” kata petugas yang ada di kantor bagian informasi.

Mendengar syarat itu, saya langsung hilang harap. Hanya untuk mengambil gambar sepintas saja, saya harus ke Stasiun Kota untuk meminta izin, tentu itu bukan langkah yang efisien. Akhirnya, saya mendatangi lagi petugas keamanan yang saya mintai izin lebih dulu, dan mengatakan bahwa saya tidak mendapat izin dari kantor bagian informasi. Saya mencoba merayu sekali lagi si petugas keamanan, agar saya bisa mengambil, paling tidak, satu foto saja.

“Gak bisa, Mas! Ini udah aturannya,” katanya.

“Emang ada aturannya, gitu, Pak?” saya bertanya dengan penuh keraguan. Lagi-lagi, jawabannya hanya: “Ya, prosedur-nya memang begitu, Mas! Kemarin juga ada mahasiswa, tapi pake surat, kita kasih izin.”

“Tapi maksud saya, ini kan ruang untuk publik, Pak!” saya mencoba melawan argumentasinya dengan sedikit emosi. “Dimana-mana, yang namanya stasiun itu adalah fasilitas untuk publik. Tapi kenapa orang dilarang foto-foto. Lagian, saya juga minta izin dulu, kan Pak? Tapi, kok harus pake surat dan harus ke Kota dulu? Ribet, Pak!”

“Ya, kalau Mas bersikeras, langsung ke Kepala Stasiun saja, biar percaya!” katanya. Dan saya tahu, mengikuti saran itu pun akan sia-sia saja. Ujung-ujungnya pasti minta surat izin lagi.

Penggunaan mesin e-ticketing di Stasiun Tanah Abang (Sumber foto: Hyo-Heru Haryono, Okezone.com)

Apakah saya yang terlalu naïf karena meminta izin dulu sebelum mengambil gambar, padahal sebenarnya bisa saja mengambil gambar sembari membeli tiket dan berjalan menuju kereta (sebagaimana kata salah seorang petugas muda yang berbisik kepada saya: “Kenapa gak ngambil seperti biasa saja sambil beli tiket, sih?” katanya ketika mengantarkan saya menuju kantor bagian informasi)? Apa jangan-jangan saya kualat karena mengatakan tugas kuliah sebagai dalih untuk mengambil gambar?

Aksi itu saya lakukan bukan tanpa motif. Selain untuk tak mengulang pengalaman ditegur oleh petugas karena mengambil gambar sembarangan, saya juga ingin memastikan apakah memang ada aturan tegas tertulis dari PT KAI tentang penggunaan kamera bagi masyarakat umum yang ingin mengambil foto atau video di dalam kawasan stasiun kereta. Jika memang ada, saya ingin menerimanya langsung dari pihak PT KAI. Sebab, sejauh pengamatan saya, tidak ada rambu-rambu larangan memotret seperti rambu-rambu dilarang merokok.

Namun, ternyata hari itu pejabat yang berwenang tidak berada di tempat sehingga saya tak memiliki kesempatan bertanya lebih jauh. Selain itu, karena sudah terlanjur menjadi perhatian petugas, saya tak sempat membuka kamera dan mengambil gambar. Saya baru bisa leluasa mengambil gambar ketika berada di dalam kereta di tengah-tengah kepadatan penumpang, di mana kecil kemungkinan bagi petugas untuk menghampiri saya. Itu pun bukan foto perisitiwa penumpang yang menggunakan mesin e-ticketing, tetapi hanya suasana ramainya pengguna kereta menunggu Commuter Line menuju Jakarta.

***

Kembali ke masalah e-ticketing, masalah ini ternyata bukan saya saja yang merasakannya. Beberapa teman saya di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Indonesia, juga berpendapat yang hampir serupa. Berikut saya cantumkan tanggapan beberapa teman mahasiswa yang sehari-harinya menggunakan KRL tentang program e-ticketing:

Bagaiamana tanggapan Anda tentang e-ticketing?

Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Menurut gue, e-ticketing ngerepotin. Apalagi kalau di Stasiun Tebet, ngerubah sistem banget. Bikin tambah ribet karena dibuat satu jalur semua, jalur masuk dan jalur keluar, bikin tambah penuh…Nggak terlalu efisien, karena bisa juga banyak penyimpangan juga. Orang bisa bawa kartunya pulang tanpa ketahuan. Terus, orang gak bisa nuker kartu secara mudah, karena, taunya, (KRL) Ekonomi duluan yang dateng…segala macem, ribet, udah gak bisa dituker. Malah nyusahin.

Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI

E-ticketing itu sama aja, sih kayak karcis. Cuman bedanya, kita diperiksa dari awal, dan pas masuk ke dalam keretanya sendiri, gak diperiksa lagi. Diperiksnya lagi setelah kita keluar. Dan itu cuma masukin…Kalau karcis, pemeriksaannya di tengah.

Ayu, pengguna KRL dari Stasiun Bekasi  ke Stasiun Manggarai, dan ke Stasiun Depok

Nggak efisien menurut gue. Karena, dari pengalaman gue itu, gue bisa beli tiket hanya ke (Stasiun) Jakarta Kota, tapi gue bisa langsung ke (Stasiun) Depok tanpa harus beli tiket terusan, karena pas di pintu keluar Stasiun UI itu gak diperiksa lagi. Kalau karcis, kan ketahuan, tiket terusan itu dari (Stasiun) Bekasi ke (Stasiun) Depok itu ada tulisannya, Bekasi-Depok, sedangkan kartu yang e-ticketing itu sama semua. Kita gak bisa bedain itu tiket ke Depok atau ke Jakarta Kota.

Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI

Sebenarnya, pertama mungkin bingung. Cuman karena pernah gunain waktu di Singapur, ada tiket kayak gitu juga, itu berjalan mungkin karena di sana udah teratur. Kalau di sini, mah agak susah karena gak terlalu ngaruh juga. Soalnya, jalur masuknya bisa mana aja, gak harus e-ticketing, bisa dari samping.

Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta

Belum efisien. Pertama, di alat cek-nya. Teknologi untuk ngecek tiketnya tujuan kemananya, gak jelas. Kedua, cara pembayarannya. Cara pembayaran itu sangat lama. Pas lu bayar, ada struk dulu, itu memakan waktu. Karena orang naik kereta buru-buru. Jadi orang ujung-ujungnya gak beli tiket. Jadinya kejahatan.

Akbar, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Depok

E-ticketing menurut gue penerapannya masih dini, ya…banyak masyarakat yang belum siap. Jadi, bukannya efisien malah gak efisien sama sekali. Gak efisiennya, ya itu, pertama masyarakat masih belum ngerti banget gimana cara makenya. Pas dia mau masuk, nih bingung gimana cara tapping, terus antriannya jadi panjang. Terutama lagi, pas keluar. Misalkan, kita udah bener masukinnya, tapi ternyata, kayak macet, gitu. Terus, ada juga beberapa kayak, ‘Loh, ini masukinnya ke arah mana, sih?’ Karena di kartunya sendiri gak dijelasin cara masukinnya ke arahnya gimana.

Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI

Bermanfaat, sih! Soalnya kalau yang kertas itu kadang-kadang suka hilang. Kalau e-ticketing, karena bentuknya keras, orang lebih ngeh dan aware bahwa dia megang tiket untuk naik kereta. Secara pribadi, manfaatnya, lebih rapi aja, sih. Lebih berasa berteknologi lah, gak primitif pake kertas gitu di cekrek-cekrek.

Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI

E-ticketing… ngerepotin, bikin macet pas belinya, bikin macet pas get in-nya, terus pas get out-nya pun macet. Karena cuma ada dua mesin gitu…mesinnya terbatas. Kadang-kadang ada kartunya gak kebaca gitu.

Adit, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI

Gue pernah pake, jadi yang di-tap, dia gak berfungsi dengan baik. Malah gue jadi di suruh lewat yang pinggir, lewat di jalan yang biasa lagi. Kalau menurut gue, e-ticketing itu cuma kayak buat formalitas pengen kayak di … ya begitu lah, kayak mengikuti kemajuan jaman. Tapi sebenarnya gak terlalu itu, sih… sama aja.

Rahis, pengguna KRL dari Stasiun Cawang ke Stasiun UI

E-ticketing jadi lebih mudah, sih, tinggal dipencet doang, udah, selesai. Tapi, sama aja, sih sebenarnya, cuma beda itunya doang. Waktunya, sama aja kayak cekrek. Soalnya, pas ituin kartunya juga lama juga nungguinnya.

Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok

Sebenarnya memang Indonesia penting banget punya e-ticketing. Maksudnya, kalau melihat negara-negara lain yang sudah maju, seharusnya kita mengikuti prosedur di sana, gitu. Tapi, kendalanya di sini adalah kita belum siap, belum semuanya menggunakan. Dan ternyata, itu juga menggunakan…ada struknya, dan itu harus diberikan. kebanyakan, stasiung-stasiun yang saya datangi, mereka hanya ngasih kartunya aja, tapi gak kasih struknya.

Dara, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota

E-ticketing, bagus, cuma ribet. Maksudnya, kayak misalnya gue dikasih e-ticketing dari (Stasiun) Tebet, tapi karena gue ke (Stasiun) UI, gue cuma ngasih ke abangnya. Jadi belum ada alatnya gitu. Menurut gue, ngapain harus pake kartu kalau misalnya gak dimasukin… itu ribet menurut gue, mendingan karcis.

Apa kesan yang Anda rasakan terkait perbedaan mendasar dan esensial antara e-ticketing dan karcis biasa?

Olla, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI.

Cuman mudah geseknya doang. Tapi ujung-ujungnya karena di (Stasiun) UI belum ada, sama aja, ngasih kartu juga. Dan sama aja bikin lebih repot, sebenarnya.

Irfan, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI

Kalau dari segi manfaat, sih… segi efektivitas… ya manfaatan e-ticketing. Namun, kalau efektivitas itu, lebih ke karcis, sih. Kalau karcis, kan kita megang itu dari awal… pokoknya dari siklus awal itu, kan kita bisa… ‘Mana karcisnya?’ dan di dalam kereta itu kan juga diperiksa karcisnya, dan sampai keluar diperiksa karcisnya. Dan menurut saya itu efektif dari orang-orang yang tidak diinginkan.

Ridha, pengguna KRL dari Stasiun Tangerang ke Stasiun Pasar Minggu Baru, dan ke Stasiun UI

Bedanya, cuman lebih keren doang…Kalau di Singapur mungkin kayak e-toll. Jadinya, setiap orang, pengguna langganan, tuh bisa pake, udah ada saldonya., dan itu emang dipake terus-terusan. Kalau sekarang, dia make sekali, udah balikin, sama kayak karcis aja.

Izma, pengguna KRL dari Stasiun Kota ke Stasiun Depok

E-ticketing, sebenarnya bagus, ya. Bikin lebih murah dan lebih adil, dalam hal penilaian harga tiket, kan itu dihitungnya per stasiun lagi. Jadi, gak membebanin orang lah, tergantung trek yang mereka tempuh. Tapi kekurangannya, sosialisasinya memang harus terus berlanjut, sih. Biar masyarakat lebih terbiasa gunain e-ticketing.

Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI

Kesan gue, gue bingung pertama kali. Soalnya, pas gue mau masuk pintu masuk itu, kata mbaknya, disuruh taruh e-ticketing di bawahnya. Pas gue taruh, ternyata (palangnya) gak bisa keputer gitu, gue belum bisa masuk. Kata mbaknya, ‘Lamaan dikit, Mbak!’ Nah, itu gue hampir ketinggalan kereta gara-gara itu doang.

Yuriko, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI

E-ticketing itu hanya memperlambat aja. Soalnya, waktu gue pake karcis itu lebih cepet dari pada pake e-ticketing. Terus, antrian, tuh panjang banget cuma gara-gara buat ngantri itu doang. Kalau pake karcis, cepet.

Endah, pengguna KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun UI

Gak begitu kentara sih perbedaannya, cuman pas get-in get-out aja. Karena tadinya, kan itu buat tarif progresif yang per stasiun itu, kan? Tapi karena belum diberlakukan, jadi sampai sekarang ya sama aja kayak tiket kertas kayaknya.

Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok

Bedanya ya cuman gak ada sampah aja. Kalau pake yang seperti biasa, kan mesti dibolongin, kan? Bakalan ada sampah. Tapi yang ini gak. Cuman itu doang, sih.

Bagaimana pendapat Anda tentang efek dari e-ticketing terhadap suasana di stasiun kereta?

Taufan, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta

Ganggu. Ibaratnya, (di Stasiun Bogor) kan ada dua, ya, pintu utama dan pintu belakang. Kalau lu naik di sini (pintu utama) itu angkot harus muter dulu. Sementara di sini (pintu belakang) itu ada pos polisi, ada juga tempat perbelanjaan. Artinya, macet. Ibaratnya, kalau lu mau masuk, tuh, susah banget.

Rasyel, pengguna KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun UI

Sebenarnya, untuk bentuk stasiunnya jadi terlihat lebih agak sedikit rapi dan lebih terkontrol. Tapi, ya, e-ticketingnya itu, sih yang agak ganggu. Soalnya, jadi bikin rame, jatuhnya jadi ngedesek, gitu.

Fiana, pengguna KRL dari Stasiun Cikini ke Stasiun UI

Kalau di dalam stasiunnya sendiri, lebih menyusahkan. Soalnya, kan orang-orang masih belum pada ngerti, ya. Jadi kayak pas mau masuk, pada ngantri.

Ayas, pengguna KRL dari Stasiun Tanah Abang ke Stasiun Depok

Untuk beberapa stasiun, misalnya saya dari (Stasiun) Cawang ke (Stasiun) UI, UI belum ada e-ticketing, kan? Jadi, orang tuh bisa lolos gitu aja.

Ika, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI

Untuk dari (Stasiun) UI ke (Stasiun) Tebet itu masih kurang berguna. Karena dari UI, tiketnya masih kertas, di Tebet tiketnya bentuk e-ticketing. Jadi, agak gak nyambung gitu.

Irda, pengguna KRL dari Stasiun Tebet ke Stasiun UI

Belum semua stasiun yang memberlakukan e-ticketing. Ada beberapa stasiun bahkan selain lu ngasih kartunya yang kayak ATM itu, lu harus ngasih kayak struknya. Kan, kalau namanya e-ticketing, lu gak harus ngasih kayak gituan lagi, kan? Terus kayak di beberapa stasiun, kayak di Stasiun Tebet, tuh mesinnya ada lima, tapi yang kepake cuma satu. Dan itu, kalau kadang-kadang lagi banyak orang, bikin kayak penumpukan gitu.

***

Kalau berbicara tentang ruang dan hak masyarakat, memang jelas bahwa stasiun kereta bukan lah ruang publik, tetapi ruang untuk publik. PT KAI (Persero) adalah pemilik stasiun kereta yang selama ini kita gunakan sebagai tempat menunggu kedatangan transportasi umum KRL.

Saya sempat bertanya kepada Ugeng T. Moetidjo, seorang periset di Forum Lenteng. Menurutnya, fasilitas untuk publik semacam stasiun kereta api bukan ruang publik, melainkan “ruang negara”. Dengan kata lain, negara atau pihak pengelola memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan tertentu terhadap ruang yang difasilitasi untuk publik tersebut. Konsep “ruang untuk publik” berbeda dengan “ruang publik”, seperti taman kota atau warung kopi, yang oleh Jurgen Habermas, ditandai berdasarkan sifat ruangnya yang demokratis (dapat diakses oleh siapa saja). Stasiun kereta, pada dasarnya, tidak dapat diakses oleh publik yang tidak membeli tiket (membayar masuk).

Namun, yang menjadi pokok kebingungan—dan juga ketidakterimaan—saya adalah peraturan tentang dilarang memotret yang tidak sampai ke masyarakat umum secara luas. Selama ini, saya tidak pernah melihat aturan itu, baik di area stasiun maupun di dalam gerbong kereta, sebagaimana larangan duduk di atap kereta, berdiri di depan pintu, melompat melintasi rel di luar area yang diperbolehkan, atau merokok di area-area tertentu.

Hal ini, terkait dengan pengalaman saya, akan menjadi kendala ketika pada suatu waktu ada peristiwa tertentu yang perlu diabadikan dan dibagikan ke masyarakat luas sebagai bagian dari informasi publik. Arus informasi menjadi tidak dapat berjalan dengan baik dan seimbang.

(Sumber foto: MI/Ramdani/ip, metronews.com)

Contohnya, fenomena hadirnya e-ticketing tersebut. Saya melihat ada wartawan media massa MNC TV yang meliput perkembangan program e-ticketing. Petugas keamanan stasiun berkata bahwa mereka yang wartawan pun sudah meminta izin terlebih dahulu sebelum meliput. Jelas saja, kerja professional yang demikian akan tertata oleh etika dan tanggung jawab profesi serta dukungan dari lembaga atau instansi si wartawan. Akan tetapi hal ini menjadi rumit bagi masyarakat biasa. Tidak ada lembaga resmi yang melatarbelakangi warga biasa terkait hal itu sehingga peluang warga biasa untuk mengabadikan sebuah peristiwa menjadi bingkaian informasi pun terbatasi. Dengan kata lain, arus informasi yang berasal dari perspektif warga biasa (jurnalisme warga) menjadi terhambat oleh aturan, yang pada kenyataannya, tidak tersosialisasikan dengan baik. Jika sosialisasi soal ketertiban umum berjalan dengan baik, warga biasa akan lebih siap dengan segala kemungkinan, termasuk kendala-kendala seperti yang saya alami.

Program e-ticketing, seperti yang telah saya telusuri pendapat para pengguna KRL dari kalangan mahasiswa, sejauh ini masih menjadi masalah, baik dari segi kesiapan sarana dan prasarananya sendiri maupun dari kesiapan masyarakat terhadap teknologi komputerisasi tersebut. Menurut saya, masalah ini harus disebarluaskan untuk mengundang tanggapan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan PT KAI demi tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak. Fotografi adalah salah satu medium yang paling efektif untuk menyebarluaskan informasi seperti ini. Peraturan pembatasan penggunaan kamera bagi warga biasa, atau ketidakjelasan dari PT KAI mengenai tata aturan mengenai hal itu, menambah masalah yang memangkas hak-hak masyarakat. Ini menjadi PR tersendiri bagi kita semua.

KRL, oh KRL! Sudah lah PT KAI sering membuat program yang kurang memuaskan, ditambah pula dengan aturan ketertiban umum yang lumayan membingungkan. Seharusnya, jika memang KRL adalah fasilitas untuk publik, melayani publik, tak ada alasan untuk takut menerima kritikan dari publik, apalagi takut oleh aktivitas potret memotret dari warga yang simpatik.

Suasana Pantai Jatimalang pada siang hari

Suasana Pantai Jatimalang pada siang hari

Untuk menuju Pantai Jatimalang selain menggunakan kendaraan pribadi juga bisa naik angkot jalur 20 yang sampai di Pantai Jatimalang. Angkot ini jurusan Terminal Purworejo – Nampurejo / Gesing – Pantai Jatimalang. Tetapi, tidak semua angkot jalur 20 berakhir di Pantai Jati malang, hanya beberapa saja dan biasanya tertulis di kaca depan atau belakang mobil.

Dengan biaya masuk Rp 2.000 – Rp 3.000 kita bisa masuk ke Pantai Jatimalang. Setelah menitipkan sepeda motor di penitipan motor-mobil yang berjejer di dekat pantai, aku dan Zidna berjalan-jalan di sepanjang pantai. Tarif penitipan sepeda motor dan mobil berkisar Rp 1.000 – Rp 2.000.

Mungkin karena hari libur jadi lumayan banyak pengunjung yang datang bermain di pantai. Tidak jauh dari bibir pantai, berjejer kolam renang air tawar. Kolam ini unik karena berada di pinggir pantai sehingga sambil berenang bisa melihat pantai. Tidak jauh dari kolam renang, ada juga kapal-kapal nelayan yang sedang bersandar. Aku dan Zidna beristirahat dulu di samping salah satu kapal nelayan. Sore ini tak ada nelayan yang pergi melaut.

Kapal-kapal nelayan yang bersandar di bibir pantai

Kolam renang untuk anak yang berada di pinggir pantai

Kolam renang untuk anak yang berada di pinggir pantai

Di Pantai Jatimalang juga ada TPI (Tempat Pelelangan Ikan), ikan-ikan tersebut berasal dari nelayan Jatimalang. Jika lapar datang, bisa masuk ke warung-warung makan seafood yang ada di dekat TPI. Bahkan di salah satu warung ada yang menyediakan menu olahan ikan hiu. Selain ada kolam renang, ada juga penyewaan ATV. ATV adalah sebuah kendaraan dengan penggerak mesin menggunakan motor bakar dan menggunakan rangka khusus yang dirancang sedemikian rupa untuk dapat melintasi berbagai macam medan. ATV merupakan perpaduan antara motor roda dua dan mobil yang keduanya memiliki kelebihan masing-masing pada saat melintasi dimedan sulit. Tarif dari kendaraan ini sekitar Rp 20.000/15 menit.

Karena hari menjelang malam, aku dan Zidna pun pulang takut kemalaman di jalan. Jalan yang menuju ke Pantai Jatimalang saat malam sangat sepi, karena ada salah satu jalur jalan yang berada jauh dari pemukiman sehingga rawan kejahatan.

Pagi harinya, aku bangun agak terburu-buru, karena semalam sudah janjian dengan Zidna untuk ke Pantai Jati Malang lagi. Sebelum matahari menjulang tinggi kami harus sudah berangkat dan sampai di Pantai Jatimalang. Udara pagi terasa dingin sekali, kami sampai menggigil, dan ditambah dengan menggunakan sepeda motor yang melaju agak kencang, semakin terasa dingin saja badanku.

Suasana Pantai Jatimalang Menjelang Petang

Suasana Pantai Jatimalang Menjelang Petang

Sesampainya di Pantai Jatimalang, kami menitipkan motor di tempat langganan. Ternyata di pinggir pantai sudah ramai. Menurut orang di sekitar tempat tinggalku, ada banyak orang yang datang ke pantai pagi-pagi untuk terapi air laut. Orang-orang terapi di laut pagi-pagi untuk menghirup uap air laut pagi yang katanya dapat menyembuhkan penyakit.

Suasana Pantai Jatimalang pagi hari ternyata lebih mengasikkan, walaupun pemandangan tidak berbeda dengan siang hari, tetapi melihat matahari terbit juga lebih indah. Setelah puas, kami pun pulang. Saat menunggu Zidna mengambil motor di penitipan, aku melihat-lihat sekitar pantai. Ternyata ada papan-papan kecil penunjuk lokasi mengungsi dari tsunami. Hal ini tidak mengherankan karena lokasi Pantai Jatipalang berada di pantai selatan yang seringkali mengalami tsunami dibeberapa daerah sepanjang pantai selatan Pulau Jawa.

Foto: Fitriati Agustina dan Choiril Chodri

Tulisan ini pernah dimuat di www.revienspurworejo.com

Pekerjaan ini memang benar-benar menyenangkan. Aku menemukan banyak hal unik yang sebelumnya tak pernah kuduga ada di lingkungan kelas buruh pada sebuah pabrik yang terletak di lokasi bernama Angkrong—sebuah pertigaan yang saban hari dipenuhi oleh barisan sepeda motor ojek dan angkot—sebuah pabrik di Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Mulai dari ritual upacara di pagi hari, coretan-coretan di dinding kamar kecil (yang terlihat seperti history percakapan di Yahoo Messenger), hingga aktivitas “perdagangan gelap” jualan cireng di antara para buruh pada jam kerja.[1]

Sebulan sudah aku menjadi seorang buruh di lingkungan pabrik itu. Banyak hal yang dapat diperbincangankan dari dalam sana. Di tulisan kali ini, aku ingin berbagi cerita tentang suatu hal yang membuat kita semua bekerja untuk mendapatkannya, yaitu gaji. Gaji di pabrik tempat aku bekerja itu, para buruh mendapatkan nominal gaji yang berbeda-beda. Ya, tergantung pada jabatan mereka.

Hari itu 18 Februari 2012, pukul delapan pagi aku berlari-lari menuju pos satpam dengan membawa amplop berwarna cokelat berisi persyaratan melamar kerja karena hari sudah cukup siang untuk jam kerja. Di sana sudah ada sekitar sepuluh orang perempuan pelamar lainnya yang membawa harapan sama sepertiku. Di sekitar pabrik itu, hanya kami yang terlihat berada di pos satpam sementara buruh-buruh yang sudah resmi menjadi pegawai telah “ditelan oleh raksasa”.[2] Dari gerbang, datang seorang pria setengah baya dengan motor besarnya melenggang melewati pos satpam yang berada persis di samping gerbang. Dia menggunakan topi wol pegawai villa, jaket dan tak lupa sarung tangan. Meski hari itu matahari sudah muncul terang, tapi udara dingin tidak juga menghilang.

Pria itu akhirnya aku ketahui bernama R, setelah dia masuk ke dalam pos dan memperkenalkan diri. Para pelamar lain menyodorkan amplop-amplop mereka kepada R, aku pun mengikuti mereka. Asumsiku saat itu, R adalah pegawai yang ditugaskan untuk melayani para pelamar kerja yang datang. Amplop-amplop itu kemudian dia taruh di bagian pojok meja. Hanya satu sampai tiga amplop yang dibukanya, salah satunya amplop dariku.[3]

Pidato pertama yang R kemukakan adalah tentang dua peraturan yang ada di pabrik tersebut bagi karyawan baru. Dan keduanya seputaran gaji. Pertama, karyawan akan dianggap sebagai karyawan magang pada dua bulan pertamanya bekerja. Sehingga upah selama dua bulan itu akan dibayar perharinya sebesar Rp. 28.030. Mengingat Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Sukabumi adalah Rp. 1.201.000, upah yang didapatkan oleh karyawan baru kurang lebih adalah setengahnya. Itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pabrik tempatku bekerja. Tapi, bukankah kesepakatan tentang UMR itu telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat? Kedua, uang ‘gantungan’ akan diberikan jikalau karyawan sudah bekerja lebih dari satu minggu. Gantungan itu, maksudnya, upah tiga hari menjelang gajian yang disimpan oleh pihak pabrik yang akan dibagikan ketika karyawan tersebut keluar atau berhenti.

Kedua peraturan itulah yang aku dan kawan-kawan dengar. Di antara kawan-kawanku itu, ada beberapa orang yang sebelumnya sudah pernah bekerja di pabrik itu. Lalu, muncul pertanyaan dari salah seorangnya, “Saya pernah bekerja di sini selama tiga tahun, apakah upah saya sama seperti para pelamar baru lainnya?”

“Tentu saja, tapi kami akan lihat kinerja Anda terlebih dahulu!” R menanggapi.

Setelah tak ada pertanyaan lain, kami diminta untuk kembali esok hari untuk memulai pekerjaan dengan membawa materai tiga ribu dan sandal jepit.

Slip gaji perusahaan tempatku bekerja.

Di bagian belakang rumahku, ada kamar kosong. Untuk menambah penghasilan, Ibu menyewakannya kepada seorang perempuan paruh baya, namanya Teh A. Dia bekerja di pabrik yang sama denganku. Aku jadi merasa ada kawan seperjuangan di rumah. Tak jarang, kami sering bertukar cerita tentang pekerjaan di hari-hari yang kami jalani.

Sebelumnya, Teh A bekerja di perusahaan yang sama, tetapi cabang kedua. Namun, dia berhenti dan memutuskan bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga. Kini, dia memutuskan kembali bekerja di pabrik, dan pilihannya jatuh kepada pabrik cabang pertama. Dia melamar ke pabrik ini sebagai karyawan baru meskipun sebelumnya sudah pernah bekerja di perusahaan yang sama[4].

Meskipun aku dan dia sama-sama pegawai baru, tapi gaji kita berbeda. Dan cara penghitungannya pun berbeda. Aku diupah perhari, sedangkan Teh A perjam. Pegawai yang dibayar perjam sering disebut dengan kata ‘borongan’. Biasanya para pelamar yang tidak memiliki ijazah sekolah akan mendapat bagian borongan ini. Sehari-harinya, Teh A berkutat dengan kertas-kertas tisu yang dibuat menggumpal menyerupai bola. Bola itu nantinya akan dipakai untuk mengganjal wig yang akan dipak.

Aku sebagai karyawan baru diupah sebesar Rp. 28.030 perharinya, sedangkan Teh A sebagai karyawan baru di bagian borongan diupah sebesar Rp. 3.000 perjamnya. Setelah dua bulan lamanya, gaji akan naik menjadi Rp. 3.700 perjamnya. Dan lagi-lagi aku bertanya, apa kabarnya kesepakatan tentang UMR yang ditandangani oleh Gubernur Jawa Barat?

***

Kata lemburan sangat melekat dengan pekerjaan dan para pekerja. Bukan pabrik, namanya, kalau tidak ada lemburan. Maksudnya, tambahan jam kerja. Hak dan kewajiban jam kerja untuk para pekerja umumnya adalah delapan jam dalam sehari. Begitu juga dengan tempatku bekerja itu, kami bekerja dari pukul setengah delapan pagi sampai dengan setengah empat sore. Setelah pukul setengah empat sore, bagi yang tidak diijinkan pulang akan kebagian jatah lembur. Tambahan jam kerja ini dibayar dengan tarif perjam sebesar Rp. 6.900. Bagi karyawan sepertiku yang saat ini masih menjadi karyawan magang, lemburanku dibayar sebesar Rp. 4.800 perjamnya. Dan untuk Teh A yang berada dibagian borongan, tidak ada istilah lemburan, karena mereka dibayar perjam.

Lemburan dibagi menjadi dua periode, yaitu pukul enam sore dan pukul setengah sembilan malam. Biasanya, bagian borongan akan diijinkan pulang pukul setengah sembilan setiap hari kerja. Setelah bekerja selama dua minggu, aku selalu mendapat tugas lembur, minimal sampai pukul enam sore. Tak jarang, saat hari-hari menjelang tenggat waktu ekspor barang oleh perusahaan tempatku bekerja itu, aku pulang setengah sembilan malam. Dan kini, aku benar-benar ditelan oleh raksasa itu.

Pernah satu kali aku berangkat kerja bersama Teh A. Maklum, biasanya kalau jarum jam belum menunjukkan pukul tujuh pas, aku enggan untuk berangkat. Teh A biasanya berangkat pukul setengah tujuh, katanya sih biar bisa istirahat dulu sebelum kerja. Dalam perjalanan, Teh A bergosip tentang Oni (panggilan untuk bos Korea) yang marah. Gosip ini tak jauh-jauh dari soal gaji.

Katanya, biasanya perusahaan tempatku bekerja itu mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp. 6 milyar setiap bulannya. Akan tetapi pada bulan ini, pengeluarannya membengkak hingga sebesar Rp. 8 milyar. Menurut gosip yang beredar di kalangan buruh, kemarahan Oni muncul karena ia merasa bahwa membengkaknya pengeluaran itu disebabkan oleh terlalu banyaknya pekerja yang kebagian jatah lemburan.

Gosip ini wajar muncul di kalangan para buruh. Sebab, beberapa hari ini kami jarang mendapatkan lembur sampai pukul setengah sembilan malam. Pada hari-hari sibuk, seperti menjelang ekspor barang pun, kami tetap pulang pukul enam sore. Gosip lainnya menyebutkan bahwa membengkaknya pengeluaran perusahaan disebabkan juga oleh semakin bertambahnya karyawan-karyawan setiap harinya. Menurut Teh A, katanya penerimaan karyawan baru yang terus-menerus bertambah itu merupakan salah satu cara Oni untuk berjaga-jaga jikalau ada karyawan yang memutuskan untuk berhenti kerja.

***

Tanggal lima adalah tanggal yang paling ditunggu-tunggu oleh para buruh pabrik: waktunya gajian! Pada pukul setengah empat sore, nomor yang tertera di time-card[5] karyawan dipanggil satu persatu. Tapi pemanggilan itu sebenarnya tidak berpengaruh banyak, karena buruh-buruh sudah berkerumun di pos-pos pembagian gaji. Para pekerja ini seolah tak sabar untuk melakukan semacam pesta-foya membeli berbagai barang, baik bagi keperluan pokok maupun barang-barang tersier lainnya.

Suasana ramainya pedagang di area pabrik (biasanya sangat ramai pada hari gajian).

Tidak hanya parah buruh pabrik yang menunggu-nunggu tanggal lima, para pedagang yang biasa mangkal di pekarangan si ‘rakasasa’ pun menunggu dengan ragam atribut dagangannya: terpal lebar, kayu-kayu penyangga tenda, persis seperti bazaar di acara-acara besar semacam festival atau sejenisnya. Ini lah pesta versi buruh di pabrik tempaku bekerja itu.

Aku sering bercerita kepada Zikri tentang peristiwa massa yang terjadi di tanggal lima itu. Memang, sebagai karyawan baru, aku juga mendengarnya dari buruh-buruh yang sudah lama bekerja. Pokoknya, tanggal lima adalah tanggal untuk menghambur-hamburkan uang.

“Widih, kaya, dong?! Padahal gajinya cuma segitu… berapa, gak nyampe dua juta, kan?” ujar Zikri satu kali.

“Iya, tapi bagi masyarakat sini itu udah banyak banget! Hidup di sini kan gak mahal,” aku menanggapi.

Jawaban itu berdasarkan pengalamanku selama berada di Parungkuda. Rata-rata harga barang kebutuhan di sini memang murah. Dengan kata lain, dengan penghasilan seadanya, masyarakat dapat hidup ‘mewah’ dan mengkonsumsi barang-barang yang tak kalah mode dengan masyarakat kelas menengah ke atas.

Lain halnya dengan di Ibukota, Jakarta, tentu biaya penghidupan sangat tinggi. Gaji yang kurang dari dua juta tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Aku ingat, pernah melihat beberapa buruh di pabrik yang mengenakan seragam dari nama perusahaan lain, yakni PT. M. Logo perusahaan itu sama dengan pabrik tempaku bekerja. Menurut dugaanku, itu semacam cabang perusahaan pabrik ini. Katanya, sih memang di setiap periode tertentu, selalu ada karyawan dari PT. M di Jakarta yang dialihkerjakan ke pabrik ini di Parungkuda untuk sementara waktu. Tapi, gosip baru yang beredar belakangan ini mengatakan bahwa perusahaan tempatku bekerja ini memang punya agenda akan membangun sebuah pabrik baru di Parungkuda, yang nantinya akan diisi oleh karyawan-karyawan di PT. M Jakarta itu. Beberapa kawan sesama buruh sempat menceritakan gosip bahwa PT. M di Jakarta itu hampir bangkrut karena terkendala oleh tuntutan membayar gaji buruh sesuai batas UMR DKI Jakarta. Beberapa kawan buruhku menduga bahwa karena UMR di Jakarta itu sekitar dua juta-an, PT. M memutuskan pindah ke Parungkuda supaya dapat membayar gaji sesuai dengan UMR Kabupaten Sukabumi. Dengan kata lain, mendapatkan tenaga kerja dengan tarif murah.

Nah, ini sesuatu yang menarik menurutku. Berangkat dari menimbang-nimbang soal gaji yang kuterima setiap bulannya, ternyata aku mendapati kenyataan bahwa sistem memang bisa bermain-main dalam hal ini. Ujung-ujungnya, buruh dan kelas bawah lagi yang menjadi korban. Sampai kapanpun, si raksasa tidak akan pernah kenyang, dia akan terus menelan begitu banyak buruh tanpa harus membayar mahal. [6]

Parungkuda, 31 Maret 2013

[1] Ketiga topik itu akan aku ceritakan lain waktu. Beneran, dah!

[2] Aku menggunakan istilah “ditelan oleh raksasa” ini karena teringat dan terinspirasi dari karya sastra Umar Kayam dalam buku kumpulan cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan, berjudul “Istriku, Madame Schiltz dan Sang Raksasa”. Dalam cerita itu, istri si pencerita (Umar menggunakan kata ‘istriku’ dalam cerita itu) selalu ngomel setiap malam tentang ‘raksasa’ yang menelan orang-orang; setiap pagi orang-orang bergerombol kemudian siang hari lenyap ditelan ‘raksasa’, lalu akan muncul lagi petang hari. Hal ini yang aku alami selama menjadi buruh. Orang-orang berbondong-bondong menuju Angkrong, sekejap kemudian lenyap masuk ke dalam pabrik, dan petang hari kembali ramai untuk pulang ke rumah masing-masing. Menurut perdebatanku dengan Zikri, ‘raksasa’ itu adalah konotasi dari ‘pabrik’ (gedung pencakar langit) atau sistem kapital/industri (Amerika) yang ‘menelan’ para buruh ke wilayah pekerjaan yang mengikat.

[3] Aku tahu bahwa dari sekian banyak amplop yang ada, amplopku adalah salah satu di antara beberapa amplop yang dibaca karena setelah penerimaan selesai, dia bertanya padaku, “Dian Komala yang nulis di blog itu, ya, yang katanya kerja di pabrik itu enak?”

[4] Pabrik tempatku bekerja ini memiliki tiga cabang pabrik di Parungkuda.

[5] Para buruh menyebutnya name-card, tetapi sejauh pengamatanku kartu itu lebih tepat disebut time-card karen fungsinya mencatat absen, pukul berapa kita masuk dan pulang kerja. Memang di kartu tersebut tertera nama buruh, bidang pekerjaan dan nomor, tetapi fungsinya tidak lebih dari sekedar kartu absen yang mencatat bukti durasi kerja masing-masing buruh. Kartu itu tidak seperti kartu nama yang bisa dibawa-bawa buruh menjadi kartu identitas atau kartu pengenal, seperti KTP atau SIM.

[6] Tulisan ini telah mengalami revisi, berupa pergantian nama orang dan perusahaan menjadi inisial. Hal ini aku lakukan atas pertimbangan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Tulisan ini murni catatan harian di sebuah blog tentang pengalaman pekerjaan baru yang aku geluti sekarang, dan tanpa ada maksud untuk merusak nama baik pihak tertentu atau mencari keuntungan pribadi.

Artikel ini sudah pernah dimuat oleh penulis pada blog pribadinya, yakni www.dariwarga.wordpress.com

Kantor Pos Besar Medan tampak dari depan.

Inilah Kantor Pos Besar Medan. Terletak di bagian utara Esplanade, Lapangan Merdeka atau Merdeka Walk sekarang, bangunan ini masih berdiri kokoh. Usianya lebih dari seratus tahun. Sejak 1911, bangunan ini menjadi saksi bisu perkembangan negeri Medan.

Meski sudah berusia lebih dari seratus tahun, Kantor Pos Besar ini masih terus mencoba bernapas. Sejak jaman kejayaan tembakau Kesultanan Deli di Medan pada masa perdagangan Belanda dan negara-negara Eropa lain, lalu masa Negara Sumatera Timur (1947-1950), kemudian Republik Indonesia Serikat (1949-1950), sampai era Negara Kesatuan Republik Indonesia (1950-saat ini), ia masih menampung segala aktivitas padat pelayanan jasa pengiriman. Dan di jaman ini, bangunan-bangunan bersejarah semacam Kantor Pos Besar ini mulai tenggelam di antara pemandangan bangunan-bangunan pencakar langit.

Medan semakin berkembang pesat sejak perkebunan menjadi usaha utama di Tanah Deli ini, sekitar akhir 1800-an. Nienhuys, pemimpin perusahaan perkebunan dari Belanda di Medan saat itu, memproduksi tembakau Deli yang kualitasnya kemudian terkenal ke seluruh Eropa. Tembakau inilah yang kemudian mengangkat nama Medan ke pentas dunia, dan membawanya ke arah pembangunan yang lebih maju. Dan gelombang para pendatang dari berbagai negeri pun mulai memasuki Medan.

Di masa itu, Nienhuys dan pengusaha-pengusaha tembakau lain dari Eropa banyak bekerjasama dengan Kesultanan Deli untuk membangun perusahaan. Mereka menyewa lahan untuk membangun perusahaan-perusahaan yang mendukung operasionalisasi perdagangannya. Adapun buruh-buruh perkebunannya diambil dari tiga negeri, yakni Cina, Jawa, dan India. Sedangkan pribumi yang bekerja pada perusahaan-perusahaan ini minimal bekerja sebagai apa yang populer disebut dengan ‘adm’ (administrasi).

Perkembangan bisnis tembakau ini kemudian diikuti atau ditunjang kemudian oleh pembangunan sejumlah infrastruktur, seperti jalur kereta api dan kantor pelayanan umum. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi operasionalisasi usaha perkebunan tembakau. Bekas-bekas bangunan tersebut masih banyak yang berdiri hingga saat ini, bahkan masih ada yang menjalankan fungsi aslinya kala Medan sudah di bawah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Salah satu dampak dari kemajuan perusahaan tembakau itu adalah pembangunan Kantor Pos Besar Medan. Bangunan kokoh ini berada di sebelah kiri Merdeka Walk, tepatnya di depan Hotel Inna Dharma Deli yang dahulu merupakan Hotel de Boer, dan menghadap menyamping ke arah bekas bangunan Javasche Bank (kini Bank Indonesia) yang berdiri di samping gedung Balai Kota lama. Javasche Bank merupakan bank cabang milik Belanda di Jawa yang digunakan untuk mensosialisasikan mata uang Gulden milik Belanda.

Daerah sekitar Lapangan Merdeka yang dahulu disebut Esplanade (bahasa Belanda), yang berarti lapangan terbuka ini dianggap sebagai titik nol Medan. Berada di sekitar Lapangan Merdeka seakan terlempar ke abad lalu. Daerah ini merupakan salah satu pusat peradaban Medan di masa lalu. Di sekitarnya, paling tidak ada sebelas bangunan tua yang relatif masih utuh seperti saat didirikan.

Tak saja fungsinya yang masih sama, di Kantor Pos Besar ini juga masih tertera pada dinding-dindingnya bermacam-macam tulisan yang menjadi penanda sebuah jaman. Ukiran tulisan ‘ANNO 1911’ di bagian atas samping kiri dan kanan bangunannya pun masih terlihat jelas. Ia menjadi salah satu bukti tahun kelahiran bangunan Kantor Pos Besar.

Kubah Kantor Pos Besar Medan dan pahatan tahun berdirinya.

‘ANNO 1911’ merupakan bahasa yang umum di pakai di Eropa yang berarti ‘Tahun 1911’. ‘Anna Domini’ misalnya, yang populer disingkat AD, merupakan bahasa Italia yang berarti ‘Tahun Tuan Kita’ atau ‘Tahun Masehi’ atau yang umum disebut ‘Masehi’ atau yang disingkat “M”.

Arsitek bangunan bersejarah ini tak lain adalah Snuyf. Dia memulainya pada 1909 dan selesai pada 1911. Dia sendiri merupakan pejabat pekerjaan umum Belanda untuk Kesultanan Deli. Dalam buku Badan Warisan Sumatera Medan, Snuyf disebut sebagai Direktur Jawatan Pekerjaan Umum Belanda untuk Indonesia. Tapi, tentu saja, ini mengherankan lagi menyesatkan. Tak ada Indonesia di Medan pada 1911. Medan belum dikuasai oleh Negara Republik Indonesia di tahun itu. Pun, Negara Republik Indonesia sendiri memang belum ada.

Selain di Deli, Snuyf juga diketahui menjadi arsitek salah satu bangunan bersejarah di Bandung (Jawa Barat) dalam rentang waktu yang tak terlalu jauh, yakni 1914. Begitu pula di Palembang (Sumatera Selatan), dimana Snuyf menjadi arsitek dari bangunan menara air. Di zaman itu, Kerajaan Belanda memang melakukan kerjasama dengan banyak negeri. Dalam perspektif mereka, wilayah operasionalnya disebut Hindia Belanda.

Dalam waktu yang sama dalam membangun Kantor Pos Besar Medan, dibangun juga taman air mancur yang berada di depannya. Akan tetapi, taman air mancur yang ada sekarang bukan lagi taman yang pertama kali dibangun. Menurut catatan Badan Warisan Sumatera Medan, taman tersebut direnovasi oleh Pemerintah Kota Medan pada akhir 2000. Sebagian lantai kolam yang terbuat dari batu granit yang khas, hilang karena dilapisi keramik.

Menuju pintu utama kantor pos, di bagian paling atas dari bangunan utama terdapat ukiran logo merpati pos. Warna kuning logo khas Pos Indonesia tampil dominan dibandingkan keseluruhan bangunan yang berwarna putih. Dulu, ukiran itu tak ada, hanya ada tulisan “Kantor Pos dan Giro” yang terukir di sana. Ukiran-ukiran geometris bergaya tempo dulu ikut menghiasi logo tersebut. Sedangkan di sisi kiri-kanan logo Pos Indonesia terukir terompet khas Belanda dahulu kala.

“Arsitektur kantor pos sedikit berbeda dengan bangunan-bangunan tua lain. Balai Kota (yang lama –red) dan Bank Indonesia masih ada desain klasik yang identik dengan sulur-sulur dan bentuk-bentuk lengkung. Sedangkan di kantor pos kita tidak menemukan lagi sulur-sulur. Arsitekturnya lebih geometris, sudah masuk ke era modern,” jelas Sekretaris Badan Warisan Sumatera, Rika Susanto, dalam suatu perbincangan.

Di Eropa, desain bangunan seperti pada Kantor Pos Besar Medan dikenal dengan nama Arsitektur Modern Fungsional (Art Deco Geometrik). Jenis arsitektur ini merupakan generasi ketiga setelah arsitektur klasik yang hadir sebelum 1910 dan Arsitektur Neo-klasik (Art Deco Ornamental) sebelum 1920. Kedua jenis arsitektur terakhir juga pernah digunakan Belanda dalam pembangunan beberapa bangunan yang mereka kontrak di Medan.

Bangunan bergaya geometris rata-rata dibangun sebelum 1935. Jika melihat waktu berdiri kantor pos pada 1911, diperkirakan ia merupakan bangunan era pertama yang menggunakan arsitektur geometris di Medan. Oleh karena itu juga, tak banyak ditemukan bangunan tua dengan gaya arsitektur serupa di kota ini.

Di ruang tengah, yang disebut vestibule, pada bagian atas tergantung lampu hias antik khas zaman dulu. Lampu setinggi lebih kurang sepuluh meter dan berada pada ketinggian sekitar enam meter dari lantai tersebut masih asli dari zaman Belanda. Di sisi pinggir bawah langit-langitnya terukir beberapa ekor merpati pos dengan desain Belanda kuno, berbeda dengan ukiran merpati pos ciri khas Pos Indonesia.

Bagian dalam Kantor Pos Besar Medan yang disebut vestibule.

Salah satu ciri khas bangunan zaman dulu adalah keberadaan langit-langitnya yang lebih tinggi. Begitu pun lampu dan kipas angin yang terpasang dengan pegangan yang panjang, seperti di beberapa ruangan kantor pos. Awalnya, langit-langit vestibule dilapisi dengan kuningan asli. Hanya saja, lapisan itu mengelupas akibat tragedi kebakaran yang sempat menghanguskan sebagian kecil bangunan kantor pos pada Juni 2003. Kebakaran yang disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik itu merusak lampu hias dan ornamen di langit-langit. Namun, kerusakan yang terjadi tidak signifikan. Pihak kantor pos sendiri telah mengembalikan seperti bentuk dan warna aslinya.

Di vestibule yang selalu disesaki oleh para orang tua untuk mengambil uang pensiun setiap awal bulan, lantainya juga masih menggunakan keramik asli. Dulu pernah ada orang yang menawar dan ingin membeli keramik tersebut. Akan tetapi, pihak pos tidak mengizinkan, karena itu bagian dari bangunan bersejarah yang harus dilindungi. Oleh Belanda dulu, ruangan vestibule ini dipakai untuk acara-acara mereka.

Di ruangan lain, tepatnya di sebelah kiri vestibule, terdapat tiga pintu baja yang juga bagian asli dari bangunan kantor pos. Pintu baja tersebut sekarang merupakan dinding pembatas antara ruang pelayanan wesel dengan ruang pengiriman paket dan gudang. Satu diantaranya masih difungsikan sebagai pintu hingga saat ini. Cara membukanya adalah dengan ditarik turun-naik dengan rantai, yang merupakan ciri sistem katrol zaman dulu.

Sedangkan di ruang bendaharawan, menurut salah seorang pegawai kantor pos, Alex, juga terdapat peti dan lemari brankas dari baja. Peti dan lemari brankas ini juga merupakan peninggalan Belanda dulu. Seperti halnya satu pintu tadi, fungsi peti dan lemari brankas sebagai lemari penyimpanan masih dipertahankan sampai sekarang untuk operasional kantor pos.

Belakangan, bangunan Kantor Pos Besar Medan menjadi salah satu landmark Kota Medan. Sebagai salah satu bangunan tua, kantor pos menyimpan banyak sejarah tentang perjalanan Kota Medan yang juga dikenal sebagai negeri kosmopolit. Makanya tak heran, banyak juga orang yang mampir ke bangunan tersebut hanya sekedar untuk bernostalgia dengan Deli atau Medan tempo dulu.

Jika waktunya pas, turis-turis tua dari Belanda beberapa kali terlihat di dalam bangunan tersebut. Mereka mengarahkan kameranya ke beberapa bagian gedung. Terkadang, ada juga serombongan pelajar yang berkunjung untuk wisata belajar di kantor pos.

Melihat begitu besarnya nilai sejarah dari Kantor Pos Besar Medan, tentu saja bangunan ini harus dijaga dan dilindungi. Usaha inilah juga yang terus dilakukan oleh Badan Warisan Sumatera. Mereka selalu memantau pengelolaan bangunan kantor pos, serta terus mengadvokasi agar tidak ada pihak yang mengubah bentuk bangunan tersebut, termasuk soal perenovasiannya. Sejauh ini, walaupun pernah dilakukan sejumlah perbaikan pada beberapa bagiannya, kantor pos tidak pernah direnovasi secara besar-besaran.

Salah satu keunikan lain dari bangunan Kantor Pos Besar Medan terletak pada dindingnya. Meski Medan relatif sering dilanda gempa, dinding-dindingnya tidak pernah retak. “Makanya sama sekali gak pernah direnovasi, hanya di cat-cat saja. Itulah bagusnya bangunan jaman dulu,” ujar Alex.

Secara hukum, perlindungan terhadap bangunan-bangunan tua di Medan, termasuk Kantor Pos Besar Medan, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6/1988 Tentang Perlindungan Bangunan Bersejarah. Bangunan-bangunan tua yang masuk dalam kategori ini adalah bangunan yang sudah berusia lebih dari 50 tahun.

Kesibukan di ruang pengiriman surat Kantor Pos Besar Medan dibatasi pintu baja.

Terkait pengelolaan Kantor Pos Besar Medan sebagai salah satu bangunan tua di Medan, Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial (PUSSIS) Universitas Negeri Medan, Ichwan Azhari, mengatakan agar Kantor Pos Besar Medan dijadikan museum. Dia mencontohkan pengelolaan kantor pos di seberang yang dijadikan museum untuk mempertahankan dan menjaga nilai-nilai sejarah dari bangunan tersebut. Sebab jika dipaksakan untuk menampung kegiatan operasional yang semakin padat dari hari ke hari, fisik bangunan bisa saja menjadi rusak.

“Saya hanya bisa beri komentar, gedung itu sekarang sebaiknya dijadikan museum pos. Kantor Pos Jakarta juga dijadikan gedung filateli, bagian dari sejarah pos. Jadi bisa mendatangkan pemasukan juga bagi PT. Pos,” usul Ichwan.

Bangunan Kantor Pos Besar Medan memang memiliki hal menarik dari sejarah. Tak hanya dari usia, tetapi juga dari narasi perkebunan tempo dulu yang menjadi masa keemasan Deli, yang sekaligus melambungkan nama negeri ke Eropa. Selain itu, arsitektur  bangunannya juga dianggap lebih menarik dan berbeda dengan banyak bangunan tua lain di Medan. Bahkan, menurut Ichwan, arsitektur Kantor Pos Besar Medan lebih cantik dibandingkan dengan bangunan Gedung Filateli di Jakarta.

Mengenai fungsi pelayanan jasa posnya sendiri, hal itu bisa dilakukan dengan cara memindahkan pelayanan ke tempat lain. Hal seperti ini juga dilakukan terhadap Kantor Pos Jakarta. Namun begitu, hingga sekarang Ichwan mengaku belum pernah mencoba menawarkan usulan ini, baik ke PT. Pos Indonesia maupun Pemerintah Kota Medan.

Selain itu, wacana tentang bangunan bersejarah ini juga perlu dihidupkan. Apalagi, sampai sekarang tak ada yang mengetahui kapan tanggal resmi berdirinya bangunan kantor pos ini. Sama sekali tidak ada catatan mengenai hal tersebut, sehingga tak bisa dipastikan kapan hari jadinya. Bahkan, pihak Kantor Pos Besar Medan sendiri juga tak mengetahui tanggal pasti kapan bangunan ini berdiri. Barangkali, yang mengetahui adalah pihak yang membuat bangunan itu di Tanah Deli, yakni Belanda.

Jika sudah diketahui, tentu tanggal tersebut dapat dijadikan sebagai hari jadi Kantor Pos Besar Medan yang diperingati setiap tahunnya. Dengan demikian, maka ingatan akan kejayaan tanah negeri Melayu ini takkan pernah lekang meski generasi terus berganti. Masyarakat takkan menjadi ‘layang-layang putus’ kala menyaksikan keriuhan kantor pos yang kian semrawut dari hari ke hari.

Tulisan ini pernah dimuat di www.lenteratimur.com dan www.gubuakkopi.org

Beberapa warga mengunjungi pantai untuk kegiatan mengangsat dengan membawa ember dan pisau.

Mengangsat adalah salah satu kebiasaan masyarakat Gili Meno yang sekarang menjadi kebiasaan rutin yang dilakukan di pantai untuk mencari kerang atau siput, rumput laut, ikan dan berbagai macam makanan laut yang bisa dikonsumsi. Mengangsat bisa juga dilakukan pada malam hari dan kami biasa menyebutnya dengan istilah menyuluh.

Di saat-saat tertentu, air laut surut setinggi betis orang dewasa. Kesempatan ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Gili Meno untuk menjalankan aktifitas mengangsat. Warga mulai berdatangan ke pesisir pantai dilengkapi dengan alat sederhana berupa ember (tempat untuk menaruh hasil carian) dan kayu atau benda tajam untuk mencongkel, memisahkan siput atau kerang yang menempel di batu atau karang. Mengangsat ini selain dilakukan sendiri-sendiri, ada juga yang datang bersama keluarga, teman, bahkan ada yang datang dengan pacar.

Keadaan air laut yang surut saat di mana kegiatan mengangsat akan segera dimulai.

Sore itu, aku baru saja selesai bekerja, dan seperti biasa aku duduk santai di sebuah pelangkan (tempat duduk sejenis berugaq yang berukuran 130cm x 180cm tanpa tiang penyangka atap). Ketika sedang asyik melepas lelah, terdengar handphone-ku berdering. Aku segera merogoh saku celanaku, “Oh… Suldin,” bisikku dalam hati. Ia salah seorang tetangga yang rumahnya tak jauh dari kantor tempatku bekerja. Tapi bagiku Suldin (akrab kami panggil Cung) tidak hanya sekedar tetangga, aku sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Setiap malam aku habiskan waktuku di rumahnya ngobrol dan kadang membuat karya-karya kriya.

Dengan tersenyum aku menjawab telponnya :

Cung         : “Hallo… Assalamu’alaikum, Bro!”

Aku            : “Wa’alaikum salam brother… napi arak?” (Wa’alaikum salam saudaraku… ada apa?)

Cung         : “Ita lalo mengangsat, teh?” (Kita pergi mengangsat, yuk?)

Aku            : ”Teh…! trus mbe kon epe nengka cia?” (Ayo, terus kamu sekarang lagi di mana?)

Cung         : “Ni lek bale, ite lai ku anti.” (Di rumah, ayo kesini kutunggu.)

Aku            : “Enggih, anti wah ciang ciak. Ciang lampak wah ni.” (Ya, tunggu sudah di sana. Saya jalan)

Cung         : “Aok gelis!” (Ok, cepetan!)

Aku            : “Ok…”

Sampai di rumah Cung, kami mempersiapkan segala sesuatunya dan langsung berangkat ke pantai. Canda-tawa pun mengisi percakapan kami selama perjalanan. Rumah Cung tidak begitu jauh dari pantai dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki yang menelan waktu hanya beberapa menit saja.

Semakin sore suasana pantai semakin ramai.

Angin pantai mulai menyapa kulit kusamku, ranum senyum kami seperti mendengar sapa ikan-ikan. Aku kaget, ternyata pantai sudah ramai oleh warga. “Wah, pesta sudah mulai, Bro,” kataku pada Cung yang mempercepat jalannya, “Ka angkak becat,” (Ayo makanya cepat) teriak Cung sambil menarik tanganku, tidak mau ketingalan oleh warga lainnya yang sudah datang terlebih dahulu. Aku pun mulai membungkuk dengan pandangan fokus ke dasar laut. “Masa dek ku mauq?” (Masa saya tidak dapat?) pikirku. Di antara sela-sela batu dan karang aku mengintip, sesekali melerai bebatuan, rumput atau karang yang menghalangi penglihatanku. Tak terasa satu jam lamanya kumencari, tapi tak satupun kudapat. “Cung kumbe seh tan ta meta sisok? Sengak leq toneq deq ku man mauq ni. Deq tiang tao bedayang mbe sisok kanca rumput laut,” (Cung, bagaimana cara kita mencari siput? Soalnya dari tadi aku belum dapat. Saya tidak bisa membedakan mana siput dan mana rumput laut) tuturku ke Cung sambil cengengesan. Cung sambil tertawa menjawab, “Masak leq toneq deq dik man mauq?” (Masa dari tadi kamu belum dapat?) Dengan wajah tersipu, “Enggih, dekman tiang mauq apa-apa.” (Ya, aku belum dapat apa-apa). “Pokok a terus wan membungkuk, laun terbiasan dik bedayang mbe sisok kanca rumput, mbe kerang kanca mbe karang.”  (Ya sudah terus saja membungkuk, nanti kamu akan terbiasa dan kamu pasti bias membedakan mana siput dan mana rumput, mana kerang dan karang).

Beberapa jenis tangkapan yang didapat ketika mengangsat diantaranya kerang, siput, kepiting dan ikan kecil.

Kemudian aku diajak terus berjalan ke tengah untuk mencari siput atau kerang yang lebih besar. Tentunya untuk mendapatkan siput atau kerang yang besar resikonya juga besar, Coy! Yaitu kita harus mencongkel bebatuan-bebatuan besar dan yang kita tahu bebatuan itu sebagai pemecah gelombang. alhasil kita dapat siput yang besar dan kita juga merusak karang,selain itu abrasi pun mengancam. Kami terus membungkuk sambil berjalan menjauhi bibir pantai. Untuk mendekati perbatasan antara perairan dangkal dan perairan yang agak dalam. Kami menyebutnya “selang”, yang jaraknya -+ 50m-100m dari bibir pantai . Di  “selang” itulah tempat bersarangnya kerang dan ikan yang terperangkap bebatuan atau karang  sebagai pemecah gelombang tersebut. Karna hal itu aku menghentikan pencarianku.

Kegiatan mengangsat tidak hanya dinikmati oleh ibu-ibu dan anak-anak, namun juga bapak-bapak.

Setelah mengangsat, aku jadi bertanya tentang laut, pantai dan karang kepada Cung karna kebetulan Cung adalah salah satu karyawan perusahaan diving di Gili Meno. Cung pun memberitahuku tentang banyak hal, salah satunya adalah  tentang pertumbuhan karang yang sangat lamban, kurang lebih 2,5cm-25cm/tahun. Tidak jarang keindahan terumbu karang sebagai  rumah ikan-ikan jadi sasaran para pencari siput, dan ada pula yang secara tidak sengaja menginjak dan merusak terumbu karang oleh para pencari siput. Aku yakin sebagian masyarakat sadar akan hal itu tapi masyarakat  acuh tak acuh untuk menangapi. Apalagi ‘mengangsat’  sudah mengakar dan menjadi tradisi masyarakat pulau seperti di Gili Meno ini. Jika dihitung secara ekonomis, ‘mengangsat’ tidak menjanjikan apa-apa.

Seorang ibu yang ikut mengangsat meski dalam keadaan hamil.

Jika kita melihat kondisi saat sekarang ini di Gili meno, bibir pantai sudah mulai terkikis. Badan jalan yang mengitari Gili Meno setengahnya sudah ambruk karena ombak. Apalagi beberapa isu yang berkembang dari beberapa temanku yang kuliah di Jurusan Perikanan Universitas Mataram, Gili Meno di Prediksi dalam jangka 100 tahun ini akan hilang dari peta. Namun jika kondisi seperti ini tidak segera diantisipasi, mungkin prediksi tersebut bisa kurang dari 100 tahun. Jika Masyarakat Gili Meno hanya memikirkan kepuasan sesaat,  asyik dengan tradisi yang mengakar tersebut dan tidak memikirkan masa depan anak-cucunya, maka tamatlah riwayatnya.

Tentunya semua orang berhak mencari nafkah dari laut, sebab alam ini memberikan laut sebagai sumber kehidupan kita. Namun, pertanyaannya, apa yang selama ini kita berikan kepada laut?

Hari sudah terasa gelap, matahari pun perlahan-lahan tengelam meninggalkan hari yang memilukan bagiku. Kami pun beranjak untuk pulang, air laut akan segera pasang.

Suara debur ombak terus menerus mengganggu pendengaranku, membisikan ancaman bagiku dan pulauku. Seandainya batu dan karang bisa bicara.

Meja Penerima Tamu.

Kakiku pun melangkah dengan enggan, menaiki anak-anak tangga gedung Fakultas. Wajah-wajah yang berseliwaran tak lagi kukenal. Beginilah nasib mahasiswa tingkat akhir yang kembali menginjakkan kaki ke kampusnya. Langkahku kali ini kekampus adalah demi mengakhiri keengganan ini. Skripsiku sudah selesai, aku bermaksud untuk mendaftar ujian skripsi. Dari kejauhan di lantai tiga, teman kumenyapa, “Hei, Mam! Ngapain?” Wajahku berseri, karena masih ada temanku yang tersisa di sini, “Ini, Fiz, mau daftar ujian skripsi,” jawabku kepada Hafiz, temanku tadi.

Sejenak mengobrol tentang bagaimana mengurus pendaftaran ujian skripsi, tiba-tiba Hafiz berkata, “Eh, Mam, besok datang, ya!” Dengan sedikit heran, “Datang kemana, Fiz?” Jawabku. “Besok, kan, POSTAR ngadain pentas tunggal lagi, datanglah! Foto-fotolagi,” kata Hafiz. “Ohhh, okelah, aku usahakan dateng, deh,” kataku. Hafiz adalah teman sekelasku, dia juga merupakan anggota POSTAR (Pojok Seni Tarbiyah). Hafiz mengenalku sebagai seorang fotografer, karena aku biasa membawa kamera DSLR, setiap di kampus ada sebuah acara. Pada pentas tunggal POSTAR sebelumnya, aku juga datang dengan membawa kamera DSLR kesayanganku.

Besoknya, pada hari Sabtu, 27 April 2013, aku kembali menginjakkan kaki kekampus, kali ini untuk menonton pentas tunggal POSTAR. Setahuku, sudah sering POSTAR mengadakan pentas tunggal seperti ini, sejak dulu waktu awal-awal mulai kuliah di semester pertama. Setahun sekali, sepertinya POSTAR selalu mengadakan pentas tunggal. Selepas mendekati pukul delapan malam, aku sudah sampai di Student Center, tempat di mana pentas berlangsung.

Sayup-sayup dari kejauhan, ketika aku sedang parkir motor, terdengar suara yang sudah sangat ramai di sekitar aula Student Center. Setelah aku mendekat, di pintu masuk, terlihat para penonton bersusah payah untuk bisa masuk ke dalam aula. Kedatanganku memang terhitung agak terlambat. Para penonton yang sudah datang lebih awal, sudah nyaman kebagian duduk di dalam. Meja penerimaan tamu sudah terlihat sepi. Tinggal para penonton yang datang belakanganlah yang tersisa di luar, berusaha untuk bisa masuk ke dalam aula.

Pentas tunggal POSTAR kali ini, dikemas dengan nama Pentas Seni 1001 Malam di Negeri Zamrud Khatulistiwa. POSTAR sendiri merupakan komunitas seni di bawah naungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini POSTAR memiliki tujuh elemen seni, yaitu Paduan Suara Tarbiyah, Indie Band Postar, Karawitan, Degung, Marawis, Tari Tradisional, dan Lingkar Sastra Tarbiyah. Ketujuh elemen seni inilah yang akan dipentaskan malam ini.

Aku tidak langsung masuk kedalam aula, karena melihat sepertinya aula sudah tidak cukup lagi menampung para penonton. Sejenak aku duduk-duduk santai di teras aula Student Center. Saat suara seorang perempuan melengking tinggi dari panggung pementasan, aku mulai tergugah untuk berdiri, kemudian berusaha masuk kedalam aula. Kepadatan penonton sampai di ujung pintu masuk, sampai-sampai mereka harus berdiri. Perlu sedikit usaha ekstra untuk bisa masuk menyusup ke dalam, dengan sedikit mendesak satu persatu mereka yang berdiri.

Grup Sophie Astetik dengan vokalis perempuan.

Grup Sophie Astetik dengan vokalis perempuan sedang tampil di panggung. Setelah selesai, seperti biasa, Pembantu Dekan bagian Kemahasiswaan, Bapak Muhbib Abdul Wahab, memberikan sambutan. Suasana di dalam aula ternyata sangat panas, tidak tahan dengan panasnya, aku memutuskan untuk keluar sebentar, karena biasanya sambutan yang diberikan lumayan lama. Seusai sambutan, barulah pentas seni benar-benar dimulai. Satu demi satu elemenseni POSTAR unjuk penampilan. Aku kembali masuk kedalam aula untuk menyaksikannya.

Pembantu Dekan bagian Kemahasiswaan memberi sambutan.

Penampilan Arabian Dance

Penampilan Tari Saman.

Penampilan Tari Sunda.

Penampilan Tari.

Sebagai penyambung dari satu penampilan kepenampilan lain, ada penampilan berbentuk drama teater dengan tokoh Aladin, tokoh yang sangat khas dari cerita-cerita 1001 malam. Dikisahkan dalam adegan teater tersebut, Aladin hanyalah anak seorang pedagang barang-barang antik. Dalam kesehariannya Aladin sering membantu ibunya menjual barang-barang antic kepada Tuan Ali. Pada suatu ketika, Aladin diminta ibunya untuk mengantar barang kepada Tuan Ali. Barang tersebut dibungkus dengan kardus berbentuk kotak persegi panjang. Di tengah perjalanan muncul rasa penasaran di hati Aladin. Lalu ia membuka kotak, dan ternyata isinya sebuah seruling. Aladin mencoba meniup seruling, tiba-tiba keluar Jin perempuan. Setelah berkenalan, diketahui Jin perempuan itu bernama Jinny.

Aladin penasaran dengan isi kotak.

Aladin membuka kotak dan menemukan sebuah seruling.

Jinny, Jin Perempuan yang keluar saat Aladin mecoba meniup seruling.

Jinny lalu memberi tiga kesempatan permintaan kepada Aladin. Melalui permintaan-permintaan yang akan diajukan Aladin, Jinny mengantarkan Aladin mengenal Negeri Zamrud Khatulistiwa, yang menjadi salah satu permintaan Aladin. Negeri Zamrud Khatulistiwa, sebuah negeri yang memiliki keragaman bahasa, budaya, dan keseniannya. Tapi sayang sungguh sayang, rakyatnya kurang memiliki rasa menghargai terhadap kekayaan seni yang dimiliki. Ketika di Negeri Zamrud Khatulistiwa, Aladin bertemu dengan seorang gadis yang pandai menari tradisional, namanya Yasminah. Gadis itu menggetarkan hati Aladin, hingga Aladin merasa jatuh cinta. Hal ini membuat Jinny cemburu. Karena rasa cemburunya, Jinny mengembalikan Aladin ke negerinya.

Jinny cemburu karena Aladin jatuh cinta kepada Yasminah.

Yasminah seolah juga membalas cinta Aladin.

Jinny marah dan kesal kepada Aladin dan Yasminah.

Pada saat kembali ke Negeri Pasir, tepatnya di rumah Aladin. Aladin mendapati ibunya sedang dimarahi oleh Tuan Ali, karena barang antic pesanannya tidak kunjung sampai di rumah. Sebagai tanda permintaan maaf dan rasa bersalahnya, Aladin membawa Tuan Ali dan Ibunya ke Negeri Zamrud Khatulistiwa. Saat tiba di Negeri Zamrud Khatulistiwa, ternyata sedang diadakan festival kesenian, sebagai bukti rasa memiliki dan kecintaan rakyatnya terhadap keragaman seni yang dimiliki Negeri Zamrud Khatulistiwa.

Tuan Ali datang ke rumah Aladin, dan memarahi ibunya.

Begitulah cerita yang dimainkan dalam bentuk drama teater dari tema 1001 Malam di Negeri Zamrud Khatulistiwa. Sebagai penggambaran dari festival kesenian yang diadakan di Negeri Zamrud Khatulistiwa, diakhir cerita tersebut, sekaligus juga mengakhiri pentas tunggal POSTAR malam ini, ditampilkan secara bersamaan Paduan Suara Tarbiyah, Indie Band Postar, Karawitan, Degung, dan Marawis, dengan dipandu oleh Arya Mulyasari. Arya Mulyasari adalah konduktor yang memimpin kolaborasi berbagai jenis kesenian tersebut ke dalam satu aransemen musikal. AryaMulyasari juga adalah adik kelasku di Jurusan Pandidikan Agama Islam. Dan setahuku, dia adalah ketua POSTAR, atau mungkin ketua Paduan Suara Tarbiyah, tetapi entahlah, yang pasti dia sangat aktif dan aku salut padanya.

Kolaborasi musikal yang dipandu oleh Arya Mulyasari.

Arya Mulyasari memandu dengan penuh gairah.

Seluruh elemen seni dan pengurus POSTAR naik ke panggung.

Kolaborasi meriah ini mengakhiri semuanya. Semua elemen kesenian dan segenap pengurus POSTAR naik ke panggung, kemudian menunduk, memberi salam hormat kepada para penonton. Pentas telah selesai, para penonton berhamburan keluar meninggalkan kemeriahannya. Aku menuju ke parkiran motor dengan kepala yang masih dipenuhi pertanyaan. Legenda Aladin adalah sebuah kisah yang melodrama layaknya sinetronkah?

Proses Workshop pasirputih di PAUD Permata.

Guru guru PAUD terlihat aktif dalam proses Workshop.

Guru guru PAUD sedang Belajar membuat Mural.

Aku mulai saja…

Banyak hal yang terjadi di sana. Berbagai tingkah laku dan perbuatan anak-anak yang menurut mereka dan sebagian kita wajar dan terlihat biasa saja, tetapi menurut padangan guru seperti saya semua terasa aneh (dipaksakan) dan lebih parah lagi menjurus kepada hal-hal yang bersifat negatif.

Saya akan menceritakan dua pengalaman menarik yang pernah saya alami ketika mengajar. Pertama di TK Hangtuah, tepatnya di Papua, Jayapura, lima tahun yang lalu.

Ada seorang anak bernama Andini. Dalam pandangan kami anak ini sangat pintar sekali dalam segala bidang pelajaran. Bahkan dia bisa membaca apapun buku pelajaran yang diberikan. Kalau ada acara-acara hari besar keagamaan, anak ini selalu jadi pembawa acaranya. Mungkin menurut orangtua murid yang lain hal itu sangat luar biasa, sampai-sampai ada yang bertanya, “Mengapa anak saya tidak seperti itu?”. Mau tidak mau, kami sebagai guru dituntut untuk mengajari mereka semua membaca.

Sampai akhirnya waktu itu, berdasarkan kesepakatan bersama, diadakanlah les setiap sore. Artinya, dalam sehari anak-anak masuk dua kali ke sekolah. Sebenarnya kami sangat sayangkan orang tua yang mempunyai pendapat seperti itu, bahkan kami salah besar selama ini mendidik mereka dengan cara dipaksa. Padahal setiap anak adalah unik yang harus dihargai dan dimengerti oleh semua pihak.

Cerita selanjutnya saat aku sekarang di PAUD Permata. Setiap hari aku habiskan waktu pagiku di sana. Pengalaman saya di PAUD tempat saya mengajar saat ini juga cukup menarik menjadi bahan pemikiran kita bersama. Salah satu murid kami, sebut saja namanya Alfito Tegar Perangga, biasa disapa Angga. Pelajaran yang kami berikan saat itu adalah membentuk sesuatu menggunakan plastisin. Kami meminta anak-anak membuat suatu bentuk seperti: bunga, sate, dan berbagai jenis binatang. Tetapi anehnya, Angga justru membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain, yaitu maaf, dia membuat  alat kelamin laki-laki. Spontan saja Angga membuat guru-guru pada terperanjat dan tidak menyangka kalau Angga membentuk sesuatu yang tidak wajar bagi anak seusianya.

Suasana PAUD Permata.

Dengan sigap Ibu Guru Soleha menyuruhnya membentuk yang lain. Dia mulai membentuk sesuatu, dan kali ini tambah membuat kami semakin terperanjat, heran sekaligus penasaran. Angga menyodorkan karyanya. Ternyata ia membuat BH (baju dalam wanita). Sungguh, kami semua sangat heran dan bertanya-tanya mengapa anak tersebut mempunyai pikiran atau imajinasi yang tidak wajar. Terlepas dari semua itu, bagi Angga dan bagi anak-anak yang lain mungkin ini menjadi ruang yang asyik dan menarik untuk mengaktualisasikan apa yang sering mereka alami.

Siswa PAUD Permata tanpa seragam.

“Kita punya PR besar,” tuturku kepada rekan-rekan guru yang lain. Yang terlintas dalam benakku bahwa anak tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau mungkin saja anak tersebut seringkali memperhatikan sesuatu yang terlalu dini untuk dia lihat. Pelajaran besar yang kami dapatkan bahwa anak memiliki daya rekam dan daya ingat yang luar biasa besar. Salah dalam mengarahkan anak justru akan menjadi bumerang bagi diri sang anak sendiri. Keberadaan PAUD begitu sangat penting bagi pengetahuan dan tumbuhkembang anak.

Berpose dengan Kokumitas pasirputih setelah menyelesaikan mural.

Demikian pengalaman yang selama ini saya rasakan. Tentu tulisan singkat ini tidak bisa menjelaskannya satu persatu persoalan. Saya berharap semoga bemanfaat bagi kita semua terutama bagi diri saya pribadi dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kami, guru ataupun orang tua yang harus memperhatikan tumbuhkembang anak, baik dirumah maupun di lingkungan tempat anak bermain.

Spanduk May Day.

Tiga hari kemudian, temanku, Zikri, bertanya, “Gimana hasil obrolanmu dengan ketua serikat buruh di sana?”

“Tidak memuaskan,” jawabku. “Sepanjang obrolan, mereka selalu mempertanyakan status keanggotaanku di serikat, apa aku udah jadi anggota atau belum.”

“Emangnya harus daftar dulu baru bisa tahu tentang serikat buruh itu?”

“Gak tahu, deh! Pokoknya, setiap aku bertanya tentang serikat buruh itu, tentang struktur organisasinya, gimana kerjanya…, semuanya deh, obrolan selau diarahkan ke sana. Bahkan, waktu aku nyoba ngasih ide bikin blog untuk serikat buruh, mereka bilang aku harus jadi anggota dulu. ‘Kalau tidak begitu, statusnya gimana?’ katanya…”

Serikat buruh yang kami perbincangkan itu adalah Serikat Buruh Industri Plastik – Gabungan Serikat Buruh Independen, disingkat SBIP-GSBI, tetapi biasanya buruh-buruh di PT. Nina menyebutnya dengan ‘GSBI’ saja. Beberapa hari belakangan, aku tertarik dengan keberadaan serikat buruh ini, dan sempat terniat ingin bergabung ke dalamnya meskipun belum menyerahkan formulir pendaftaran yang aku dapatkan lebih dari sebulan yang lalu.

Baju seragam GSBI, yang mengusung prinsip independen, militan, patriotik, dan demokratis.

Menurut Anton, ketua GSBI PT. Nina Venus Indonesia, yang sempat berbincang denganku dua hari yang lalu, buruh se-Parungkuda akan melakukan orasi di halaman taman Monumen Bojongkokosan, yang berjarak sekitar sepuluh menit menaiki angkot dari Stasiun Parungkuda ke arah Bogor.

Taman Monumen Bojongkokosan.

Kemarin, pagi hari, 1 Mei 2013, Teh Asih, teman satu pabrik di PT. Nina Venus Indonesia yang ngontrak kamar di rumahku sedang mengepel lantai. Sambil menikmati segelas kopi, Zikri bertanya padanya, “Gak ikutan demo ke Bojongkokosan, Teh?”

“Nggak, ah! Takut rusuh!” jawab Teh Asih. “Belum demo aja, kemarin udah ada pabrik yang kebakar.”

“Oh, yang Hari Minggu kemarin itu, ya?” kata Zikri. Dia dan aku sempat melihat kepulan asap memenuhi langit di arah Bogor ketika menaiki angkot dari Parakansalak menuju Stasiun Parungkuda. “Itu di mana, Teh? Kenapa bisa terbakar?”

“Pabrik garmen, katanya. Menurut gosipnya, ada yang bilang karena puntung rokok, tapi ada juga yang bilang karena lampu listrik.”

“Udah kayak pertanda akan terjadi apa-apa ya, Teh?” kata Zikri bercanda sementara Teh Asih menanggapinya dengan tertawa.

Tapi, toh ternyata memang tidak terjadi kerusuhan atau malapetaka apa-apa di Bojongkokosan. Penyelenggaraan demonstrasi oleh para buruh yang dikawal ketat oleh satuan keamanan dari Polres Kabupaten Sukabumi dan TNI itu berlangsung biasa-biasa saja. Barisan massanya tidak seheboh di Bundaran HI ketika aku berkesempatan melihat acara peringatan May Day di Jakarta tahun lalu. Yang tidak biasa adalah justru kebingunganku dengan keberadaan Serikat Buruh di Parungkuda, khususnya GSBI di PT. Nina Venus Indonesia, sehubungan dengan kegunaan dan fungsinya bagi kesejahteraan para buruh di Parungkuda.

Yang aku bayangkan, seharusnya serikat buruh itu bertugas sebagai wakil buruh untuk pengantar pesan aspirasi buruh. Artinya, serikat buruh harus melakukan segala usaha untuk membantu semua buruh tanpa terkecuali. Menurut hasil diskusiku dengan Zikri, serikat buruh menjadi penting bagi penyelesaian masalah-masalah buruh, seperti masalah perampasan hak buruh akan aset-aset publik, masalah akses pendidikan bagi kaum buruh, masalah kesetaraan hak dan jaminan kesehatan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak, serta masalah perlindungan kemanan dan kenyamanan kerja buruh, terutama bagi buruh migran di luar negeri.

Aku pernah bertanya kepada Munir dan Teh Amira , temanku di pabrik, tentang alasan mereka mengapa bergabung ke serikat buruh. “Supaya punya tempat berlindung,” kata mereka.

Munir berkata, “Kita tidak tahu 5 tahun lagi, entah nanti pabrik bangkrut, terus kita di-PHK, jadi ada yang iniin kita lah… biar gak di-PHK.”

Sedangkan Teh Amira berkata, “Awal-awal kenaikan gaji buruh mengikuti UMR, banyak buruh yang ditekan dan gosipnya akan diancam keluar. Terus masuk ke serikat, biar ada tempat berlindung.”

Namun, aku bertanya-tanya di dalam hati, “Tempat berlindung yang seperti apa?” Bagaimana mungkin menjelaskan tempat berlindung itu hanya dengan menyebutnya sebagai suatu wadah yang bisa menjamin kenaikan gaji atau aman dari PHK saja. Tidak ada penjelasan yang lain? Kesan yang aku dapatkan adalah GSBI, atau serikat buruh umumnya di Parungkuda, dianggap ada kalau soal gaji saja, dan ketika gaji sudah memuaskan, ya sudah. Teh Puput pun, temanku yang lain, pernah bercanda waktu aku bertanya apakah dia akan ikut serta GSBI untuk demo atau tidak di Bojongkokosan, “Arek naon demo, pan geus naek gaji na?!” (“Ngapain demo, kan udah naik gajinya?”)

Di sisi lain, penjelasan Anton sebagai ketua Serikat Buruh GSBI PT. Nina juga tidak memuaskan. Ketika aku bertanya tentang apa contoh konkret yang bisa diperjuangkan oleh GSBI soal hak buruh, dia menjelaskan seperti ini:

“Kalau perempuan, kan punya hari libur karena mens dan hamil. Nah, dengan adanya serikat, hak bagi buruh laki-laki juga akan diperjuangkan, misalnya. Jadi semuanya adil.”

“Ha?!” itulah ekspresiku ketika mendengar jawabannya. Aku benar-benar bingung. Sebenarnya, adil yang diinginkan serikat buruh itu yang seperti apa, ya?

Awalnya Zikri kurang percaya dengan ceritaku itu. “Masa begitu, sih cara berpikirnya?” ucap Zikri. Namun, begitu, kebingungan ini tidak mengurungkan niat kami untuk menyaksikan bagaimana situasi demonstrasi yang akan dilangsungkan di Monumen Bojongkokosan pada hari May Day.

Kami tiba sekitar pukul setengah sembilan pagi di Monumen Bojongkokosan. Suasana masih sangat sepi, hanya ada beberapa polisi yang sedang berjaga-jaga.

Monumen Bojongkokosan masih sepi pada pagi hari.

“Demonstrasinya mulai jam berapa, Pak?” tanya Zikri kepada salah seorang polisi.

“Seharusnya jam delapan, tapi gak tahu, deh. Belum ada laporan lagi. Ditunggu saja!” jawab polisi tersebut. “Dari mana?”

“Saya mahasiswa, Pak, mau nulis aja buat blog tentang demo buruh di Parungkuda pas Hari Buruh,” kata Zikri. “Kami ijin ambil-ambil gambar, ya, Pak?”

“Ya, silahkan!”

Di sepanjang pagar taman Monumen Bojongkokosan, dipampang berbagai spanduk, salah satunya Koalisi Buruh Sukabumi (KBS) dan GSBI. Pada spanduk itu tertulis: “Gerakan Buruh Indonesia Melawan Perampasan Upah, Tanah, Kerja & Union Busting”. Di depan kantor Badan Pembina Pelestarian Nilai-Nilai 45, yang terletak di sebelah taman Monumen Bojongkokosan, juga terpampang spanduk besar yang berisi ucapan selamat Hari Buruh Internasional dari Polres Sukabumi. Di sana juga ada mobil bertuliskan “Donor Sekarang” yang melayani para sukarelawan yang ingin mendonorkan darahnya.

Spanduk May Day dari Koalisi Buruh Sukabumi (KBS) dan GSBI.

“Lah, itu mereka pada ke mana?” seruku ketika melihat rombongan motor mengenakan baju warna biru-biru (seragam GSBI) melintas di depan taman Monumen Bojongkokosan, menyusuri Jalan Raya Parungkuda ke arah Cicurug. Hingga detik itu, kami tidak tahu bahwa ternyata barisan massa buruh berkumpul di Cicurug dan akan berjalan kaki menuju Bojongkokosan untuk berorasi. Kami baru mengetahuinya setelah jam makan siang, pukul 13:06 WIB, ketika rombongan massa gabungan buruh se-Parungkuda datang dengan iring-iringan mobil panggung berisi sound system dan bendera-bendera serikat buruh. Menjelang siang itu, Bojongkokosan sepi, hanya ada beberapa buruh yang datang duluan, dan para petugas keamanan.

Suasana di Monumen Bojongkokosan ketika para buruh yang tiba terlebih dahulu di sana menunggu rombongan massa dari Cicurug.

Suasana di Monumen Bojongkokosan ketika para buruh yang tiba terlebih dahulu di sana menunggu rombongan massa dari Cicurug.

Beberapa buruh yang menunggu rombongan massa dari Cicurug juga menyiapkan bendera serikatnya masing-masing.

Beberapa buruh yang sudah tiba terlebih dulu di Monumen Bojongkokosan.

Beberapa buruh dan petugas keamanan mencari tempat berteduh di bawah pohon.

Suasana makan siang petugas keamanan.

Saat rombongan buruh yang berjalan kaki itu tiba di Bojongkokosan, seorang orator yang merupakan Koordinator Koalisi Buruh Sukabumi (KBS), Bung Dadeng Nazarudin, menyapa para buruh.

Bung Dadeng Nazarudin, Koordinator Koalisi Buruh Sukabumi (KBS).

“Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!”serunya. “Ayo temen-temen, semuanya bergabung ke tengah, jangan ada yang berteduh. Bagi buruh-buruh yang berteduh, kalau perempuan, saya sumpahi akan hitam keling, dan bagi buruh laki-laki, saya sumpahi tidak akan pernah bisa bersenggama dengan buruh perempuan itu!”

“Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup Buruh!” serunya lagi. “Hidup… buruh… perempuan!” serunya diakhir.

Rombongan massa buruh dari Cicurug mendekati Monumen Bojongkokosan.

Rombongan massa buruh dari Cicurug mendekati Monumen Bojongkokosan.

Rombongan massa buruh dari Cicurug mendekati Monumen Bojongkokosan.

Rombongan massa buruh dari Cicurug mendekati Monumen Bojongkokosan.

Rombongan massa buruh dari Cicurug mendekati Monumen Bojongkokosan.

Bung Dadeng menyampaikan pidato politiknya, yang secara garis besar berisikan tentang sejarah Hari Buruh, di mana pada tahun 1890 merupakan momentum bagi kesejahteraan buruh karena ada kesepakatan dalam Konvensi ILO No. 01 tahun 1919 dan Konvensi Internasional No. 47 tahun 1935 yang menetapkan jam kerja buruh selama 8 jam sehari, mengganti ketetapan lama, yakni 18 jam sehari.

“Tapi, apa yang kawan-kawan rasakan di Sukabumi? Kita bekerja lebih dari 8 jam. Kita pulang hingga pukul 11!” teriaknya keras dan dilanjutkan dengan menyumpahi pejabat-pejabat yang ada di Komisi Perburuhan, tanpa mau menyebut fraksi partainya, karena buta dan tuli dengan tuntutan-tuntutan para buruh di Parungkuda selama ini.

Dalam pidato politiknya itu pula, Bung Dadeng menyampaikan 10 tuntutan buruh. Butir pertama, buruh menuntut penghapusan Kepmen No. 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, dan menuntut diberlakukannya Upah Minimum Nasional. “Harga bala-bala di Jakarta dan di Sukabumi sama, betul tidak kawan-kawan?! Harga indomie di Jakarta dan di Sukabumi sama, betul tidak kawan-kawan?!”

Spanduk berisi 10 tuntutan buruh pada May Day 2013.

Butir kedua, buruh menuntut penghentian pemberangusan serikat buruh. Butir ketiga, buruh menolak Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menuntut jaminan sosial bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia di mana kewajiban itu ditanggung oleh negara. Butir keempat, buruh menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan outsourcing. Butir kelima, buruh menolak privatisasi aset-aset negara. Butir keenam, buruh menuntut pemberlakuan Undang-Undang yang pro buruh. Butir ketujuh, buruh menuntut perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia sekaligus juga menuntut dicabutnya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri (PPTKILN) No. 39 Tahun 2004.

Butir kedelapan, buruh menuntut supaya tanggal 1 Mei dijadikan sebagai hari libur nasional. Aku dan Zikri sempat membaca berita terkait hal ini. Katanya, Presiden SBY telah menyetujui untuk menjadikan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional meskipun baru akan berlaku tahun depan. “Jadi, tidak ada lagi hari libur nasional lain dijadikan hari kerja oleh perusahaan untuk mengganti tanggal 1 Mei!” seru Bung Dadeng.

Butir kesembilan, buruh menuntut supaya dihentikan liberalisasi perdagangan. Dan di butir kesepuluh, para buruh menuntut dihentikannya perampasan upah, tanah, dan kerja, serta menuntut dilaksanakannya land reform sejati bagi kaum buruh. Butir kesepuluh itu yang menjadi tema May Day di Parungkuda pada tahun ini.

Ke sepuluh butir tersebut dituliskan pada spanduk, tertanggal 1 Mei 2013 di Parungkuda, oleh gabungan serikat-serikat buruh, yakni  Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Pekerja Danone Aqua Group (SPDAG), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Pada sesi akhir pidato politiknya, Bung Dadeng menyebutkan bahwa demonstrasi hari itu juga didukung oleh pihak pemerintah setempat, yakni ajaran Muspida (Musyawara Pimpinan Daerah), seperti Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi dan Kapolres Sukabumi AKBP M Firman, dan juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Akhmad Jajuli, dan Kepala Disnakertrans Aam Amarhalim.

Beberapa pejabat juga turut hadir dalam kegiatan orasi memperingati Hari Buruh Internasional di Monumen Bojongkokosan.

Namun, yang membuat kami bingung, orasi ini semakin lama terasa seperti kampanye. Pada pidato itu disebutkan bahwa Pak Aam, Kepala Disnakertrans, berencana akan mencalonkan diri menjadi Bupati pada periode selanjutnya. “Kami para buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Sukabumi, sangat mendukung beliau, karena beliau sangat dekat dan mau bekerjasama dengan kita,” kata Bung Dadeng. Dia bahkan memuji-muji para pejabat yang berdiri di atas panggung mobil karena rela berpanas-panas ikut mengiringi massa buruh yang berjalan kaki dari Cicurug menuju Bojongkokosan. Ketika nama Kepala Disnakertrans itu diteriakkan, “Hidup Aam!”, para buruh yang berkumpul di depan panggung turut berteriak, “Hidup!”

Suasana ketika orasi di Bojongkokosan.

Suasana ketika orasi di Bojongkokosan.

Setelah Bung Dadeng, satu per satu pejabat-pejabat tersebut juga memberi kata sambutan. Wakil Bupati sangat mengapresiasi kegiatan aksi damai yang berlangsung hari itu dan memuji-muji buruh yang begitu semangat bertahan di bawah panas terik matahari. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi juga demikian, dan sangat menghimbau para buruh untuk tidak segan-segan menyampaikan suaranya kepada jajaran dewan agar dapat dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan mengenai buruh.

Wakil Bupati memberikan sepatah dua patah kata.

Ketika giliran Kepala Disnakertrans, dia berseru sebagaimana Bung Dadeng sebelumnya, “Hidup Buruh! Hidup Buruh! Hidup Buruh!” setiap seruannya disambut oleh para buruh. Kemudian, dia berseru lagi, “Perempuan… buruh!” katanya pelan sambil menunjuk rombongan buruh perempuan yang berteduh di bawah pohon di depan mobil panggung, dan disambut dengan tertawa kecil oleh buruh laki-laki.

Kepala Disnakertrans memberikan sepatah dua patah kata.

Pada pidato Kepala Dianakertrans tersebut, disampaikan bahwa sudah ada Surat Keputusan (SK) Upah untuk sektor makan dan minuman. Menurut SK tersebut, UMR buruh di sektor makanan dan minuman meningkat dari 1,2 juta menjadi 1,4 juta. Kabar ini disambut dengan gembira, dan pada saat itu pula SK itu dibacakan secara lengkap di hadapan para buruh yang hadir.

Dirasa-rasa, seperti komentar Zikri kepadaku, demonstrasi KBS kemarin di Bojongkokosan lebih berbentuk acara seremonial untuk menyampaikan dukungan daripada menyampaikan protes. Selain menyampaikan 10 tuntutan dan pengumuman tentang SK baru mengenai UMR tersebut, acara ini juga diisi dengan pemberian cinderamata dari KBS kepada dua orang buruh berprestasi yang dianggap memiliki kontribusi besar dalam organisasi.

Akhirnya, sekitar pukul dua siang, aku dan Zikri memutuskan untuk pulang ke rumah karena acara orasi telah selesai dan ditutup dengan sujud syukur bersama, foto-foto, dan pertunjukkan kesenian oleh buruh-buruh yang masih bertahan di depan panggung hingga orasi selesai.

Buruh melakukan sujud syukur di akhir kegiatan orasi.

Buruh melakukan foto-foto diakhir orasi.

Di angkot, aku berkata pada Zikri, “Agak menyedihkan, ya…?! Demonya cuma begitu doang…”

“Ya, namanya juga serikat buruh, rentan oleh konflik kepentingan,” Zikri menanggapi. “Aneh, ya, aspirasi buruh perempuan kurang diangkat. Padahal, sebagian besar buruh di sini perempuan, kan?”

“Ya, gitu deh…!” kataku pelan.